Kinerja dan Keuangan BGD Disorot BPK
Kinerja perusahaan daerah milik pemprov PT Banten Global Development (BGD) saat ini tengah jadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pemkot Cilegon Raih WTP Enam Kali Berturut-turut
Pemerintah Kota Cilegon mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Banten untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)...
Pengelolaan Aset Karut Marut
Ketidakpedulian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset yang carut marut dapat terlihat dari catatan atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun lalu.
Tertibkan Aset, Dukung Raih WTP
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten mendukung upaya Pemprov Banten meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penataan Aset OPD Baru Lamban
Penataan aset Pemprov Banten harus dilakukan secara menyeluruh. Terlebih, aset menjadi salah persoalan yang masuk pada penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini.
Honor Perjalanan Dewan Wajib Dikembalikan
Honor perjalanan anggota DPRD Banten periode 2014-2019, terus disorot.
Maksimalkan Serapan, OPD Penerima DAK Diseleksi
Berdasarkan hasil audit BPK-RI atas laporan pertanggungjawaban APBD 2018 didapat saldo kas/SiLPA sebesar 321,09 miliar.
Sempat Mangkrak Pembangunan Jalan Tigaraksa-Cibadak Dilanjutkan
Sempat mangkrak sekitar satu tahun, Pembangunan Jalan Tigaraksa-Cibadak di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang akhirnya kembali dilanjutkan. Dalam lanjutan pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang...
Penataan Pegawai Non PNS Molor
Sampai saat ini lima tim pendataan pegawai Non PNS belum menyelesaikan secara rinci berapa banyak pekerja honorer di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di...
Banten Raih WTP Meski Masih Banyak Temuan
Mulai dari dana hibah, pengadaan barang dan jasa (barjas) dan bantuan operasional sekolah. Meski demikian, BPK memberikan opini atau pendapat atas pengelolaan APBD Banten...
Hibah dan Bansos Rawan Disalahgunakan
Mengingat hibah dan bansos selalu menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan, penegasan soal aturan melalui bimtek juga melibatkan 12 organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki...
Lupa Sering Jadi Alasan Pendataan Barang
Sementara, Kepala Inspektorat Tangsel Uus Kusnadi berharap kegiatan ini benar-benar menjadi solusi untuk menjawab persoalan.
11 Laporan Keuangan SKPD Bermasalah
Setidaknya ada 11 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten yang menjadi perhatian DPRD Kota Cilegon dan melibatkan program pembangunan senilai ratusan juta...
Pengelolaan Keuangan Parpol Diminta Akuntabel
Bantuan keuangan parpol sangat penting dan wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel karena pertanggungjawabannya akan disampiakan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Perjalanan Dinas Dewan Diminta Diinvestigasi
Permintaan itu disampaikan sejumlah mahasiswa tergabung dalam Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Korwil Banten, yang mendatangi Kantor DPRD Banten, Selasa (2/7/2019).
Wahidin Halim Sowan ke Kantor BPK
Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) didampingi Kepala Inspektorat E. Kusmayadi berkunjung ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (26/5). Mereka diterima langsung oleh Kepala...
Pemprov Kesulitan Kembalikan Kerugian Daerah
Pemprov Banten menemui kesulitan untuk menindaklanjuti sisa kerugian daerah sebesar Rp49,6 miliar berdasarkan temuan LHP BPK dari tahun 2012 hingga 2016.
Pemprov Tertibkan Penggunaan Aset
"Selain itu, ini dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset dalam rangka menuju penilaian opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang lebih baik," ujar Kepala...
BPK Apresiasi Kinerja Pemkab Serang
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menjadi daerah pertama di Provinsi Banten yang menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2021. Kecepatan dalam penyerahan LKPD...
11 Kali Pemkab Tangerang Raih Opini WTP
Pemkab Tangerang kembali meraih hasil gemilang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkab Tangerang tahun...
Manajemen Aset Harus Diperbaiki
Susutnya nilai aset Pemkot Serang yang mencapai ratusan miliar rupiah disorot Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Banten.
Dewan Apresiasi Predikat WTP
DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengapresiasi Pemerintah Kota Tangsel atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pertanggungjawaban pelaksanaan...
Pemkab Tetap Kena Temuan BPK
Meski meraih prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemkab Pandeglang tetap mendapat catatan terkait kelebihan pembayaran...
Tunggakan Raskin Jadi Temuan BPK
Tunggakan beras untuk rakyat miskin (Raskin) senilai Rp 74.204.000 dari dua kecamatan di Kota Serang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Bulog Sub...
Perencanaan OPD Dinilai tak Matang
Kelebihan bayar pada belanja bahan material kegiatan pemeliharaan jalan di dua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Serang disebut, karena perencanaan yang tidak...
Butuh Rp1 Miliar untuk Validasi Database Wajib Pajak
Selain harus memenuhi target pendapatan sebesar Rp34.789.588.340 pada tahun 2017, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Pandeglang juga harus segera menindaklanjuti tiga rekomendasi BPK terkait...
Disebut Gagal dalam Perencanaan
Pendapatan dan Belanja Kota Serang Meleset
BPK “Intip” Laporan Keuangan Pemkot
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten memeriksa laporan keuangan Pemkot Cilegon 2018.
Aset Tetap Pemprov Berkurang Rp 10,9 T
Diketahui, neraca aset per 31 Desember 2016 yang telah diaudit BPK RI, aset tetap total sebanyak Rp 12,636 triliun.
Pertahankan WTP dengan Simral
Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap APBD Tahun Anggaran 2017 Pemprov mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ini tentu...
Gunakan DAK Rp 10 Miliar Gedung Perpustakaan Dibangun Tahun Depan
Kota Serang segera memiliki gedung perpustakaan. Pembangunannya mulai dilakukan pada 2021 menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 10 miliar.
Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Pemprov Banten melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus melakukan perbaikan penataan aset daerah. Ini dilakukan guna mempertahankan opini wajar dengan pengecualian...
Kumpulan berita Januari 2016
Berita Januari
Perjalanan Dinas DPRD Banten Dikoreksi
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, anggaran perjalanan dinas fantastis para anggota DPRD langsung dikoreksi oleh pemprov pascamenjadi temuan BPK.
Disorot BPK Sorot Keuangan PT BGD
"Kalau ada hal yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Soal BGD yang diperiksa oleh Polda prinsipnya semua ikut proses hukum. Harapannya ke depan semuanya bisa...
Pemprov Akhirnya WTP
Pemprov Banten akhirnya mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Tahun Anggaran 2016.
BPK Audit Kinerja Bidang Kesehatan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Banten melakukan Entry Meeting Pendahuluan Pemeriksaan BPK-RI atas Kinerja Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan.
DPRD Soroti Kinerja Pemprov
Silpa Tinggi Bukan Prestasi
Pemprov Banten Serahkan LKPD 2017
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran (TA) 2017 telah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan Provinsi Banten, Rabu...
Realisasi Belanja dan Transfer 91,13 Persen
Realisasi belanja dan transfer APBD Banten tahun anggaran 2017 mencapai Rp 9,51 triliun.
Pengelolaan Barang Persediaan Gunakan Aplikasi
Pengelolaan persediaan barang milik Pemprov Banten akan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan Republik Indonesia. Aplikasi tersebut untuk meminimalisir temuan...
Dorong OPD Inventarisasi Aset
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tahun ini kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas...
BPK Siap Buka Akses ke Media
Lawatan petinggi BPK RI Perwakilan Banten kali ini diterima Pemimpin Redaksi Radar Banten Delfion Saputra dan Redaktur Pelaksana Aditya Ramadhan.
WTP Pandeglang Masih Meninggalkan Catatan
Ada tiga catatan pokok yang harus segera diselesaikan Pemkab Pandeglang meski telah berhasil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Temuan BPK Belum Tuntas
Tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Pemkab Serang hingga kini masih belum tuntas dan masih dalam proses penyelesaian.
Jadi Temuan BPK, 194 Randis Didata Ulang
Sebanyak 194 kendaraan dinas (randis) di lingkungan Pemkab Pandeglang dicek fisik oleh pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD). Kegiatan itu dilakukan, sebagai tindak-lanjut temuan...
Jadwal Penyerahan Berkas LHP BPK RI Dibahas
Selain membahas mengenai penjadwalan terkait LHP BPK RI tahun 2018, dalam surat bernomor 162 juga disebutkan agenda penjadwalan rapat paripurna mengenai Raperda Usul Gubernur...
BPK Diminta Realistis Nilai Pembangunan
Sejumlah aktivis dan praktisi hukum, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk realistis melakukan audit dan penilaian terhadap hasil kinerja pembangunan yang dilakukan oleh jajaran...
Temuan BPK 2016 Baru Selesai 25 Persen
Temuan Kerugian Negara 5,5 Miliar
Kumpulan Berita Elektronik Radar Banten Bulan Agustus 2013
Kumpulan Berita Elektronik Radar Banten Bulan Agustus 2013
Minimalisasi Temuan BPK
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BPKP) Kota Cilegon menggelar diklat dan pelatihan Pejabat Pegawai Teknis Kegiatan (PPTK) dari masing-masing OPD di lingkungan Pemkot Cilegon....
Pemprov Tertibkan Penggunaan Aset
Administrasi perlu tertib dalam rangka menuju penilaian opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang lebih baik.
BPK RI Fokus Awasi Dinkes
Pengelolaan dana kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang, menjadi fokus pengawasan dan salah satu sektor yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI...
WH Minta BPK Kaji Pengangguran
Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkaji program-program pembangunan.
Belanja Hibah APBD Rentan Ditumpangi
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang, Adang Darmawan mengatakan, yang menjadi catatan BPK adalah belanja hibah dan masuk dalam...
Pemkab Pandeglang Sukses Pertahankan WTP
Pemkab Pandeglang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 dari BPK RI.
BMN Harus Dijaga dengan Baik
Menurut dia, WTP bagi Kemenag, adalah harga mati. Menurut dia, untuk mencapai tujuan WTP tersebut, harus ada pembawa misi dan pembawa misi tersebut, adalah...
Pemkot Optimistis Pertahankan WTP
Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten, Senin (25/3/2019).
WH: Keberuntungan Ada di Saya
Untuk pertama kali, Pemerintah Provinsi Banten menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan APBD TA 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI...
Laporan Keuangan Dikebut
Sebab, laporan tersebut harus sudah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten akhir Maret 2017.
Pemkab Tangerang Raih WTP ke 11 Kali
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten Hari Wiwoho mengatakan, pada semester 1 tahun anggaran (TA) 2019, BPK Perwakilan Provinsi Banten secara serempak...
Nilai Merosot, Pemkot Diminta Perbaiki Manajemen Aset
Merujuk pada temuan BPK tahun 2010 terkait nilai aset, dirasa harus ada perbaikan manajemen yang dilakukan oleh Pemkot Serang.
Optimis Pertahankan Prestasi Opini WTP
Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Bagian Pembinaan Pelanggan (Hublang) Euis Yuningsih mengatakan, selain terus berupaya meningkatakan pelayanan terhadap pelanggan, juga terus meningkatkan dalam gerakan...
Aktivis Desak Anggota DPRD Banten Kembalikan Honor
Sejumlah aktivis mendesak anggota DPRD Banten yang menikmati uang itu untuk mengembalikannya kepada negara.
142 Aset Masih Nol Rupiah
Persoalan aset di Pemkot Serang masih belum berakhir. Setelah pelimpahan aset tahap satu dari Pemkab Serang kepada Pemkot pada 2010, masih ada ratusan aset yang...
Kelebihan Bayar Proyek Jadi Temuan Rutin
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan Provinsi Banten, mencatatkan temuan kelebihan bayar pada sejumlah proyek infrastruktur jalan semester II Tahun Anggaran 2023 pada...
BPK Temukan Kejanggalan Penggunaan Anggaran OJK
Permasalahan tersebut terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2018 BPK yang baru saja dipublikasikan.
Kumpulan Berita Elektronik Kabar Banten Bulan September 2013
Kumpulan Berita Elektronik Kabar Banten Bulan September 2013
BPK Mulai Periksa Keuangan Pemprov
Akhir Mei nanti, BPK akan menyampaikan hasil pemeriksaannya tersebut.
Seluruh Kasubag Keuangan Dikumpulkan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sedang mempersiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017.
Belanja Material Kelebihan Bayar
Kepala DPUPR Kota Serang, M Ridwan mengatakan, pihaknya sudah menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut, dengan menghubungi pihak ketiga untuk penyelesaiannya.
Kualitas Laporan Keuangan Ditingkatkan
Kualitas laporan keuangan Pemprov Banten terus ditingkatkan. Ini menyusul terjadinya perubahan orgasnisasi perangkat daerah (OPD) yang butuh penyesuaian.
Gubernur Serahkan LKPD ke BPK
Gubernur Banten Wahidin Halim menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten Hari Wiwoho,...
Bank Banten Tutup Peluang Merger
Bank Banten memastikan telah menutup opsi untuk melakukan merger dengan Bank Jawa Barat dan Banten (BJB).
Tangsel Jadi yang Kedua Serahkan LKPD
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Unaudited) Tahun 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan...
BPK Diminta Realistis Nilai Pembangunan
Sejumlah aktivis dan praktisi hukum, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk realistis melakukan audit dan penelitian terhadap hasil kinerja pembangunan yang dilakukan oleh jajaran...
Pemkab Serang Serahkan LKPD Lebih Awal
Pemkab Serang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 lebih awal. Penyerahan LKPD dilakukan langsung oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah pada Senin...
Laporan Keuangan Banten Sudah On Track
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan Pemprov Banten sudah on track dalam hal pelaporan keuangan. Andika merujuk kepada diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)...
Tangerang Selatan: Pemkot Komitmen Rekomendasi BPK
"Hari ini laporan keuangan dalam bentuk Raperda pertanggungjawaban, dimana ini semua hasil dari audit BPK RI akan kami sampaikan ke DPRD Tangsel," katanya.
Pandeglang Belum Selesaikan Rekomendasi BPK
Hingga kini Pemkab Pandeglang belum 100 persen menyelesaikan rekomendasi atau catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pandeglang...
Sertifikasi 160 Lahan Pemprov Ditarget Rampung 2018
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Provinsi Banten menargetkan 160 bidang lahan milik pemprov tersertifikasi pada 2018. Saat ini, BPKAD terus melakukan pembenahan terkait...
Lakukan Penyehatan Mandiri, Merger Bank Banten Tak Dilanjut
PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) memastikan merger dengan Bank Jabar Banten (BJB) tak dilanjutkan. Bank milik Pemprov Banten itu akan melakukan...
Ratusan Ribu Item Aset Diinventarisasi
Pemprov Banten melakukan inventarisasi sebagai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Banten tahun...
Belanja BBM Pejabat Membengkak
BBM tersebut, digunakan untuk kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas pimpinan DPRD, pejabat eselon dan pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD Banten.
Sinkronisasi Data Aset Bantuan Pemerintah Pusat
Sinkronisasi data aset SMA/SMK kembali dilakukan setelah sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten menerima informasi perbedaan nilai atas aset limpahan yang...
Pemkot Desak Pemkab Serahkan Aset Kantor
"Sejauh ini banyak OPD kita yang mengontrak, jadi kita memang butuh," terang mantan ketua DPRD Kota Serang ini.
Pemkab Pandeglang Sukses Pertahankan WTP
Pemkab Pandeglang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 dari BPK RI.
Ratusan Miliar Rupiah Aset Pemprov Belum Terinventarisasi
Berdasarkan pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 yang segera harus ditindaklanjuti, di antaranya aset tetap atas...
BPKP akan Telusuri Temuan BPK RI
Atas Laporan WTP dengan Catatan-catatan
Pemkab Serang Kembali Meraih WTP
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Serang tahun 2016 dari Badan Pemeriksa...
OPD Terancam Kena Sanksi
Permasalahan aset masih menjadi sandungan bagi Pemkot Serang untuk mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI.
Utang Rastra Capai Rp 276,7 Juta
Tunggakan tersebut kemungkinan berpengaruh pada pemeriksaan keuangan yang dilakukan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke pihak Bulog.
Kinerja Pemkot Tak Sesuai Target
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi menuturkan, laporan yang disampaikannya pada rapat paripurna itu merupakan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh...
Bupati Serang Sukses Mengukir Prestasi
Tujuh kali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemkab Serang
Pembangunan Pasar Baros Dibatalkan
Proses pembangunan Pasar Baros yang berlokasi di Kampung Jahe, Desa/Kecamatan Baros, dibatalkan dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada perjanjian Built Operate and...
27 Proyek 2017 Diperiksa BPK
Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengakui bahwa pihaknya kesulitan dalam melakukan pengawasan proyek pembangunan pada 2017 lalu.
Gubernur Optimistis Raih WTP
Gubernur Banten, Wahidin Halim optimistis BPK akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Banten 2017.
DPRD Apresiasi Raihan WTP
Sembilan fraksi di DPRD Pandeglang mengapresiasi kinerja Pemkab Pandeglang dalam meraih prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan...
Pemkot Tangerang Raih WTP ke 12
Pemerintah Kota Tangerang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut untuk yang ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan...
Pertahankan WTP, Pemkab Banjir Pujian
Pada acara itu, seluruh fraksi di DPRD Pandeglang mengapresiasi kinerja Pemkab Pandeglang karena kembali sukses meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa...
Kelebihan Pembayaran Jadi Temuan
BPK Perwakilan Banten mengungkapkan adanya kelebihan pembayaran di tiga pemerintah daerah (pemda) di Banten.
Lagi, Pemrov Raih Opini WTP
BPK tetap memberikan opini atau pendapat atas pengelolaan APBD Banten tersebut wajar tanpa pengecualian (WTP) meski masih ada sejumlah temuan.
Proses Peralihan Aset Pemprov Hampir Rampung
Agar neraca yang telah disusun nanti tidak bermasalah, maka sejak awal tahun ini Pemprov Banten menurut Nandy terus melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi.
Tatu serahkan LKPD ke BPK Pemkab Serang ke BPK
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Serang tahun 202.1 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan...
Kumpulan Berita Elektronik Kabar Banten Bulan Agustus 2013
Kumpulan Berita Elektronik Kabar Banten Bulan Agustus 2013
BPKAD Inventarisasi dan Pengamanan Aset Pemkab
Data aset yang baik dan tertib menjadi salah satu syarat Pemkab Lebak mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Tangerang Selatan: Realisasi Anggaran Mencapai Rp3,2 Triliun
Airin menjelaskan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) didasarkan pada format sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana yang diaudit BPK-RI. Pendapatan daerah LRA dianggarkan sebesar Rp3,1...
Tiga PR Pemkab dari BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Banten memberikan tiga catatan penting bagi Pemkab Pandeglang di balik opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK...
Temuan BPK, Dana BOS Rp 1,1 Miliar Bermasalah
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi kewenangan Dinas Pendidian dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten diduga bermasalah. Hal itu menjadi temuan dalam Laporan Hasil...
Komitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih
Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemkab Serang untuk yang ke tujuh kali meraih opini wajar tanpa pengecualian.
BUMD Agribisnis Minta Model Rp20 Miliar
Jajaran Direksi dan Komisaris BUMD PT Agribisnis Banten Mandiri yang baru dilantik mengajukan dana di RAPBD tahun 2021 sebesar Rp20 miliar sebagai setoran modal...
Tiga Kali Berturut-turut, Laporan Keuangan Pemkab Lebak Raih WTP
Untuk kali ketiga sejak tahun 2015, dibawah kinerja duet kepemimpinan Bupati Lebak Hj. Iti Octavia Jayabaya dan Wakil Bupati H. Ade Sumardi, untuk laporan...
Transparansi dan Akuntabilitas Tanggung Jawab Bersama
BPK Beri Penghargaan Bagi Jurnalis
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk hanya untuk satu tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan menyerahkan hasilnya...
WTP Tak Bebas Korupsi
Terdapat 15 Rekomendasi BPK untuk Pemprov.
Jadi Temuan BPK, Bantuan Herayati Dihentikan
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Muchtar Gozali mengatakan, tidak diberikannya bantuan kepada Hera lantaran bantuan mahasiswa berprestasi termasuk Hera menjadi temuan Badan...
Pemeliharaan Mobil Dinas, Pemprov Utang Rp 1,6 Miliar
LHP BPK RI menemukan kelebihan pembayaran pemeliharaan kendaraan roda empat milik Pemprov Banten minimal Rp 2,8 miliar lebih.
Honor Perjalanan DPRD Banten Akan Dilaporkan
Kontroversi honor perjalanan anggota DPRD Banten periode 2014-2019, masih bergulir.
Tatu Komitmen Cegah Tindakan Korupsi
Disinggung soal integritas pejabat Pemkab Serang saat ini, kata Tatu, penilaian ada dari pihak luar Pemkab. Namun, Tatu menilai, dalam beberapa indikator Pemkab sudah...
Pemkab Masih Sulit Serahkan Aset
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang Namin, memaklumi lambatnya penyerahan aset dari Pemkab Serang.
Realisasi Belanja Capai Rp9,51 triliun
Raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 yang diperoleh...
Pemkab Serang tanpa Catatan
Opini LKPD 2018 diberikan langsung Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Hari Wiwoho kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah di Aula BPK Banten, Rabu (22/5/2019).
Pemprov Belum Tuntaskan 45 Persen Temuan BPK
Pemprov Banten belum menyelesaikan 45 persen temuan Badan Pemeiksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2005 hingga 2015.
Pemkab Harap Dapat Opini WTP ke-11
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten, Senin (7/3/2022)....
Aset Amburadul Selalu Jadi Temuan BPK
Pemprov Usulkan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah
Mantan Dewan Rugikan Rp4 M
Kerugian daerah di Kabupaten Serang yang disebabkan oleh mantan anggota DPRD mencapai Rp4 miliar. Nilai tersebut merupakan piutang 45 mantan anggota Dewan periode 1999-2004...
45% Temuan BPK Belum Dituntaskan
Temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sejak 2005 sampai 2016 atau 11 tahun, belum seluruhnya dituntaskan.
Pemkot Targetkan Raih WTP
Pemerintah Kota (Pemkot) Serang saat ini fokus menyelesaikan masalah aset untuk mengejar target wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2017.
Aktivis Antikorupsi “Segel” Gedung Dewan
Dugaan tersebut muncul karena perusahaan pemenang tender pembangunan gedung di tahun 2015 adalah perusahaan daftar hitam LKPP.
Kota Tangerang Raih WTP Kesepuluh Berturut-turut
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Provinsi Banten kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Rabu...
Lebak Kembali Raih Opini WTP
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Ketua DPRD Lebak, Junaedi Ibnu Jarta menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah...
Raih WTP Empat Kali Berturut Turut
LKPD Kabupaten Lebak merupakan laporan keuangan hasil konsolidasi dengan seluruh perangkat daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Laporan keuangan yang telah disusun, kemudian...
Pengelolaan Keuangan Dianggap Baik
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Banten memuji pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang dinilai terus melakukan perbaikan dari tahun ke tahun. Pasalnya,...
Syafrudin Yakin Aset Bukan Kendala
Wali Kota Serang Syafrudin meyakini, persoalan aset yang belum diserahkan dari Kabupaten Serang ke Kota Serang tidak akan memengaruhi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
LKPD Banten Diklaim Selesai Lebih Cepat
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten telah selesai menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2017.
Bansos dan Aset Jadi Perhatian BPK
Persoalan bantuan sosial menjadi salah satu masalah yang mendapat perhatian khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten atas Laporan keuangan pemerintah daerah...
Seluruh Pemda di Banten Raih WTP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap LKPD tahun 2018 seluruh pemerintah daerah (pemda), baik pemprov maupun...
Terkait Catatan BPK, Pemprov Klaim Bisa Jelaskan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya permasalahan terkait pengelolaan aset tetap milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Adanya temuan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksa...
Dana Kebencanaan Dipantau
Pery berharap, upaya yang dilakukan Pemkab bisa mencegah adanya oknum pegawai yang mencari keuntungan dari musibah yang telah terjadi.
LKPD Banten 2017 Mulai Digarap
Pemprov Banten saat ini tengah mempersialkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017.
Pertahankan WTP Perbaiki Tata Kelola Keuangan
Pemprov Banten bertekad mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2017.
BPK Sorot Kegiatan Pemprov Banten
Sejumlah kegiatan di Pemprov Banten mendapatkan perhatian khusus dari BPK.
Tangerang Selatan: Silpa Rp.461 Miliar, PAD Melebihi Target
Pemaparan ini didasarkan pada format sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diaudit oleh BPK-RI.
Kumpulan Berita Elektronik Kabar Banten Bulan Juli 2013
Kumpulan Berita Elektronik Kabar Banten Bulan Juli 2013
Puluhan Pegawai Setwan Diklat SAP Akrual
Sekretariat DPRD Provinsi Banten mengirimkan 30 peserta untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual di Pusdiklat BPK RI, Jakarta,...
Data Seluruh Aset Pemprov
Pemprov Banten sedang melakukan perbaikan dari status wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).
Sewa Gedung Perkantoran Disorot BPK
Belanja sewa gedung dan perkantoran sejumlah OPD yang dianggarkan Pemkot melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah itu menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan...
Pemkab Tangerang Serahkan LKPD
Pemkab Tangerang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tangerang 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten.
Sajikan Laporan Keuangan Transparan, Sukses Pertahankan WTP
Kali ini, Pemkab mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan karena berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) oleh Badan...
Empat OPD Disorot BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten mengapresiasi keberhasilan Pemprov Banten meraih opini WTP tiga tahun berturut-turut.
Penyerahan Sejumlah Aset Tidak Jelas
Serah terima aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang salah satunya Stadion Benteng dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang terkesan berlarut-larut tidak mendapat kejelasan dari...
Nandy: Berat Pertahankan WTP
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah (BPKAD) Banten, Nandy Mulya S mengatakan, cukup berat untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh...
Dana Kesehatan Diaudit BPK
Pengelolaan dana kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang dan instansi penyelenggara kesehatan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten untuk beberapa hari...
Serang: Pemkab Serahkan LKPD ke BPK
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten, Jumat (29/03/2019).
Rp 9,6 M Dikembalikan ke Kas Daerah
Dana sebesar Rp 9,6 miliar dikembalikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Banten ke kas daerah.
Delapan Kali WTP, Pemkab Serang Tanpa Catatana
Opini WTP tahun ini cukup membanggakan karena berpredikat tanpa catatan.
Proyek “Interchange” Jadi Temuan BPK
Pembangunan jalan simpang susun (interchange) di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang jadi salah satu temuan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten.
Pandeglang: Inspektorat Bakal Lapor Kejaksaan
Sedikitnya sembilan perusahaan melakukan tindakan pelanggaran dengan mengurangi volume di tahun 2018 lalu. Akibat ulah itu, kini hal tersebut menjadi temuan Badan...
Kinerja Keuangan Pemprov Banten
Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Banten memberikan catatan atas kinerja keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2023. Catatan tersebutterkait masalah pendapatan, penggunaan dana BOS, realisasi...
Pemprov Diminta Kooperatif Terkait Laporan LKPD 2018
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten mulai melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Banten tahun anggaran (TA) 2018.
Banggar Minta Rekomendasi BPK Ditindaklanjuti
Desakan itu disampaikan saat rapat gabungan Banggar DPRD dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bogor, Jawa Barat, 4-6 Juli 2019.
Aset Rusak Capai Rp 8,8 Miliar
Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2017 dari BPK, lanjut Nandy, masih diwarnai persoalan aset.
Dinas Pelayanan Pajak Belum Tindaklanjuti Temuan BPK
Dinas Pelayanan Pajak Daerah (DP2D) Kabupaten Pandeglang belum menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal ini berkaitan dengan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan...
BPKAD Akan Gunakan Aplikasi Atisisbada
Hal tersebut sebagai salah satu tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017.
Pakai Dua Akun Laporan Keuangan
Dalam beberapa kesempatan, Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten Budi Prajoga meminta, Gubernur Banten memberi sanksi kepada OPD diberikan catatan berdasarkan temuan LHP...
Penetapan Tersangka BGD Ditunda
"Saya belum mau komentar. Itu nanti saja ditanyakan," katanya.
Bansos dan Aset Jadi Perhatian BPK
Persoalan bantuan sosial menjadi salah satu masalah yang mendapat perhatian khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten atas laporan keuangan pemerintah daerah...
Pemprov Kebut Sinkronisasi Data
Untuk meraih opini LHP BPK, pemprov terus melakukan sinkroniasasi data aset yang ada. Sekda Banten Ranta Soeharta langsung memastikan proses konsinyering dalam rangka rekonsiliasi...
Hasil Pemeriksaan APBD 2023 Rp11,86 T Diserahkan
Rencananya pada Jumat (hari ini, red) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2023 sebesarRpl 1,86 triliunpasa...
Segera Serahkan Aset
Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Serang Wachyu B Kristiawan berharap Pemkab memiliki blueprint terencana aset-aset yang diserahkan setiap tahun.
27 Proyek Jadi Perhatian Khusus BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap hasil pembangunan proyek tahun 2017. Tindakan itu dillakukan seiring adanya temuan...
Pemprov Benahi Data Base Barang Persediaan
Pemprov Banten benahi database barang persediaan secara simultan dan bertahap hingga melakukan dan pendampingan pelatihan menerus, sebagai upaya menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
LKPD Pemkab WTP, DPRD Bangga
Diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemkab Pandeglang 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten, membuat...
Pemkab Sukses Pertahankan WTP
Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang Ramadani mengatakan penghargaan yang diraih tersebut merupakan bentuk komitmen semua OPD dalam menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel.
Peralihan Aset Pemprov Dipercepat
Setelah neraca itu selesai maka aset-aset hasil pengalihan wewenang tersebut sudah bisa dimasukkan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang selanjutnya akan diperiksa oleh...
WH Ingin Temuan Ditindaklanjuti
Gubernur Banten, Wahidin Halim berharap, temuan kerugian negara yang sudah diserahkan ke Kejati Banten ditindaklanjuti.
DPRD Minta OPD “Bermasalah” Disanksi
DPRD Banten menyampaikan delapan catatan hasil pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas LKPD Pemprov Banten tahun anggaran 2017.
Walikota Peringatkan 4 OPD dan RSUD
Terkait Temuan BPK RI TA 2016 Yang Belum Diselesaikan
Laporan Keuangan Mulai Diaudit BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten mulai Senin (12/2/2018) memeriksa laporan keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Banten tahun 2017.
PU Kelebihan Bayar Rp307 Juta
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten menemukan adanya kelebihan pembayaran atas sejumlah proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota...
Tindak Lanjut Temuan Aset Belum Tuntas
Temuan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait permasalahan aset di Pemerintah Kota (Pemkot) Serang sampai sekarang belum terselesaikan.
Belanja Hibah Masih Jadi Temuan BPK
Namun, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam LKPD Pemprov Banten.
BPK Sorot Kegiatan Pemprov Banten
Sejumlah kegiatan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapatkan perhatian khusus dari BPK. Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian antara lain hibah dan bantuan sosial...
Kinerja Inspektorat Disorot
Selama ini pengawasan dan penegasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Cilegon lemah.
Pemprov Banten Ngebut
Neraca aset Pemerintah Provinsi Banten yang telah diaudit BPK RI per 31 Desember 2016 mencapai Rp 12,646 triliun.
Kelebihan Pembayaran Capai Rp 2 Miliar
Walau Kabupaten Pandeglang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...
Aset Pemprov tersebar di OPD Capai Rp 19,4 T
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Dwi Sahara mengatakan, ada catatan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD...
Minimalisasi Temuan BPK
Diklat dan pelatihan bertujuan untuk meminimalisir temuan oleh BPK. Dari ketidakpahaman ini banyak sekali temuan yang didapatkan oleh BPK.
Pemkab Raih Penghargaan LPPD Terbaik
Dikatakan Rudiyanto, LPPD cukup strategis karena berkaitan erat dengan laporan kerja pemerintah daerah (LKPD) untuk meraih opini peringkat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK...
Laporan Dana BOS Jadi Catatan BPK
Laporan dana bantuan operasional sekolah (BOS) penggunaan APBD 2018 Pemkab Tangerang mendapat catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kumpulan Berita Elektronik Radar Banten Bulan September 2013
Kumpulan Berita Elektronik Radar Banten Bulan September 2013
Pengelolaan 3 Pasar Bermasalah
Pengelolaan Pasar Rau, Pasar Kepandean, dan Pasar Lama yang jadi aset kemitraan dengan pihak ketiga menjadi temuan baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan...
Bina SDM Pengelola Keuangan dan Pengurus Barang
Opini WTP BPK-RI merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang, hal ini mengandung makna dan...
Pj Nurdin Serahkan LKPD ke BPK
Pemerintah Kota Tangerang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Tahun Anggaran (TA) 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten....
Pemda Tangerang Raya Diganjar WTP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten merilis Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 di...
BPK Sorot Kegiatan Pemprov Banten
Sejumlah kegiatan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapatkan perhatian khusus dari BPK. Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian antara lain hibah dan bantuan sosial...
Jaman: Pertama Kali Saya Berdiri di Sini
Pemkot Serang akhirnya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK.
Luncuran Anggaran Capai Rp 170,6 M
Serapan Belanja Modal dan Piutang Pajak Disorot
BPK Soroti Pembangunan Interchange
BPK RI Perwakilan Provinsi Banten menyoroti pembangunan interchange di Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.
Aset Pemerintah Diinventarisir
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten melakukan langkah-langkah untuk melihat selisih nilai atas aset limpahan SMA/SMK sebesar Rp26 miliar yang disampaikan Badan...
Pemkab Tangerang Raih WTP ke 11 Kali
Pemkab Tangerang kembali meraih hasil gemilang dalam mendapatkan penilaian opini dari BPK Perwakilan Banten, dan untuk ke 11 kalinya Pemkab meraih hasil opini WTP...
Pattiro Soroti Pengelolaan Keuangan Pemkot Serang
Silpa Dinilai Tinggi dan Pendapatan Disebut Meleset
Ribuan Aset 3 OPD Bernilai Nol Rupiah
Sebanyak tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Serang masih memiliki ribuan aset yang bernilai Rp 0 dan Rp 1 rupiah. Hal tersebut berdasarkan...
Denda Gedung Dewan Jadi Temuan BPK
Permasalahan pembangunan gedung DPRD Kota Serang di Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocokjaya belum juga usai. Setelah dua kali pemberian perpanjangan waktu (adendum) pengerjaan kepada penyedia...
Cilegon Kembali Raih WTP
Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Banten atas laporan keuangan...
Banten Harus Jadi Provinsi Pertama Serahkan LKPD
BPK Apresiasi Langkah Gubernur Banten
45 Persen Temuan BPK Belum Dituntaskan
Saat ini ada sekitar Rp2,2 triliun belum dapat terselesaikan.
Aset Rusak Milik Pemprov Capai Rp 8,8 M
Opini penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Banten yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Banten saat ini, kedepannya...
Penggunaan Dana BOS tak Sesuai
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Banten menemukan adanya penggunaan bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp108.278.000 di...
Pemkot Hitung Aset Lahan Puspemkot
Total aset yang belum ternilai mencapai 2.669 item.
Komposisi Pansel Tunggu Evaluasi
Inspektorat Kota Serang akan memeriksa dengan menggunakan metode PDTT.
Revri Akui Pakai Rp783 Juta
Selain pemecatan secara tidak hormat oleh Gubernur, dia pun harus mengembalikan Rp783juta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke kas daerah.
Tangsel 7 Kali Raih WTP
Selama Tangsel berdiri, sambungnya, sudah tujuh kali WTP dan dua kali Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Kinerja Loyo, DPRD Minta OPD Disanksi
DPRD Banten meminta Gubernur Wahidin Halim untuk memberi sanksi kepada OPD yang kinerjanya loyo maupun tidak optimal.
Laporan Keuangan 2017 Belum Rampung
Hingga akhir Februari 2018, dokumen laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2017 belum rampung.
Dewan Minta Sanksi Kepala OPD
DPRD Banten meminta Gubernur Banten Wahidin Halim untuk memberikan sanksi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas.
Ditegur BPK, Tatu Minta Pelaporan BPHTB Tepat Waktu
BPHTB di Kabupaten Serang pada sektor pendapatan sudah melebihi target. Dimana dari target Rp73 miliar, yang tercapai Rp88,4 miliar.
Sekda Banten Harus Jadi Motor
Dia juga menyatakan bahwa tata kelola keuangan Pemprov Banten saat ini sudah semakin baik dengan diraihnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan...
BPK Mulai Lakukan Pemeriksaan Keuangan Daerah 2017
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Thomas Ipoeng Andjar Wasita mengatakan, mulai kemarin pihaknya sudah masuk ke Pemprov Banten untuk melakukan pemeriksaan.
Konsistensi Meraih Prestasi
Tujuh Kali Berturut-turut Meraih Opini WTP
Delapan Kali Berturut-turut, Pemprov Banten Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...
Banyak Pejabat Terseret Korupsi Proyek Konstruksi
Sejumlah pekerjaan konstruksi yang menyebabkan kerugian negara itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai 2012 sampai 2015.
459 Aset Tanah Belum Sertifikat
Persoalan aset tanah pelimpahan dari Jawa Barat menjadi salah satu faktor penghambat Pemprov Banten meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK (Badan Pemeriksa...
Penetapan Tersangka BGD Molor
Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian keuangan negara akibat KSO itu mencapai Rp5,2 miliar.
Jadi Temuan BPK, 194 Randis Didata Ulang
Kegiatan itu dilakukan, sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten TA 2016.
Kabupaten Serang: Indikator Kinerja Utama dalam Meraih Opini WTP
Sekadar diketahui, Pemkab Serang secara berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Aset Banten Mulai Diinventarisasi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten mulai melakukan inventarisasi hampir 200 ribu item aset sekolah menengah...
Pemprov Mulai Rekonsiliasi Data Aset
Pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten melaksanakan Rekonsiliasi Belanja Modal Triwulan II Tahun Anggaran 2017 Provinsi Banten, Senin (17/7/2017). Rekonsiliasi...
Arief: Ada Pendampingan BPKP dan BPK
Walikota Tangerang Arief Wismansyah menyatakan telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI...
Jembatan Cigeulis Dibiarkan Ambruk
Saat ini masyaarakat dan anak-anak sekolah terpaksa harus turun ke sungai untuk ke lokasi tujuan, meskipun arusnya cukup deras dan kencang.
Kontrak Pemeliharaan Langgar Perpres
Dokumen kontrak pemeliharaan kendaraan roda empat antara Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Banten dengan penyedia jasa dibuat setelah terbit tagihan.
Raih WTP Berturut-turut, Pandeglang Raih Penghargaan
Pemkab Pandeglang meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI karena berhasil mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI...
Pengelolaan Keuangan Terbaik
Kabupaten Tangerang dan Kota Tangsel patut berbangga. Keduanya berhasil meraih piagam penghargaan Pemerintah RI melalui Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Banten atas keberhasilan menyusun dan...
Sisa Kerugian Daerah Rp 30 Miliar
Penelusuran sisa temuan kerugian daerah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2012-2016, kini dalam penanganan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Banten.
Kumpulan Berita Elektronik Radar Banten Bulan Juli 2013
Kumpulan Berita Elektronik Radar Banten Bulan Juli 2013
11 Kali Pemkab Tangerang Raih Opini WTP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), atas laporan keuangan Pemkab Tangerang tahun 2018.
Pertahankan Opini WTP
Pemprov Banten melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk kembali...
Pemprov Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten tak membuat...
Raih WTP Tujuh Kali Berturut-turut
Mempertahankan opini WTP bukan hal yang mudah.
Raih Delapan Kali WTP Berturut-turut
Pemkab Serang menerima laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten di aula BPK Banten, Rabu (22/5).
Pemprov Pertahankan Opini WTP
Hingga awal Maret ini, Pemprov Banten melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sedang fokus merampungkan LKPD 2017, yang harus diserahkan paling lambat...
Awasi Keuangan, Pemprov Sebar Auditor BPKP
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Nandy S Mulya S mengatakan, selain pengelolaan keuangan, pihaknya juga sedang fokus melakukan inventarisasi...
Pelaporan Keuangan Masih Bermasalah
Pelaporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Banten tahun anggaran 2018 berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Pejabat Baru, PR Baru
Laporan keuangan semua OPD merupakan bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 yang wajib diserahkan Pemprov Banten ke Badan Pemeriksa Keuangan...
Pemprov Gunakan Dua Akun Laporan Keuangan
Pemprov Banten bakal menggunakan metode akuntansi dua akun dalam laporan keuangan tahun anggaran 2018.
APBD 2019 Diprediksi Meningkat
Dari Rp2,4 Triliun Menjadi Rp2,7 Triliun
Investasi PT BGD Diperiksa
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten akan melakukan audit pendahuluan terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda) di Banten.
Aset Pemkot Susut Rp 370,59 M
"Aset ada pemeriksaan dari BPN, juga berdasarkan BPK dan kammi juga diminta untuk menilai secara mandiri. Jadi memang ada penyusutan nilai," kata Wali Kota...
Pemprov Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten langsung menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setelah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)...
Pattiro Singgung Penggunaan Dana BOS
Temuan BPK yang dicantumkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kota Serang mengenai penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan aturan, kembali diungkit.
Kepala Daerah Datangi BPK
Sebagai informasi, Pemprov Banten telah menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ke BPK pada Senin (25/3).
Walikota Surati Bupati
Selain gedung-gedung yang belum diserahkan, masih banyak lagi yang lainnya seperti tanah dan lainnya.
Dua OPD Kelebihan Pembayaran
DPRD Banten menyampaikan enam rekomendasi kepada Pemprov Banten terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.
Pengelola PIR Terancam Diputus Kontrak
Pemicunya, pengelolaan pasar yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut.
Pemkab dan Pemkot Diganjar WTP
Diketahui, Pemkab Serang sendiri telah delapan kali berturut-turut mendapatkan WTP. Bagi Pemkab, Opini WTP tahun ini cukup membanggakan karena berpredikat tanpa catatan. Sementara Pemkot...
Tangerang Selatan: Anggaran Terserap 85%
Sementara, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie menyatakan, pembahasan ini dari hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan ke DPRD pada bulan keenam setelah...
Nilai Aset Menyusut Rp370,59 Miliar
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD Kota Serang tahun 2017, Pemkot Serang mencatata ada penyusutan nilai aset yang dimiliki oleh Kota Serang.
BPK Temukan Kerugian Negara APBD 2017
Gubernur Banten, Wahidin Halim mengungkapkan sejumlah temuan atas APBD 2017 sudah diselesaikan secara bertahap oleh masing-masing OPD.
Pertahankan Opini WTP
Laporan Keuangan OPD Ditenggat 22 Januari
Pemkab Janji Selesaikan Temuan BPK
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pandeglang Pery Hasanudin berjanji akan langsung turun tangan dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara memanggil para kontraktor bermasalah...
Pemkab Serang Serahkan LKPD ke BPK
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Banten, hingga saat ini baru menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 dari Pemerintah...
Maksimal Dana Kampanye Rp 32 Miliar Dibatalkan
Jumlah nominal dana kampanye Piikada serentak 2020 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) direvisi. Sebelumnya disepakati lembaga penyelenggara pemilu bersama ketiga pasangan calon besaran maksimal...
Penerimaan Pajak Kurang Rp297 Juta
Berdasarkan catatan BPK yang diperoleh Kabar Banten Senin (19/8/2019), hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat wajib pajak parkir, yaitu PT SF yang tidak memberikan...
Pertahankan Prestasi Pemkab
Raihan Opini BPK tujuh kali berturut-turut dinilai sebagai prestasi yang patut dibanggakan dan harus dipertahankan.
10 Tahun Aset Belum Tuntas
Pengelolaan aset belum maksimal sehingga belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menjadi target Pemerintah Kota Serang.
BPK Sorot Kegiatan Pemprov Banten
Sejumlah kegiatan di Pemprov Banten mendapatkan perhatian khusus dari BPK. Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian antara lain, hibah dan bansos.
Pelaksanaan Lelang Proyek Dipercepat
Kegiatan lelang paling lambat akan dimulai awal Februari dan ditargetkan selesai pada awal Maret 2019.
Pemkot Tangsel dapat WTP
Predikat opini WTP diberikan BPK RI setelah mengaudit Laporan Keuangan Pemkot Tangsel tahun 2016.
Opini WTP Harus Dipertahankan
Pemerintah Kota Serang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Serang tahun anggaran 2017.
OPD Diminta Gerak Cepat
Pada kesempatan tersebut ia juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh OPD atas pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK untuk laporan anggaran tahun 2016...
Wahidin Warning OPD
Temuan BPK 2016 Baru Selesai 25 Persen
Kerugian Pemprov 7,4 M
Pemprov Banten meraih penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD) 2016. Kendati demikian, masih ditemukan indikasi kerugian negara...
BPKAD Gunakan 5 Langkah Susun Neraca Aset
Terutama tindak lanjut rekomenadi laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Banten atas LKPD Pemprov Banten tahun anggaran 2017.
Tarif Honor DPRD Banten Fantastis
Dalam LHP disebutkan Sekretariat DPRD Banten menganggarkan belanja barang jasa untuk perjalanan dinas sebesar RP197.339.353.400, dengan realisasi sebesar Rp177.072.224.677.
Dewan Bentuk Pansus Aset
Selain mempercepat penyerahan aset, pansus ini juga akan mencatat aset serta batas wilayah Kota Serang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan begitu, opini Badan Pemeriksa...
Pandeglang: Pemkab Serahkan LKPD ke BPK
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang Ramadhani menuturkan, akan berupaya mempertahankan predikat WTP dari BPK Banten.
(adv)
ASN Wajib Paham Pelaporan Berbasis Akrual
Ada dua strategi untuk mempertahankan WTP ini yakni, strategi pertama: menciptakan behaviour commitment (komitmen perilaku) pada semua pemangku kepentingan (multi stakeholders). Sementara strategi kedua:...
Aset Jadi Ganjalan Raih WTP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungapkan bahwa aset masih menjadi ganjalan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahunnya.
Bankeu Parpol Harus Transparan
"Bantuan ini akan menjadi pertanggungjawaban dari Pemerintah Kota Tangsel yang akan diperiksa oleh BPK," harapnya.
Cegah Penyimpangan APBD
Pemprov Libatkan 20 Auditor BPKP
Temuan BPK Masuk Kejaksaan
Inspektorat Banten menyerahkan temuan BPK 2012-2016 di enam organisasi perangkat daerah (OPD) ke Kejati Banten. Temuan kerugian negara tersebut belum ditindaklanjuti pihak ketiga.
Kelebihan Pembayaran Jadi Temuan BPK RI
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Banten, menemukan kelebihan pembayaran belanja bahan material kegiatan pemeliharaan jalan di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah...
Pemprov Berharap Pertahankan WTP
Pada LHP ini, pemprov berharap bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) seperti yang diraih dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut.
Opini WTP Harus Dipertahankan
Strategi Mempertahankan Opini WTP
BPK Bidik Indikasi Pidana Kasus Indover
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi akan lebih berfokus menelusuri indikasi pelanggaran pidana dalam tubuh Indover Bank. "Sekarang sedang kami cermati...
BPK Temukan Kelebihan Anggaran
BPK Perwakilan Banten menemukan adanya kelebihan anggaran hingga ratusan miliar di keuangan Pemkot Cilegon. Temuan tersebut merupakan akumulasi sejak Tahun Anggaran 2013 hingga Tahun Anggaran...
Tindak Lanjut Temuan BPK dinilai Lambat
Progress pengembalian kerugian negara terkait temuan LHP BPK atas laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD) APBD Banten tahun anggaran 2016 lambat. Dari Rp7,419 miliar yang...
Pandeglang Raih WTP
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2016 meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK...
Piutang Pajak Ganjal Raih WTP
DPRD Kota Serang mendesak Pemkot Serang untuk menagih piutang pajak daerah. Soalnya, piutang-piutang itu menjadi ganjalan bagi Pemkot untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian...
Ribuan Non-ASN Didata Ulang
Begitu juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam LHP BPK tahun 2016 menyebut ada pemborosan terkait honorarium pegawai non-ASN.
Besok, Pemkab Serahkan LKPD ke BPK
Draf Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 telah selesai disusun dan rencananya akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Jumat (31/2).
Piutang Pajak Ganjal Raih WTP
DPRD Kota Serang mendesak Pemkot Serang untuk menagih piutang pajak daerah. Soalnya, piutang-piutang itu menjadi ganjalan bagi Pemkot untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian...
Pemkot Fokus Tuntaskan Temuan Aset
Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Serang agar proaktif dan bersinergi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
TPP Pegawai Pemkot Naik 25 Persen
Kenaikan TPP itu juga reward kepada pegawai Pemkot atas keberhasilan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan...
Catatan BPK terhadap Pemda
Untuk kali pertama seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Banten meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten terhadap...
BPK Temukan 11 Kejanggalan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali mengemukakankejanggalan dikeuangan Pemkot Cilegon. Berbagai temuan yang ditemukan oleh tim BPK meliputi Belanja Upah Tenaga Kerja pada Kegiatan Peningkatan...
Wali Kota Diminta Tegas
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mendesak Wali Kota Serang Syafrudin bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak menguntungkan pemkot dalam hal...
Besok, Pemkab Serahkan LKPD ke BPK
DRAF Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 telah selesai disusun dan rencananya akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Jumat (31/3)
BPK: Jangan Sampai Ada Temuan Baru
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten Thomas Ipoeng Andjar Wasita meminta Pemprov Banten fokus menuntaskan persoalan yang menjadi pengecualian pada Laporan Hasil...
DPRD Apresiasi Rencana Pemkot
DPRD Kota Cilegon mengapresiasi rencana Pemkot Cilegon yang akan melakukan konsultasi ke BPK dan KPK, terkait rencana proyek pekerjaan Jalan Lingkar Utara.
DPRD Apresiasi Rencana...
Pemprov Raih WTP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2016. Meski demikian,...
Puluhan Tahun Terkatung-katung
Penyerahan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang hingga saat ini belum ada kepastian.
Kejari Lebak Kembalikan Uang Negara Rp 1,9M
Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negera Kejari Lebak Irfan Nirwana mengatakan, hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun 2003 sampai 2014...
Raih WTP 12 Kali Berturut-turut
Pemkot Tangerang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut untuk yang ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi...
Pemkot Awasi Barang dan Aset SD
Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany menyatakan, pelatihan ini, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan yang selalu menjadi catatan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam barang persediaan, kas...
Apresiasi Langkah WH
Sejumlah anggota DPRD Banten dan seorang pengamat kebijakan publik mengapresiasi langkah Gubernur Banten, Wahidin Halim yang menyerahkan temuan BPK ke kejaksaan.
Serang: Belanja Material Jalan Jadi Temuan
Belanja bahan material kegiatan pemeliharaan jalan masih menyisakan persoalan.
Klik untuk unduh dokumen
Pemprov Lakukan Rekonsiliasi Data Aset
Menindaklanjuti LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Banten Tahun Anggaran 2016, Pemprov Banten telah menyusun 14 rencana aksi tindak lanjut atas beberapa temuan....
Hari Ini, Badan Pemeriksa Keuangan RI Datang ke Pandeglang
Untuk Memeriksa dan Mengaudit LKPD TA 2017
Berkah Ramadhan, 8 Pemda Raih Opini WTP
Untuk kali pertama, 8 pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Banten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Bendahara OPD Dikarantina
Persiapan LKPD 2017
Tangerang: DPRD Apresiasi Pemkab Tangerang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang mengapresiasi pemerintah kabupaten setempat yang telah menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-11 dari Badan Pemeriksa Keuangan...
Zaki terima penghargaan Menkeu
Pemkab Tangerang kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dari BPK RI.
Raih WTP, Pemprov Tetap Dievaluasi
Banggar meminta Pemprov Banten segera melakukan pendataan dan penyelesaian masalah aset daerah yang masih dikuasai pemerintah kabupaten kota atau pun oleh pihak perseorangan.
Tangerang: Raih WTP 12 Kali Berturut-turut
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 diterima langsung oleh Walikota Tangerang Arief R Wismansyah bersama Ketua...
Validasi Data Limpahan Aset Rampung
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, dari 14 rencana aksi (action plan) yang disusun Pemprov Banten untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan...
BPK: Jangan Sampai Ada Temuan Baru
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten T. Ipoeng Andjar Wasita meminta Pemprov Banten fokus untuk menuntaskan persoalan yang menjadi pengecualian pada...
LKPD 2017 Selesai Lebih Cepat
Kepala BPKAD Provinsi Banten Nandy Mulya S mengatakan, saat ini penyusunan LKPD sudah selesai. Berdasarkan jadwal yang diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan...
Zaki Iskandar: Penghargaan Bukan Tujuan
Berdasarkan hasil pemeriksaan pemerintah daerah kota dan kabupaten se Banten itu secara keseluruhan memang mendapatkan opini WTP.