PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

Pj Nurdin Serahkan LKPD ke BPK

Pemerintah Kota Tangerang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Tahun Anggaran (TA) 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten....

Tangsel Jadi yang Kedua Serahkan LKPD

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Unaudited) Tahun 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan...

Pemkab Serang Serahkan LKPD ke BPK

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Banten, hingga saat ini baru menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 dari Pemerintah...

Kelebihan Pembayaran Jadi Temuan

BPK Perwakilan Banten mengungkapkan adanya kelebihan pembayaran di tiga pemerintah daerah (pemda) di Banten.

Kelebihan Bayar Proyek Jadi Temuan Rutin

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan Provinsi Banten, mencatatkan temuan kelebihan bayar pada sejumlah proyek infrastruktur jalan semester II Tahun Anggaran 2023 pada...

BPK Apresiasi Kinerja Pemkab Serang

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menjadi daerah pertama di Provinsi Banten yang menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2021. Kecepatan dalam penyerahan LKPD...

Pemkab Harap Dapat Opini WTP ke-11

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten, Senin (7/3/2022)....

Tatu serahkan LKPD ke BPK Pemkab Serang ke BPK

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Serang tahun 202.1 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan...

Pemkab Serang Serahkan LKPD Lebih Awal

Pemkab Serang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 lebih awal. Penyerahan LKPD dilakukan langsung oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah pada Senin...

Bank Banten Tutup Peluang Merger

Bank Banten memastikan telah menutup opsi untuk melakukan merger dengan Bank Jawa Barat dan Banten (BJB).

Lakukan Penyehatan Mandiri, Merger Bank Banten Tak Dilanjut

PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) memastikan merger dengan Bank Jabar Banten (BJB) tak dilanjutkan. Bank milik Pemprov Banten itu akan melakukan...

BUMD Agribisnis Minta Model Rp20 Miliar

Jajaran Direksi dan Komisaris BUMD PT Agribisnis Banten Mandiri yang baru dilantik mengajukan dana di RAPBD tahun 2021 sebesar Rp20 miliar sebagai setoran modal...

Gunakan DAK Rp 10 Miliar Gedung Perpustakaan Dibangun Tahun Depan

Kota Serang segera memiliki gedung perpustakaan. Pembangunannya mulai dilakukan pada 2021 menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 10 miliar.

Sempat Mangkrak Pembangunan Jalan Tigaraksa-Cibadak Dilanjutkan

Sempat mangkrak sekitar satu tahun, Pembangunan Jalan Tigaraksa-Cibadak di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang akhirnya kembali dilanjutkan. Dalam lanjutan pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang...

Arief: Ada Pendampingan BPKP dan BPK

Walikota Tangerang Arief Wismansyah menyatakan telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI...

Maksimal Dana Kampanye Rp 32 Miliar Dibatalkan

Jumlah nominal dana kampanye Piikada serentak 2020 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) direvisi. Sebelumnya disepakati lembaga penyelenggara pemilu bersama ketiga pasangan calon besaran maksimal...

Pemkab Janji Selesaikan Temuan BPK

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pandeglang Pery Hasanudin berjanji akan langsung turun tangan dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara memanggil para kontraktor bermasalah...

Pandeglang: Inspektorat Bakal Lapor Kejaksaan

Sedikitnya sembilan perusahaan melakukan tindakan pelanggaran dengan mengurangi volume di tahun 2018 lalu. Akibat ulah itu, kini hal tersebut menjadi temuan Badan...

Aktivis Desak Anggota DPRD Banten Kembalikan Honor

Sejumlah aktivis mendesak anggota DPRD Banten yang menikmati uang itu untuk mengembalikannya kepada negara.

Honor Perjalanan Dewan Wajib Dikembalikan

Honor perjalanan anggota DPRD Banten periode 2014-2019, terus disorot.

Honor Perjalanan DPRD Banten Akan Dilaporkan

Kontroversi honor perjalanan anggota DPRD Banten periode 2014-2019, masih bergulir.

Tarif Honor DPRD Banten Fantastis

Dalam LHP disebutkan Sekretariat DPRD Banten menganggarkan belanja barang jasa untuk perjalanan dinas sebesar RP197.339.353.400, dengan realisasi sebesar Rp177.072.224.677.

Penggunaan Dana BOS tak Sesuai

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Banten menemukan adanya penggunaan bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp108.278.000 di...

Pattiro Singgung Penggunaan Dana BOS

Temuan BPK yang dicantumkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kota Serang mengenai penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan aturan, kembali diungkit.

Perencanaan OPD Dinilai tak Matang

Kelebihan bayar pada belanja bahan material kegiatan pemeliharaan jalan di dua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Serang disebut, karena perencanaan yang tidak...

Belanja Material Kelebihan Bayar

Kepala DPUPR Kota Serang, M Ridwan mengatakan, pihaknya sudah menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut, dengan menghubungi pihak ketiga untuk penyelesaiannya.

Serang: Belanja Material Jalan Jadi Temuan

Belanja bahan material kegiatan pemeliharaan jalan masih menyisakan persoalan. Klik untuk unduh dokumen

Kelebihan Pembayaran Jadi Temuan BPK RI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Banten, menemukan kelebihan pembayaran belanja bahan material kegiatan pemeliharaan jalan di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah...

Dorong OPD Inventarisasi Aset

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tahun ini kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas...

Bina SDM Pengelola Keuangan dan Pengurus Barang

Opini WTP BPK-RI merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang, hal ini mengandung makna dan...

Wali Kota Diminta Tegas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mendesak Wali Kota Serang Syafrudin bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak menguntungkan pemkot dalam hal...

Penetapan Tersangka BGD Molor

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian keuangan negara akibat KSO itu mencapai Rp5,2 miliar.

Penerimaan Pajak Kurang Rp297 Juta

Berdasarkan catatan BPK yang diperoleh Kabar Banten Senin (19/8/2019), hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat wajib pajak parkir, yaitu PT SF yang tidak memberikan...

BPK Siap Buka Akses ke Media

Lawatan petinggi BPK RI Perwakilan Banten kali ini diterima Pemimpin Redaksi Radar Banten Delfion Saputra dan Redaktur Pelaksana Aditya Ramadhan.

Maksimalkan Serapan, OPD Penerima DAK Diseleksi

Berdasarkan hasil audit BPK-RI atas laporan pertanggungjawaban APBD 2018 didapat saldo kas/SiLPA sebesar 321,09 miliar.

Pengelola PIR Terancam Diputus Kontrak

Pemicunya, pengelolaan pasar yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut.

Bankeu Parpol Harus Transparan

"Bantuan ini akan menjadi pertanggungjawaban dari Pemerintah Kota Tangsel yang akan diperiksa oleh BPK," harapnya.

Pengelolaan Keuangan Parpol Diminta Akuntabel

Bantuan keuangan parpol sangat penting dan wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel karena pertanggungjawabannya akan disampiakan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  

Penetapan Tersangka BGD Ditunda

"Saya belum mau komentar. Itu nanti saja ditanyakan," katanya.

Pelaporan Keuangan Masih Bermasalah

Pelaporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Banten tahun anggaran 2018 berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Investasi PT BGD Diperiksa

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten akan melakukan audit pendahuluan terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda) di Banten.

Kinerja dan Keuangan BGD Disorot BPK

Kinerja perusahaan daerah milik pemprov PT Banten Global Development (BGD) saat ini tengah jadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Disorot BPK Sorot Keuangan PT BGD

"Kalau ada hal yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Soal BGD yang diperiksa oleh Polda prinsipnya semua ikut proses hukum. Harapannya ke depan semuanya bisa...

DPRD Soroti Kinerja Pemprov

Silpa Tinggi Bukan Prestasi

Pemprov Benahi Data Base Barang Persediaan

Pemprov Banten benahi database barang persediaan secara simultan dan bertahap hingga melakukan dan pendampingan pelatihan menerus, sebagai upaya menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kabupaten Serang: Indikator Kinerja Utama dalam Meraih Opini WTP

Sekadar diketahui, Pemkab Serang secara berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Dana Kesehatan Diaudit BPK

Pengelolaan dana kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang dan instansi penyelenggara kesehatan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten untuk beberapa hari...

BPK RI Fokus Awasi Dinkes

Pengelolaan dana kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang, menjadi fokus pengawasan dan salah satu sektor yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI...

BPK Audit Kinerja Bidang Kesehatan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Banten melakukan Entry Meeting Pendahuluan Pemeriksaan BPK-RI atas Kinerja Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan.

Banggar Minta Rekomendasi BPK Ditindaklanjuti

Desakan itu disampaikan saat rapat gabungan Banggar DPRD dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bogor, Jawa Barat, 4-6 Juli 2019.

Perjalanan Dinas Dewan Diminta Diinvestigasi

Permintaan itu disampaikan sejumlah mahasiswa tergabung dalam Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Korwil Banten, yang mendatangi Kantor DPRD Banten, Selasa (2/7/2019).

Kejari Lebak Kembalikan Uang Negara Rp 1,9M

Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negera Kejari Lebak Irfan Nirwana mengatakan, hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun 2003 sampai 2014...

PU Kelebihan Bayar Rp307 Juta

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten menemukan adanya kelebihan pembayaran atas sejumlah proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota...

Perjalanan Dinas DPRD Banten Dikoreksi

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, anggaran perjalanan dinas fantastis para anggota DPRD langsung dikoreksi oleh pemprov pascamenjadi temuan BPK.

Belanja BBM Pejabat Membengkak

BBM tersebut, digunakan untuk kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas pimpinan DPRD, pejabat eselon dan pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD Banten.

Zaki Iskandar: Penghargaan Bukan Tujuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan pemerintah daerah kota dan kabupaten se Banten itu secara keseluruhan memang mendapatkan opini WTP.

Lagi, Pemrov Raih Opini WTP

BPK tetap memberikan opini atau pendapat atas pengelolaan APBD Banten tersebut wajar tanpa pengecualian (WTP) meski masih ada sejumlah temuan.

Dua OPD Kelebihan Pembayaran

DPRD Banten menyampaikan enam rekomendasi kepada Pemprov Banten terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

DPRD Apresiasi Raihan WTP

Sembilan fraksi di DPRD Pandeglang mengapresiasi kinerja Pemkab Pandeglang dalam meraih prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan...

BPK Temukan Kejanggalan Penggunaan Anggaran OJK

Permasalahan tersebut terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2018 BPK yang baru saja dipublikasikan.

Tangerang Selatan: Realisasi Anggaran Mencapai Rp3,2 Triliun

Airin menjelaskan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) didasarkan pada format sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana yang diaudit BPK-RI. Pendapatan daerah LRA dianggarkan sebesar Rp3,1...

Tangerang Selatan: Pemkot Komitmen Rekomendasi BPK

"Hari ini laporan keuangan dalam bentuk Raperda pertanggungjawaban, dimana ini semua hasil dari audit BPK RI akan kami sampaikan ke DPRD Tangsel," katanya.

Tangerang Selatan: Silpa Rp.461 Miliar, PAD Melebihi Target

Pemaparan ini didasarkan pada format sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diaudit oleh BPK-RI.

Laporan Dana BOS Jadi Catatan BPK

Laporan dana bantuan operasional sekolah (BOS) penggunaan APBD 2018 Pemkab Tangerang mendapat catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Jadwal Penyerahan Berkas LHP BPK RI Dibahas

Selain membahas mengenai penjadwalan terkait LHP BPK RI tahun 2018, dalam surat bernomor 162 juga disebutkan agenda penjadwalan rapat paripurna mengenai Raperda Usul Gubernur...

Pemkot Cilegon Raih WTP Enam Kali Berturut-turut

Pemerintah Kota Cilegon mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Banten untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)...

Tangerang: Raih WTP 12 Kali Berturut-turut

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 diterima langsung oleh Walikota Tangerang Arief R Wismansyah bersama Ketua...

Tangerang: DPRD Apresiasi Pemkab Tangerang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang mengapresiasi pemerintah kabupaten setempat yang telah menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-11 dari Badan Pemeriksa Keuangan...

Sekda Banten Harus Jadi Motor

Dia juga menyatakan bahwa tata kelola keuangan Pemprov Banten saat ini sudah semakin baik dengan diraihnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan...

Pemprov Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten langsung menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setelah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)...

11 Kali Pemkab Tangerang Raih Opini WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), atas laporan keuangan Pemkab Tangerang tahun 2018.

Raih WTP 12 Kali Berturut-turut

Pemkot Tangerang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut untuk yang ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi...

Tangsel 7 Kali Raih WTP

Selama Tangsel berdiri, sambungnya, sudah tujuh kali WTP dan dua kali Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Delapan Kali WTP, Pemkab Serang Tanpa Catatana

Opini WTP tahun ini cukup membanggakan karena berpredikat tanpa catatan.

Pemkab Sukses Pertahankan WTP

Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang Ramadani mengatakan penghargaan yang diraih tersebut merupakan bentuk komitmen semua OPD dalam menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Raih WTP Empat Kali Berturut Turut

LKPD Kabupaten Lebak merupakan laporan keuangan hasil konsolidasi dengan seluruh perangkat daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Laporan keuangan yang telah disusun, kemudian...

Empat OPD Disorot BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten mengapresiasi keberhasilan Pemprov Banten meraih opini WTP tiga tahun berturut-turut.

Catatan BPK terhadap Pemda

Untuk kali pertama seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Banten meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten terhadap...

Seluruh Pemda di Banten Raih WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap LKPD tahun 2018 seluruh pemerintah daerah (pemda), baik pemprov maupun...

Pemkab Serang tanpa Catatan

Opini LKPD 2018 diberikan langsung Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Hari Wiwoho kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah di Aula BPK Banten, Rabu (22/5/2019).

Raih Delapan Kali WTP Berturut-turut

Pemkab Serang menerima laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten di aula BPK Banten, Rabu (22/5).

Pemkab dan Pemkot Diganjar WTP

Diketahui, Pemkab Serang sendiri telah delapan kali berturut-turut mendapatkan WTP. Bagi Pemkab, Opini WTP tahun ini cukup membanggakan karena berpredikat tanpa catatan. Sementara Pemkot...

11 Kali Pemkab Tangerang Raih Opini WTP

Pemkab Tangerang kembali meraih hasil gemilang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkab Tangerang tahun...

Pemkab Tangerang Raih WTP ke 11 Kali

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten Hari Wiwoho mengatakan, pada semester 1 tahun anggaran (TA) 2019, BPK Perwakilan Provinsi Banten secara serempak...

Pemkab Tangerang Raih WTP ke 11 Kali

Pemkab Tangerang kembali meraih hasil gemilang dalam mendapatkan penilaian opini dari BPK Perwakilan Banten, dan untuk ke 11 kalinya Pemkab meraih hasil opini WTP...

Pemkot Tangerang Raih WTP ke 12

Pemerintah Kota Tangerang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut untuk yang ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan...

Pemda Tangerang Raya Diganjar WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten merilis Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 di...

Belanja Hibah Masih Jadi Temuan BPK

Namun, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam LKPD Pemprov Banten.

Banten Raih WTP Meski Masih Banyak Temuan

Mulai dari dana hibah, pengadaan barang dan jasa (barjas) dan bantuan operasional sekolah. Meski demikian, BPK memberikan opini atau pendapat atas pengelolaan APBD Banten...

Pemprov Berharap Pertahankan WTP

Pada LHP ini, pemprov berharap bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) seperti yang diraih dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut.

Kepala Daerah Datangi BPK

Sebagai informasi, Pemprov Banten telah menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ke BPK pada Senin (25/3).

Banyak Pejabat Terseret Korupsi Proyek Konstruksi

Sejumlah pekerjaan konstruksi yang menyebabkan kerugian negara itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai 2012 sampai 2015.

Pandeglang: Pemkab Serahkan LKPD ke BPK

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang Ramadhani menuturkan, akan berupaya mempertahankan predikat WTP dari BPK Banten. (adv)

BPK Mulai Periksa Keuangan Pemprov

Akhir Mei nanti, BPK akan menyampaikan hasil pemeriksaannya tersebut.

Jembatan Cigeulis Dibiarkan Ambruk

Saat ini masyaarakat dan anak-anak sekolah terpaksa harus turun ke sungai untuk ke lokasi tujuan, meskipun arusnya cukup deras dan kencang.

Serang: Pemkab Serahkan LKPD ke BPK

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten, Jumat (29/03/2019).

Segera Serahkan Aset

Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Serang Wachyu B Kristiawan berharap Pemkab memiliki blueprint terencana aset-aset yang diserahkan setiap tahun.

Pemkab Masih Sulit Serahkan Aset

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang Namin, memaklumi lambatnya penyerahan aset dari Pemkab Serang.

Syafrudin Yakin Aset Bukan Kendala

Wali Kota Serang Syafrudin meyakini, persoalan aset yang belum diserahkan dari Kabupaten Serang ke Kota Serang tidak akan memengaruhi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemkot Optimistis Pertahankan WTP

Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten, Senin (25/3/2019).

Banten Harus Jadi Provinsi Pertama Serahkan LKPD

BPK Apresiasi Langkah Gubernur Banten

WH Minta BPK Kaji Pengangguran

Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkaji program-program pembangunan.

Gubernur Serahkan LKPD ke BPK

Gubernur Banten Wahidin Halim menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten Hari Wiwoho,...

Pemkot Awasi Barang dan Aset SD

Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany menyatakan, pelatihan ini, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan yang selalu menjadi catatan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam barang persediaan, kas...

Lupa Sering Jadi Alasan Pendataan Barang

Sementara, Kepala Inspektorat Tangsel Uus Kusnadi berharap kegiatan ini benar-benar menjadi solusi untuk menjawab persoalan.

BPK “Intip” Laporan Keuangan Pemkot

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten memeriksa laporan keuangan Pemkot Cilegon 2018.

Pemprov Diminta Kooperatif Terkait Laporan LKPD 2018

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten mulai melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Banten tahun anggaran (TA) 2018.

Dana Kebencanaan Dipantau

Pery berharap, upaya yang dilakukan Pemkab bisa mencegah adanya oknum pegawai yang mencari keuntungan dari musibah yang telah terjadi.

Pelaksanaan Lelang Proyek Dipercepat

Kegiatan lelang paling lambat akan dimulai awal Februari dan ditargetkan selesai pada awal Maret 2019.

Pemkot Desak Pemkab Serahkan Aset Kantor

"Sejauh ini banyak OPD kita yang mengontrak, jadi kita memang butuh," terang mantan ketua DPRD Kota Serang ini.

Walikota Surati Bupati

Selain gedung-gedung yang belum diserahkan, masih banyak lagi yang lainnya seperti tanah dan lainnya.

Aset Pemprov tersebar di OPD Capai Rp 19,4 T

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Dwi Sahara mengatakan, ada catatan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD...

Ditegur BPK, Tatu Minta Pelaporan BPHTB Tepat Waktu

BPHTB di Kabupaten Serang pada sektor pendapatan sudah melebihi target. Dimana dari target Rp73 miliar, yang tercapai Rp88,4 miliar.

BPKAD Gunakan 5 Langkah Susun Neraca Aset

Terutama tindak lanjut rekomenadi laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Banten atas LKPD Pemprov Banten tahun anggaran 2017.

Ratusan Miliar Rupiah Aset Pemprov Belum Terinventarisasi

Berdasarkan pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 yang segera harus ditindaklanjuti, di antaranya aset tetap atas...

Puluhan Tahun Terkatung-katung

Penyerahan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang hingga saat ini belum ada kepastian.

Komposisi Pansel Tunggu Evaluasi

Inspektorat Kota Serang akan memeriksa dengan menggunakan metode PDTT.

Tatu Komitmen Cegah Tindakan Korupsi

Disinggung soal integritas pejabat Pemkab Serang saat ini, kata Tatu, penilaian ada dari pihak luar Pemkab. Namun, Tatu menilai, dalam beberapa indikator Pemkab sudah...

Sajikan Laporan Keuangan Transparan, Sukses Pertahankan WTP

Kali ini, Pemkab mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan karena berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) oleh Badan...

TPP Pegawai Pemkot Naik 25 Persen

Kenaikan TPP itu juga reward kepada pegawai Pemkot atas keberhasilan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan...

Zaki terima penghargaan Menkeu

Pemkab Tangerang kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dari BPK RI.

BMN Harus Dijaga dengan Baik

Menurut dia, WTP bagi Kemenag, adalah harga mati. Menurut dia, untuk mencapai tujuan WTP tersebut, harus ada pembawa misi dan pembawa misi tersebut, adalah...

Pemkab Raih Penghargaan LPPD Terbaik

Dikatakan Rudiyanto, LPPD cukup strategis karena berkaitan erat dengan laporan kerja pemerintah daerah (LKPD) untuk meraih opini peringkat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK...

Penyerahan Sejumlah Aset Tidak Jelas

Serah terima aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang salah satunya Stadion Benteng dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang terkesan berlarut-larut tidak mendapat kejelasan dari...

BPKAD Inventarisasi dan Pengamanan Aset Pemkab

Data aset yang baik dan tertib menjadi salah satu syarat Pemkab Lebak mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...

Pengelolaan Keuangan Terbaik

Kabupaten Tangerang dan Kota Tangsel patut berbangga. Keduanya berhasil meraih piagam penghargaan Pemerintah RI melalui Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Banten atas keberhasilan menyusun dan...

Raih WTP Berturut-turut, Pandeglang Raih Penghargaan

Pemkab Pandeglang meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI karena berhasil mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI...

Aktivis Antikorupsi “Segel” Gedung Dewan

Dugaan tersebut muncul karena perusahaan pemenang tender pembangunan gedung di tahun 2015 adalah perusahaan daftar hitam LKPP.

Komitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemkab Serang untuk yang ke tujuh kali meraih opini wajar tanpa pengecualian.

Bupati Serang Sukses Mengukir Prestasi

Tujuh kali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemkab Serang

Raih WTP Tujuh Kali Berturut-turut

  Mempertahankan opini WTP bukan hal yang mudah.

BPKAD Akan Gunakan Aplikasi Atisisbada

Hal tersebut sebagai salah satu tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017.  

Kelebihan Pembayaran Capai Rp 2 Miliar

Walau Kabupaten Pandeglang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...

Cegah Penyimpangan APBD

Pemprov Libatkan 20 Auditor BPKP

Hibah dan Bansos Rawan Disalahgunakan

Mengingat hibah dan bansos selalu menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan, penegasan soal aturan melalui bimtek juga melibatkan 12 organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki...

ASN Wajib Paham Pelaporan Berbasis Akrual

Ada dua strategi untuk mempertahankan WTP ini yakni, strategi pertama: menciptakan behaviour commitment (komitmen perilaku) pada semua pemangku kepentingan (multi stakeholders). Sementara strategi kedua:...

Aset Rusak Capai Rp 8,8 Miliar

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2017 dari BPK, lanjut Nandy, masih diwarnai persoalan aset.

Aset Rusak Milik Pemprov Capai Rp 8,8 M

Opini penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Banten yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Banten saat ini, kedepannya...

Luncuran Anggaran Capai Rp 170,6 M

Serapan Belanja Modal dan Piutang Pajak Disorot

Awasi Keuangan, Pemprov Sebar Auditor BPKP

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Nandy S Mulya S mengatakan, selain pengelolaan keuangan, pihaknya juga sedang fokus melakukan inventarisasi...

APBD 2019 Diprediksi Meningkat

Dari Rp2,4 Triliun Menjadi Rp2,7 Triliun

Tangerang Selatan: Anggaran Terserap 85%

Sementara, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie menyatakan, pembahasan ini dari hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan ke DPRD pada bulan keenam setelah...

BPKP akan Telusuri Temuan BPK RI

Atas Laporan WTP dengan Catatan-catatan

DPRD Minta OPD “Bermasalah” Disanksi

DPRD Banten menyampaikan delapan catatan hasil pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas LKPD Pemprov Banten tahun anggaran 2017.

Kinerja Loyo, DPRD Minta OPD Disanksi

DPRD Banten meminta Gubernur Wahidin Halim untuk memberi sanksi kepada OPD yang kinerjanya loyo maupun tidak optimal.

Manajemen Aset Harus Diperbaiki

Susutnya nilai aset Pemkot Serang yang mencapai ratusan miliar rupiah disorot Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Banten.

Disebut Gagal dalam Perencanaan

Pendapatan dan Belanja Kota Serang Meleset

Kinerja Pemkot Tak Sesuai Target

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi menuturkan, laporan yang disampaikannya pada rapat paripurna itu merupakan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh...

Pemprov Gunakan Dua Akun Laporan Keuangan

Pemprov Banten bakal menggunakan metode akuntansi dua akun dalam laporan keuangan tahun anggaran 2018.

Dewan Minta Sanksi Kepala OPD

DPRD Banten meminta Gubernur Banten Wahidin Halim untuk memberikan sanksi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas.

Realisasi Belanja dan Transfer 91,13 Persen

Realisasi belanja dan transfer APBD Banten tahun anggaran 2017 mencapai Rp 9,51 triliun.

Pertahankan WTP, Pemkab Banjir Pujian

Pada acara itu, seluruh fraksi di DPRD Pandeglang mengapresiasi kinerja Pemkab Pandeglang karena kembali sukses meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa...

Ratusan Ribu Item Aset Diinventarisasi

Pemprov Banten melakukan inventarisasi sebagai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Banten tahun...

Nilai Aset Menyusut Rp370,59 Miliar

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD Kota Serang tahun 2017, Pemkot Serang mencatata ada penyusutan nilai aset yang dimiliki oleh Kota Serang.

Realisasi Belanja Capai Rp9,51 triliun

Raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 yang diperoleh...

Aset Banten Mulai Diinventarisasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten mulai melakukan inventarisasi hampir 200 ribu item aset sekolah menengah...

Pattiro Soroti Pengelolaan Keuangan Pemkot Serang

Silpa Dinilai Tinggi dan Pendapatan Disebut Meleset

Nilai Merosot, Pemkot Diminta Perbaiki Manajemen Aset

Merujuk pada temuan BPK tahun 2010 terkait nilai aset, dirasa harus ada perbaikan manajemen yang dilakukan oleh Pemkot Serang.

Aset Pemkot Susut Rp 370,59 M

"Aset ada pemeriksaan dari BPN, juga berdasarkan BPK dan kammi juga diminta untuk menilai secara mandiri. Jadi memang ada penyusutan nilai," kata Wali Kota...

Pakai Dua Akun Laporan Keuangan

Dalam beberapa kesempatan, Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten Budi Prajoga meminta, Gubernur Banten memberi sanksi kepada OPD diberikan catatan berdasarkan temuan LHP...

Pemkab Pandeglang Sukses Pertahankan WTP

Pemkab Pandeglang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 dari BPK RI.

Sewa Gedung Perkantoran Disorot BPK

Belanja sewa gedung dan perkantoran sejumlah OPD yang dianggarkan Pemkot melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah itu menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan...

Optimis Pertahankan Prestasi Opini WTP

Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Bagian Pembinaan Pelanggan (Hublang) Euis Yuningsih mengatakan, selain terus berupaya meningkatakan pelayanan terhadap pelanggan, juga terus meningkatkan dalam gerakan...

Pemkab Tetap Kena Temuan BPK

Meski meraih prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemkab Pandeglang tetap mendapat catatan terkait kelebihan pembayaran...

Pertahankan Prestasi Pemkab

Raihan Opini BPK tujuh kali berturut-turut dinilai sebagai prestasi yang patut dibanggakan dan harus dipertahankan.

Opini WTP Harus Dipertahankan

Strategi Mempertahankan Opini WTP

Konsistensi Meraih Prestasi

Tujuh Kali Berturut-turut Meraih Opini WTP

Opini WTP Harus Dipertahankan

Pemerintah Kota Serang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Serang tahun anggaran 2017.

Pemkab Pandeglang Sukses Pertahankan WTP

Pemkab Pandeglang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 dari BPK RI.

Jaman: Pertama Kali Saya Berdiri di Sini

Pemkot Serang akhirnya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK.

Berkah Ramadhan, 8 Pemda Raih Opini WTP

Untuk kali pertama, 8 pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Banten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

27 Proyek Jadi Perhatian Khusus BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap hasil pembangunan proyek tahun 2017. Tindakan itu dillakukan seiring adanya temuan...

Sinkronisasi Data Aset Bantuan Pemerintah Pusat

Sinkronisasi data aset SMA/SMK kembali dilakukan setelah sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten menerima informasi perbedaan nilai atas aset limpahan yang...

Pemprov Banten Serahkan LKPD 2017

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran (TA) 2017 telah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan Provinsi Banten, Rabu...

Sisa Kerugian Daerah Rp 30 Miliar

Penelusuran sisa temuan kerugian daerah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2012-2016, kini dalam penanganan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Banten.

Pemprov Kesulitan Kembalikan Kerugian Daerah

Pemprov Banten menemui kesulitan untuk menindaklanjuti sisa kerugian daerah sebesar Rp49,6 miliar berdasarkan temuan LHP BPK dari tahun 2012 hingga 2016.

27 Proyek 2017 Diperiksa BPK

Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengakui bahwa pihaknya kesulitan dalam melakukan pengawasan proyek pembangunan pada 2017 lalu.

Pemkab Tangerang Serahkan LKPD

Pemkab Tangerang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tangerang 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten.

Aset Jadi Ganjalan Raih WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungapkan bahwa aset masih menjadi ganjalan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahunnya.

Gubernur Optimistis Raih WTP

Gubernur Banten, Wahidin Halim optimistis BPK akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Banten 2017.

WH Ingin Temuan Ditindaklanjuti

Gubernur Banten, Wahidin Halim berharap, temuan kerugian negara yang sudah diserahkan ke Kejati Banten ditindaklanjuti.

Temuan BPK Masuk Kejaksaan

Inspektorat Banten menyerahkan temuan BPK 2012-2016 di enam organisasi perangkat daerah (OPD) ke Kejati Banten. Temuan kerugian negara tersebut belum ditindaklanjuti pihak ketiga.

Apresiasi Langkah WH

Sejumlah anggota DPRD Banten dan seorang pengamat kebijakan publik mengapresiasi langkah Gubernur Banten, Wahidin Halim yang menyerahkan temuan BPK ke kejaksaan.

Aset Pemerintah Diinventarisir

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten melakukan langkah-langkah untuk melihat selisih nilai atas aset limpahan SMA/SMK sebesar Rp26 miliar yang disampaikan Badan...

Hari Ini, Badan Pemeriksa Keuangan RI Datang ke Pandeglang

Untuk Memeriksa dan Mengaudit LKPD TA 2017

LKPD 2017 Selesai Lebih Cepat

Kepala BPKAD Provinsi Banten Nandy Mulya S mengatakan, saat ini penyusunan LKPD sudah selesai. Berdasarkan jadwal yang diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan...

LKPD Banten Diklaim Selesai Lebih Cepat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten telah selesai menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2017.

Revri Akui Pakai Rp783 Juta

Selain pemecatan secara tidak hormat oleh Gubernur, dia pun harus mengembalikan Rp783juta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke kas daerah.

Pemprov Pertahankan Opini WTP

Hingga awal Maret ini, Pemprov Banten melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sedang fokus merampungkan LKPD 2017, yang harus diserahkan paling lambat...

Pertahankan WTP dengan Simral

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap APBD Tahun Anggaran 2017 Pemprov mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ini tentu...

Pemkot Targetkan Raih WTP

Pemerintah Kota (Pemkot) Serang saat ini fokus menyelesaikan masalah aset untuk mengejar target wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2017.

Bendahara OPD Dikarantina

Persiapan LKPD 2017

Laporan Keuangan 2017 Belum Rampung

Hingga akhir Februari 2018, dokumen laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2017 belum rampung.

Pemprov Kebut Sinkronisasi Data

Untuk meraih opini LHP BPK, pemprov terus melakukan sinkroniasasi data aset yang ada. Sekda Banten Ranta Soeharta langsung memastikan proses konsinyering dalam rangka rekonsiliasi...

BPK Temukan Kerugian Negara APBD 2017

Gubernur Banten, Wahidin Halim mengungkapkan sejumlah temuan atas APBD 2017 sudah diselesaikan secara bertahap oleh masing-masing OPD.

BPK Mulai Lakukan Pemeriksaan Keuangan Daerah 2017

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Thomas Ipoeng Andjar Wasita mengatakan, mulai kemarin pihaknya sudah masuk ke Pemprov Banten untuk melakukan pemeriksaan.

Laporan Keuangan Mulai Diaudit BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten mulai Senin (12/2/2018) memeriksa laporan keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Banten tahun 2017.

Belanja Hibah APBD Rentan Ditumpangi

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang, Adang Darmawan mengatakan, yang menjadi catatan BPK adalah belanja hibah dan masuk dalam...

Kinerja Inspektorat Disorot

Selama ini pengawasan dan penegasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Cilegon lemah.

Aset Amburadul Selalu Jadi Temuan BPK

Pemprov Usulkan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Proses Peralihan Aset Pemprov Hampir Rampung

Agar neraca yang telah disusun nanti tidak bermasalah, maka sejak awal tahun ini Pemprov Banten menurut Nandy terus melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi.

Pemprov Banten Ngebut

Neraca aset Pemerintah Provinsi Banten yang telah diaudit BPK RI per 31 Desember 2016 mencapai Rp 12,646 triliun.

Peralihan Aset Pemprov Dipercepat

Setelah neraca itu selesai maka aset-aset hasil pengalihan wewenang tersebut sudah bisa dimasukkan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang selanjutnya akan diperiksa oleh...

OPD Diminta Gerak Cepat

Pada kesempatan tersebut ia juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh OPD atas pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK untuk laporan anggaran tahun 2016...

Aset Tetap Pemprov Berkurang Rp 10,9 T

Diketahui, neraca aset per 31 Desember 2016 yang telah diaudit BPK RI, aset tetap total sebanyak Rp 12,636 triliun.

Pejabat Baru, PR Baru

Laporan keuangan semua OPD merupakan bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 yang wajib diserahkan Pemprov Banten ke Badan Pemeriksa Keuangan...

Pertahankan Opini WTP

Laporan Keuangan OPD Ditenggat 22 Januari

Seluruh Kasubag Keuangan Dikumpulkan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sedang mempersiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017.

LKPD Banten 2017 Mulai Digarap

Pemprov Banten saat ini tengah mempersialkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017.

OPD Terancam Kena Sanksi

Permasalahan aset masih menjadi sandungan bagi Pemkot Serang untuk mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI.

Ribuan Aset 3 OPD Bernilai Nol Rupiah

Sebanyak tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Serang masih memiliki ribuan aset yang bernilai Rp 0 dan Rp 1 rupiah. Hal tersebut berdasarkan...

Pertahankan WTP Perbaiki Tata Kelola Keuangan

Pemprov Banten bertekad mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2017.

DPRD Apresiasi Rencana Pemkot

DPRD Kota Cilegon mengapresiasi rencana Pemkot Cilegon yang akan melakukan konsultasi ke BPK dan KPK, terkait rencana proyek pekerjaan Jalan Lingkar Utara. DPRD Apresiasi Rencana...

Pandeglang Belum Selesaikan Rekomendasi BPK

Hingga kini Pemkab Pandeglang belum 100 persen menyelesaikan rekomendasi atau catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pandeglang...

Temuan BPK 2016 Baru Selesai 25 Persen

Temuan Kerugian Negara 5,5 Miliar

Wahidin Warning OPD

Temuan BPK 2016 Baru Selesai 25 Persen

Validasi Data Limpahan Aset Rampung

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, dari 14 rencana aksi (action plan) yang disusun Pemprov Banten untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan...

Pertahankan Opini WTP

Pemprov Banten melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk kembali...

Puluhan Pegawai Setwan Diklat SAP Akrual

Sekretariat DPRD Provinsi Banten mengirimkan 30 peserta untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual di Pusdiklat BPK RI, Jakarta,...

Nandy: Berat Pertahankan WTP

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah (BPKAD) Banten, Nandy Mulya S mengatakan, cukup berat untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh...

Laporan Keuangan Banten Sudah On Track

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan Pemprov Banten sudah on track dalam hal pelaporan keuangan. Andika merujuk kepada diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)...

Rp 9,6 M Dikembalikan ke Kas Daerah

Dana sebesar Rp 9,6 miliar dikembalikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Banten ke kas daerah.

Pemeliharaan Mobil Dinas, Pemprov Utang Rp 1,6 Miliar

LHP BPK RI menemukan kelebihan pembayaran pemeliharaan kendaraan roda empat milik Pemprov Banten minimal Rp 2,8 miliar lebih.

Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Pemprov Banten melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus melakukan perbaikan penataan aset daerah. Ini dilakukan guna mempertahankan opini wajar dengan pengecualian...

BPK Temukan Kelebihan Anggaran

BPK Perwakilan Banten menemukan adanya kelebihan anggaran hingga ratusan miliar di keuangan Pemkot Cilegon. Temuan tersebut merupakan akumulasi sejak Tahun Anggaran 2013 hingga Tahun Anggaran...

Penataan Pegawai Non PNS Molor

Sampai saat ini lima tim pendataan pegawai Non PNS belum menyelesaikan secara rinci berapa banyak pekerja honorer di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di...

Ribuan Non-ASN Didata Ulang

Begitu juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam LHP BPK tahun 2016 menyebut ada pemborosan terkait honorarium pegawai non-ASN.

Kontrak Pemeliharaan Langgar Perpres

Dokumen kontrak pemeliharaan kendaraan roda empat antara Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Banten dengan penyedia jasa dibuat setelah terbit tagihan.  

Dinas Pelayanan Pajak Belum Tindaklanjuti Temuan BPK

Dinas Pelayanan Pajak Daerah (DP2D) Kabupaten Pandeglang belum menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal ini berkaitan dengan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan...

Butuh Rp1 Miliar untuk Validasi Database Wajib Pajak

Selain harus memenuhi target pendapatan sebesar Rp34.789.588.340 pada tahun 2017, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Pandeglang juga harus segera menindaklanjuti tiga rekomendasi BPK terkait...

Sertifikasi 160 Lahan Pemprov Ditarget Rampung 2018

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Provinsi Banten menargetkan 160 bidang lahan milik pemprov tersertifikasi pada 2018. Saat ini, BPKAD terus melakukan pembenahan terkait...

Pemprov Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten tak membuat...

Kualitas Laporan Keuangan Ditingkatkan

Kualitas laporan keuangan Pemprov Banten terus ditingkatkan. Ini menyusul terjadinya perubahan orgasnisasi perangkat daerah (OPD) yang butuh penyesuaian.

Pemprov Lakukan Rekonsiliasi Data Aset

Menindaklanjuti LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Banten Tahun Anggaran 2016, Pemprov Banten telah menyusun 14 rencana aksi tindak lanjut atas beberapa temuan....

Pemprov Mulai Rekonsiliasi Data Aset

Pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten melaksanakan Rekonsiliasi Belanja Modal Triwulan II Tahun Anggaran 2017 Provinsi Banten, Senin (17/7/2017). Rekonsiliasi...

Dewan Apresiasi Predikat WTP

DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengapresiasi Pemerintah Kota Tangsel atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pertanggungjawaban pelaksanaan...

Tindak Lanjut Temuan BPK dinilai Lambat

Progress pengembalian kerugian negara terkait temuan LHP BPK atas laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD) APBD Banten tahun anggaran 2016 lambat. Dari Rp7,419 miliar yang...

Raih WTP, Pemprov Tetap Dievaluasi

Banggar meminta Pemprov Banten segera melakukan pendataan dan penyelesaian masalah aset daerah yang masih dikuasai pemerintah kabupaten kota atau pun oleh pihak perseorangan.

Tunggakan Raskin Jadi Temuan BPK

Tunggakan beras untuk rakyat miskin (Raskin) senilai Rp 74.204.000 dari dua kecamatan di Kota Serang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Bulog Sub...

WTP Tak Bebas Korupsi

Terdapat 15 Rekomendasi BPK untuk Pemprov.

WTP Pandeglang Masih Meninggalkan Catatan

Ada tiga catatan pokok yang harus segera diselesaikan Pemkab Pandeglang meski telah berhasil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...

Denda Gedung Dewan Jadi Temuan BPK

Permasalahan pembangunan gedung DPRD Kota Serang di Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocokjaya belum juga usai. Setelah dua kali pemberian perpanjangan waktu (adendum) pengerjaan kepada penyedia...

Tiga PR Pemkab dari BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Banten memberikan tiga catatan penting bagi Pemkab Pandeglang di balik opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK...

Pengelolaan 3 Pasar Bermasalah

Pengelolaan Pasar Rau, Pasar Kepandean, dan Pasar Lama yang jadi aset kemitraan dengan pihak ketiga menjadi temuan baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan...

Pandeglang Raih WTP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2016 meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK...

LKPD Pemkab WTP, DPRD Bangga

Diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemkab Pandeglang 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten, membuat...

WH: Keberuntungan Ada di Saya

Untuk pertama kali, Pemerintah Provinsi Banten menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan APBD TA 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI...

Tiga Kali Berturut-turut, Laporan Keuangan Pemkab Lebak Raih WTP

Untuk kali ketiga sejak tahun 2015, dibawah kinerja duet kepemimpinan Bupati Lebak Hj. Iti Octavia Jayabaya dan Wakil Bupati H. Ade Sumardi, untuk laporan...

Kota Tangerang Raih WTP Kesepuluh Berturut-turut

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Provinsi Banten kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Rabu...

Pemprov Akhirnya WTP

Pemprov Banten akhirnya mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Tahun Anggaran 2016.

Pemprov Raih WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2016. Meski demikian,...

Pemkab Serang Kembali Meraih WTP

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Serang tahun 2016 dari Badan Pemeriksa...

Kerugian Pemprov 7,4 M

Pemprov Banten meraih penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD) 2016. Kendati demikian, masih ditemukan indikasi kerugian negara...

Pemkot Tangsel dapat WTP

Predikat opini WTP diberikan BPK RI setelah mengaudit Laporan Keuangan Pemkot Tangsel tahun 2016.

Lebak Kembali Raih Opini WTP

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Ketua DPRD Lebak, Junaedi Ibnu Jarta menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah...

Cilegon Kembali Raih WTP

Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Banten atas laporan keuangan...

Wahidin Halim Sowan ke Kantor BPK

Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) didampingi Kepala Inspektorat E. Kusmayadi berkunjung ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (26/5). Mereka diterima langsung oleh Kepala...

142 Aset Masih Nol Rupiah

Persoalan aset di Pemkot Serang masih belum berakhir. Setelah pelimpahan aset tahap satu dari Pemkab Serang kepada Pemkot pada 2010, masih ada ratusan aset yang...

Pengelolaan Barang Persediaan Gunakan Aplikasi

Pengelolaan persediaan barang milik Pemprov Banten akan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan Republik Indonesia. Aplikasi tersebut untuk meminimalisir temuan...

Bansos dan Aset Jadi Perhatian BPK

Persoalan bantuan sosial menjadi salah satu masalah yang mendapat perhatian khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten atas Laporan keuangan pemerintah daerah...

BPK Sorot Kegiatan Pemprov Banten

Sejumlah kegiatan di Pemprov Banten mendapatkan perhatian khusus dari BPK. Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian antara lain, hibah dan bansos.

BPK: Jangan Sampai Ada Temuan Baru

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten T. Ipoeng Andjar Wasita meminta Pemprov Banten fokus untuk menuntaskan persoalan yang menjadi pengecualian pada...

Bansos dan Aset Jadi Perhatian BPK

Persoalan bantuan sosial menjadi salah satu masalah yang mendapat perhatian khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten atas laporan keuangan pemerintah daerah...

Besok, Pemkab Serahkan LKPD ke BPK

Draf Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 telah selesai disusun dan rencananya akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Jumat (31/2).

BPK: Jangan Sampai Ada Temuan Baru

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten Thomas Ipoeng Andjar Wasita meminta Pemprov Banten fokus menuntaskan persoalan yang menjadi pengecualian pada Laporan Hasil...

BPK Sorot Kegiatan Pemprov Banten

Sejumlah kegiatan di Pemprov Banten mendapatkan perhatian khusus dari BPK.

BPK Sorot Kegiatan Pemprov Banten

Sejumlah kegiatan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapatkan perhatian khusus dari BPK. Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian antara lain hibah dan bantuan sosial...

Besok, Pemkab Serahkan LKPD ke BPK

DRAF Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 telah selesai disusun dan rencananya akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Jumat (31/3)    

Piutang Pajak Ganjal Raih WTP

DPRD Kota Serang mendesak Pemkot Serang untuk menagih piutang pajak daerah. Soalnya, piutang-piutang itu menjadi ganjalan bagi Pemkot untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian...

Piutang Pajak Ganjal Raih WTP

DPRD Kota Serang mendesak Pemkot Serang untuk menagih piutang pajak daerah. Soalnya, piutang-piutang itu menjadi ganjalan bagi Pemkot untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian...

Minimalisasi Temuan BPK

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BPKP) Kota Cilegon menggelar diklat dan pelatihan Pejabat Pegawai Teknis Kegiatan (PPTK) dari masing-masing OPD di lingkungan Pemkot Cilegon....

Minimalisasi Temuan BPK

Diklat dan pelatihan bertujuan untuk meminimalisir temuan oleh BPK. Dari ketidakpahaman ini banyak sekali temuan yang didapatkan oleh BPK.

Pemprov Tertibkan Penggunaan Aset

"Selain itu, ini dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset dalam rangka menuju penilaian opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang lebih baik," ujar Kepala...

Pemprov Tertibkan Penggunaan Aset

Administrasi perlu tertib dalam rangka menuju penilaian opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang lebih baik.

BPK Sorot Kegiatan Pemprov Banten

Sejumlah kegiatan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapatkan perhatian khusus dari BPK. Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian antara lain hibah dan bantuan sosial...

BPK Diminta Realistis Nilai Pembangunan

Sejumlah aktivis dan praktisi hukum, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk realistis melakukan audit dan penilaian terhadap hasil kinerja pembangunan yang dilakukan oleh jajaran...

BPK Diminta Realistis Nilai Pembangunan

Sejumlah aktivis dan praktisi hukum, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk realistis melakukan audit dan penelitian terhadap hasil kinerja pembangunan yang dilakukan oleh jajaran...

Jadi Temuan BPK, 194 Randis Didata Ulang

Kegiatan itu dilakukan, sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten TA 2016.

Jadi Temuan BPK, 194 Randis Didata Ulang

Sebanyak 194 kendaraan dinas (randis) di lingkungan Pemkab Pandeglang dicek fisik oleh pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD). Kegiatan itu dilakukan, sebagai tindak-lanjut temuan...

Pembangunan Pasar Baros Dibatalkan

Proses pembangunan Pasar Baros yang berlokasi di Kampung Jahe, Desa/Kecamatan Baros, dibatalkan dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada perjanjian Built Operate and...

Laporan Keuangan Dikebut

Sebab, laporan tersebut harus sudah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten akhir Maret 2017.

10 Tahun Aset Belum Tuntas

Pengelolaan aset belum maksimal sehingga belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menjadi target Pemerintah Kota Serang.

Dewan Bentuk Pansus Aset

Selain mempercepat penyerahan aset, pansus ini juga akan mencatat aset serta batas wilayah Kota Serang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan begitu, opini Badan Pemeriksa...

459 Aset Tanah Belum Sertifikat

Persoalan aset tanah pelimpahan dari Jawa Barat menjadi salah satu faktor penghambat Pemprov Banten meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK (Badan Pemeriksa...

BPK Temukan 11 Kejanggalan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali mengemukakankejanggalan dikeuangan Pemkot Cilegon. Berbagai temuan yang ditemukan oleh tim BPK meliputi Belanja Upah Tenaga Kerja pada Kegiatan Peningkatan...

11 Laporan Keuangan SKPD Bermasalah

Setidaknya ada 11 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten yang menjadi perhatian DPRD Kota Cilegon dan melibatkan program pembangunan senilai ratusan juta...

Walikota Peringatkan 4 OPD dan RSUD

Terkait Temuan BPK RI TA 2016 Yang Belum Diselesaikan

Tertibkan Aset, Dukung Raih WTP

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten mendukung upaya Pemprov Banten meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jadi Temuan BPK, Bantuan Herayati Dihentikan

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Muchtar Gozali mengatakan, tidak diberikannya bantuan kepada Hera lantaran bantuan mahasiswa berprestasi termasuk Hera menjadi temuan Badan...

45% Temuan BPK Belum Dituntaskan

Temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sejak 2005 sampai 2016 atau 11 tahun, belum seluruhnya dituntaskan.

Pemprov Belum Tuntaskan 45 Persen Temuan BPK

Pemprov Banten belum menyelesaikan 45 persen temuan Badan Pemeiksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2005 hingga 2015.

45 Persen Temuan BPK Belum Dituntaskan

Saat ini ada sekitar Rp2,2 triliun belum dapat terselesaikan.

Proyek “Interchange” Jadi Temuan BPK

Pembangunan jalan simpang susun (interchange) di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang jadi salah satu temuan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten.

BPK Soroti Pembangunan Interchange

BPK RI Perwakilan Provinsi Banten menyoroti pembangunan interchange di Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.

Pengelolaan Keuangan Dianggap Baik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Banten memuji pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang dinilai terus melakukan perbaikan dari tahun ke tahun. Pasalnya,...

Utang Rastra Capai Rp 276,7 Juta

Tunggakan tersebut kemungkinan berpengaruh pada pemeriksaan keuangan yang dilakukan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke pihak Bulog.

Penataan Aset OPD Baru Lamban

Penataan aset Pemprov Banten harus dilakukan secara menyeluruh. Terlebih, aset menjadi salah persoalan yang masuk pada penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini.

Pemkot Fokus Tuntaskan Temuan Aset

Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Serang agar proaktif dan bersinergi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...

Pemkot Hitung Aset Lahan Puspemkot

Total aset yang belum ternilai mencapai 2.669 item.

Tindak Lanjut Temuan Aset Belum Tuntas

Temuan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait permasalahan aset di Pemerintah Kota (Pemkot) Serang sampai sekarang belum terselesaikan.

Data Seluruh Aset Pemprov

Pemprov Banten sedang melakukan perbaikan dari status wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

Temuan BPK Belum Tuntas

Tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Pemkab Serang hingga kini masih belum tuntas dan masih dalam proses penyelesaian.

Pengelolaan Aset Karut Marut

Ketidakpedulian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset yang carut marut dapat terlihat dari catatan atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun lalu.

Mantan Dewan Rugikan Rp4 M

Kerugian daerah di Kabupaten Serang yang disebabkan oleh mantan anggota DPRD mencapai Rp4 miliar. Nilai tersebut merupakan piutang 45 mantan anggota Dewan periode 1999-2004...

Kumpulan berita Januari 2016

Berita Januari

Kumpulan Berita Elektronik Kabar Banten Bulan September 2013

Kumpulan Berita Elektronik Kabar Banten Bulan September 2013

Kumpulan Berita Elektronik Radar Banten Bulan September 2013

Kumpulan Berita Elektronik Radar Banten Bulan September 2013

Kumpulan Berita Elektronik Kabar Banten Bulan Agustus 2013

Kumpulan Berita Elektronik Kabar Banten Bulan Agustus 2013

Kumpulan Berita Elektronik Radar Banten Bulan Agustus 2013

Kumpulan Berita Elektronik Radar Banten Bulan Agustus 2013

Kumpulan Berita Elektronik Kabar Banten Bulan Juli 2013

Kumpulan Berita Elektronik Kabar Banten Bulan Juli 2013

Kumpulan Berita Elektronik Radar Banten Bulan Juli 2013

Kumpulan Berita Elektronik Radar Banten Bulan Juli 2013

Transparansi dan Akuntabilitas Tanggung Jawab Bersama

BPK Beri Penghargaan Bagi Jurnalis Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk hanya untuk satu tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan menyerahkan hasilnya...

BPK Bidik Indikasi Pidana Kasus Indover

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi akan lebih berfokus menelusuri indikasi pelanggaran pidana dalam tubuh Indover Bank. "Sekarang sedang kami cermati...
Free WordPress Themes, Free Android Games