Warta BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Triwulan I 2012
Warta BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Triwulan I 2012
Warta BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Triwulan II 2012
Warta BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Triwulan II 2012
Warta BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Triwulan III 2012
Warta BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Triwulan III 2012
Warta Banten Triwulan I
Warta Banten Triwulan I
Nota Kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Provinsi...
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
NOMOR: 51/NK/I-XIII.2/2/2011
NOMOR: 059/MoU.2-Huk/2011
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN...
Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten...
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
NOMOR: 52/NK/I-XIII.2/2/2011
NOMOR: 700/142/DPKAD
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN...
Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten...
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR: 53/NK/I-XIII.2/2/2011
NOMOR: 900/319-BPKAD/2011
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN...
Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten...
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR: 54/NK/I-XIII.2/2/2011
NOMOR: 119/241-UM/2011
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN...
Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten...
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR: 55/NK/I-XIII.2/2/2011
NOMOR: 900/PRJ-8/DPPKD/2011
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN...
Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kota...
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA CILEGON
NOMOR: 56/NK/I-XIII.2/2/2011
NOMOR: 900/10-Huk/2011
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH KOTA CILEGON
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN...
Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kota...
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
NOMOR: 57/NK/I-XIII.2/2/2011
NOMOR: 900/09-Hukum/2011
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN...
Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kota...
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA SERANG
NOMOR: 58/NK/I-XIII.2/2/2011
NOMOR: 904/4-Huk/2011
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH KOTA SERANG
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN...
Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kota...
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR: 59/NK/I-XIII.2/2/2011
NOMOR: ....................................
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN...
Sekilas Banten
Provinsi Muda dengan Ratusan Pesonanya
Provinsi Banten adalah salah satu provinsi termuda di Indonesia, yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Jawa Barat. Secara de jure,...
Festival Cisadane 2010
Sebuah Festival Rakyat Tahunan
Pinggiran Sungai Cisadane, tepatnya di Jalan Benteng Raya Kota Tangerang, kembali diramaikan oleh penyelenggaraan Festival Cisadane. Digelar pertama kali pada tahun...
Perlombaan HUT BPK RI di BPK RI Perwakilan Provinsi Banten
Dirgahayu BPK RI!!! Itulah semangat yang tersirat pada setiap perlombaan yang digelar BPK RI Perwakilan Provinsi Banten dalam rangka memperingati HUT Ke-63 BPK RI....
Roti Gambang, Roti Khas Tangerang
Bila diamati setiap pagi, ada beberapa tukang roti yang lewat depan lingkungan perumahan ditangerang dan membunyikan berbagai rekaman suara pada speaker di sisi sepeda...
Kompak dengan Pekan Merdeka
Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-72 Kemerdekaan RI Tahun 2017, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten, menyelenggarakan rangkaian lomba dengan tema “Pekan Merdeka.” Rangkaian...
Persoalan Sosial Jadi Sorotan Forpeksos Banten
Ketua PKH Banten Yusro meyakini, keberadaan Forpeksos menjadi wadah yang menguatkan penanganan sosial di Banten "Mudah-mudahan sekalian Forpeksos ini ada ditingkat kecamatan dan desa,"...
SLB Negeri Belum Direspon Gubernur
Kota Tangerang belum memiliki Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN). Padahal, SLBN dinilai penting untuk menampung dan memberikan pendidikan formal kepada anak berkebutuhan khusus.
Pemkot Resmikan Rumah Perlindungan Sosial
Kota Tangerang saat ini sudah memiliki Rumah Perlindungan Sosial (RPS), yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi para manula maupun orang terlantar yang tidak memiliki...
Pekerja Sosial Bentuk Forpeksos
Pekerja sosial di Banten membentuk Forum Pekerja Sosial (Forpeksos) Banten.
Pengajuan SLB Negeri Tak Direspons Pemprov
Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang dua bulan lalu mengajukan dibangunnya sekolah luar biasa (SLB) negeri. Namun, pengajuan itu belum mendapat respons yang jelas dari...
Penataan Pasar Kranggot Lintas OPD
"Rencananya, Pemkot Cilegon akan menganggarkan pengadaan alat itu di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019," terang Dikrie.
Perkim Kucurkan Rp 570 Juta
"Anggaran untuk renovasi alun-alun sudah kita ajukan melalui APBD Perubahan 2018. Prinsipnya, kita tinggal menunggu realisasi anggaran tersebut," kata Edi, kemarin.
Pengadaan Lahan KPT Tersendat
Pengadaan lahan untuk Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) Kota Cilegon, tersendat.
Proyek PUTR Tumpang Tindih
Proyek betonisasi dan pembangunan gorong-gorong di Kawasan Temu Putih yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cilegon dinilai tumpang tindih.
Rp36 Miliar untuk Tribun Stadion
Progres pembangunan proyek sport center Kota Cilegon telah mencapai tahap akhir.
Wakil Ketua Dewan Soroti Proyek DPUTR
Salah seorang warga Kampung Temu Putih, Jalan BBS, Abdul Hamid juga mengaku kecewa dan kesal dengan proyek pelebaran gorong-gorong. Bahkan warga sempat menghentikan pengerjaannya.
SLB Dibangun di Cilegon
Pemerintah Provinsi Banten berencana untuk membangun sekolah khusus negeri (SKHN) atau sekolah luar biasa (SLB) di Kota Cilegon.
Pembangunan Drainase di Kecamatan Cilegon Mendesak
Sementara itu, Camat Cilegon Idad Zaldad mengungkapkan, berbagai usulan yang disampaikan warga diharapkan menjadi bahan kajian bagi pemangku kebijakan.
Angka Kemiskinan Diklaim Menurun
Pemerintah Provinsi Banten memiliki komitmen dalam penanggulangan kemiskinan.
Dinsos Mutakhirkan Data RTM
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinsos Kabupaten Pandeglang, Yeni Herlina mengatakan, pemutakhiran dilakukan karena data yang ada sudah terlalu lama.
Warga Miskin Mengaku Belum Pernah Dapat Bantuan
Emad yang kini menjadi tulang punggung keluarga, hanya mendapatkan penghasilan dari jasa ngojek.
Dinsos Diminta Bekerja Optimal
Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang Tati Suwargiharti beralasan, untuk menghasilkan data warga miskin yang akurat sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah desa.
MPM Diklaim Mampu Tekan Kemiskinan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, kini menetapkan mekanisme pemutakhiran mandiri (MPM) untuk upaya perbaikan data penduduk miskin.
Pemprov Percepat Penanggulangan Kemiskinan
Setelah mengesahkan APBD 2018, saat ini Pemprov mendorong pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) dengan mekanisme pemutakhiran mandiri (MPM) tahun 2018.
Jalan Tol Yes, Pengangguran No
Dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian Polres Lebak, unjuk rasa berjalan lancar.
Tekan Pengangguran, Pemkab Minta Bantuan
Diketahui, BPS Provinsi Banten merilis pada 9 November 2017 terdapat 520 ribu jumlah pengangguran di Banten.
Ratusan Buruh Menggelar Aksi Demo
Ratusan pendemo yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan orasi di depan gerbang perusahaan.
Bupati Ajukan Revisi Perda Tenaga Kerja
Dalam revisi tersebut, di antaranya akan dibahas terkait perekrutan tenaga kerja lokal dan aturan pengawasan yang saat ini menjadi kewenangan provinsi.
TKA Tak Bayar Perpanjangan IMTA
Ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di wilayah Kabupaten Serang, tidak membayar retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) ke Dinas Penanaman Modal...
Kini, Pembuatan Kartu Kuning Online ke Pusat
Dikatakan Yusrachmaidi, pendaftaran pembuatan kartu kuning online ke pusat itu sudah dilakukan sejak tanggal 14 Oktober kemarin.
Kasasi Direktur RSUD Banten Ditolak
Kasus Korupsi Jaspel Rp2,3 Miliar
BPS: Pengangguran di Banten Tertinggi
496 Ribu Orang Menganggur
Pengangguran di Banten Capai 8,25%
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi ada pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 11,24 persen.
UMK Serang Rp 3,3 Juta
Pj Walikota Serang, Ade Aryanto menyatakan, kesepakatan UMK sudah disampaikan kepada Gubernur Banten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten.
Buruh Diimbau tak Minta Kenaikan UMK
Hal tersebut dikarenakan selain UMK yang saat ini sudah tinggi, banyak juga investor yang mulai berpaling dari Kabupaten Serang ke daerah lain.
Bappeda Klaim Angka Pengangguran Menurun
Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang, Kurnia Satiawan mengklaim setiap tahunnya angka pengangguran di Pandeglang menurun.
Buruh Minta UMK Naik 20%
Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (ASPSB) Serang, melakukan aksi unjuk rasa di depan Pemkab Serang, Kamis (8/11).
Buruh Tuntut Kenaikan UMK 20 Persen
Ribuan buruh Kabupaten Serang melakukan aksi di halaman Pemkab Serang, Kamis (8/11).
Tuntut Kenaikan UMK 20%
Sekitar 8.000 buruh dari delapan aliansi berunjuk rasa di depan kantor Bupati Serang, Kamis (8/11/2018).
UMK Pandeglang Naik 8,03 Persen
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pandeglang tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 2.542.539.
Buruh Tuntut UMK Rp4,3 Juta
Ribuan buruh dari 8 serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Serang.
2019, UMK Pandeglang Naik Rp 188.989
Naik sekitar 8,03 persen dari UMK Tahun 2018
2019, Pemkot Pastikan UMK Cilegon Naik
Pemerintah daerah kini tengah mulai melakukan pembahasan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2019.
Buruh Tuntut Kenaikan UMR 2019
Puluhan orang yang tergabung dalam komite aksi buruh Tangerang (Kabut) menyambangi Kantor Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Tangerang, kemarin.
Banten Butuh Tambahan PKH
Menurut survei BPS, penduduk miskin Kabupaten Serang pada 2017 berjumlah 69,11 ribu orang (4,63 persen), menurun pada 2018 berjumlah 64,46 ribu orang atau 4,30...
Pandeglang: Kemenpan-RB Abaikan Surat Bupati
Terkait Hasil Seleksi P3K
Mensos Ingin KPM Segera Mandiri
Pantauan Radar Banten, ribuan warga kurang mampu mengambil bansos tersebut.
Pandeglang: LKPj Bupati Dipenuhi Catatan
Namun, DPRD pun mengapresiasi kinerja Pemkab Pandeglang dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan berhasil mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI...
Pandeglang: Bankeu Pemprov Masuk Kas Daerah
Setelah beberapa kali dipertanyakan, akhirnya bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Banten tahun 2019 sebesar Rp50 miliar ditransfer.
Banyak Pejabat Terseret Korupsi Proyek Konstruksi
Sejumlah pekerjaan konstruksi yang menyebabkan kerugian negara itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai 2012 sampai 2015.
Lebak: Penanggulangan Kemiskinan Dinilai Belum Maksimal
Koordinator Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Lebak, Agus Susilo menyebut komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dalam menanggulangi kemiskinan dinilai belum maksimal.
Pendamping PKH Diminta Percepat Graduasi KPM
Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengingatkan kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memacu kinerja, agar target pengurangan kemiskinan bisa lebih tercapai.
Rp 30 Miliar untuk PPPK
Pemkab Tangerang akan menganggarkan sekira Rp30 miliar untuk menggaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kab. Serang Kekurangan Pendamping PKH
Jumlah pendamping yang ada sekarang hanya 114 pendamping, sementara jumlah penerima program mencapai ribuan keluarga.
BPN Target Terbitkan 58.900 Sertifikat Tanah Gratis
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Kabupaten Serang menargetkan, menerbitkan 58.900 sertifikat gratis bagi warga Kabupaten Serang pada 2019.
802 Aset Pemprov Belum Bersertifikat
Kasubid Bina Aset Milik Daerah Lukmanul Hakim mengatakan, aset yang belum bersertifikat itu tersebar di kabupaten kota.
Rp 162 M Disiapkan untuk 47 Bidang Tanah
Pemkab Tangerang membutuhkan tanah tersebut untuk melaksanakan pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan olahraga.
Serang: DPKTB Kebut Lelang Proyek
Paket pekerjaan senilai Rp 37 miliar tersebut ditargetkan selesai di tahun ini.
Kepala ULP: Lelang Lambat akibat OPD-nya
Asisten Daerah (Asda) II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Pandeglang, Indah Dinasiani menyatakan, adanya keterlambatan dikarenakan pada bulan Februari lalu terbit Peraturan...
Puluhan Ribu Kendaraan Belum Bayar Pajak
Sebanyak 35.243 kendaraan bermotor berbagai jenis di Kota Cilegon belum membayar pajak.
Pandeglang: 183 Desa Belum Cairkan DD
Kegiatan pembangunan di 326 desa di Kabupaten Pandeglang tahun ini belum bisa dilaksanakan.
Serang: Serapan Dana Desa Rendah
Sekadar diketahui, pemerintah desa menerima tiga sumber anggaran, yakni dana desa (DD) dari pemerintah pusat, serta anggaran dana desa (ADD) selain bagi hasil pajak...
Cilegon: Serapan Anggaran Rendah
Berdasarkan hasil evaluasi keseluruhan, dari total anggaran belanja sekira Rp2,038 triliun, serapan anggaran sampai akhir April lalu sekira Rp406 miliar atau sekira 19,93 persen.
Jalan Poros Desa Diinventarisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak akan menggandeng pemerintah kecamatan untuk menginventarisasi jalan poros desa.
Pemprov Hibahkan Rp 100 Miliar
"Pemprov sangat menyambut baik berdirinya Fakultas Kedokteran Untirta, karena Banten sangat membutuhkan tenaga medis. Dan untuk masalah kesehatan Banten masih rendah," katanya.
LKPj Walikota 2018, Pemkot Terima Banyak Rekomendasi
Pada pelayanan dasar, Pansus memberikan banyak sekali catatan dan rekomendasi diantaranya mengenai tingginya angka kematian ibu dan bayi, gizi buruk yang hingga saat ini...
RPJMD Kota Serang Diketok
Tidak hanya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, Pemkot Serang mewacanakan alun-alun tiap kecamatan menjadi prioritas programnya.
RPJMD Kota Serang Disetujui
Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa dalam RPJMD kali ini, pihaknya telah menetapkan beberapa program prioritas diantaranya pembangunan SDM dan pembangunan infrastruktur.
Kawasan Indusri Kasemen Masuk RPJMD
Wakil Walikota Serang Syafrudin membenarkan bahwa kawasan Industri Kasemen masuk dalam RPJMD, namun dirinya masih menunggu perubahan atas revisi RTRW.
Serang: Pemkab Harus Siapkan Rp95 M
Kabupaten Serang dari sektor pendidikan masih menemui persoalan fasilitas sekolah, terutama ruang kelas rusak.
Proyek PLTSa Cipeucang Dilirik Ratusan Investor
Proyek PLTsa Kota Tangsel ini termasuk dalam 12 Kota Prioritas Nasional yang tercantum dalam Perpres No. 35 tahun 2018.
Pattiro Dorong Pemkab Optimalkan CSR
"Sebetulnya bukan tidak terserap, hanya ada masalah kontrak saja. Sekarang bukan masalah rusak atau tidak, tapi kami mengedepankan coring yang sudah disiapkan. Insya Allah...
Rp 12 M untuk Tiga Puskesmas
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak tahun ini akan membangun tiga Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi sebesar Rp12 miliar.
Pengawasan Dana Desa Diperkuat
Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengatakan bahwa pengawasan dana desa menjadi isu yang sensitif, melihat besarnya dana yang diberikan kepada pemerintah desa.
Penggunaan Dana Desa Banyak Masalah
Ditegaskan Subhan, pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa merupakan agenda rutin BPKP, sama halnya yang dilakukan Inspektorat.
Catatan BPK terhadap Pemda
Untuk kali pertama seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Banten meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten terhadap...
Lebak: Janji Pembangunan Jembatan Dipertanyakan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak Wawan Kuswanto menerangkan, pemerintah pusat melalui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berjanji untuk membangun 30...
Serang: Retribusi Metrologi Sumbang PAD Rp1,4 M
Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Serang Abdul Wahid mengatakan, kegiatan metrologi merupakan pengalihan dari Pemprov Banten pada 2017.
3.122 Ponpes Diguyur Rp62,4 Miliar
Pemprov Banten telah mengalokasikan hibah uang bidang keagamaan tahun anggaran 2018 kepada 263 lembaga, dengan nilai Rp102 miliar lebih, sebagaimana Radar Banten memberitakan.
Pemprov Mulai Bagikan Bantuan untuk Ponpes
Wahidin berharap bantuan dana itu bisa dimanfaatkan untuk operasional pesantren atau sesuai dengan kebutuhan lainnya di ponpes tersebut.
Pemprov Bangun Tiga Masjid Senilai Rp7,5 M
Ketiga masid tersebut dibangun masing-masing di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.
Serang: Pencairan Dana Desa Terhambat Birokrasi
Diduga, lambannya pencairan dana desa akibat terhambat proses birokrasi yang dinilai berbelit.
Tangerang: 2019, Dindik Bangun Tiga SMP Baru
Tiga SMPN akan dibangun di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Curug, Sepatan dan Tigaraksa.
Serang: Revitalisasi TPAS Cilowong Direncanakan 2020
Sebelumnya, Kepala DLH Kota Serang Ipiyanto menuturkan, perbaikan yang telah direncanakan tersebut, selain berupa perbaikan sarana, juga penguatan terhadap wilayah yang dijadikan TPAS.
Serang: Molor Setahun, DED Terminal Tunjung Teja Rampung
Ia menjelaskan, untuk pembangunan tahap kedua ini akan menghabiskan Rp 1,2 miliar. Anggaran tersebut untuk membangun beberapa fasilitas seperti ruang tunggu, toilet, mushola dan...
Dana Hibah KONI Kota Tangerang Turun
Kadispora Kota Tangerang Dedi Suhada mengatakan dana hibah tidak terlambat dalam perncairannya.
Desa Harus Pahami Proses Birokrasi
Pemerintah desa pun diminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang untuk bersabar dan memahami proses birokrasi.
Silpa Kabupaten Tangerang Bengkak
Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Pemkab Tangerang tahun 2018 mencapai Rp792,24 miliar.
Serapan Anggaran Tak Capai Target
Diketahui, persentase serapan keuangan mengacu pada besaran APBD tahun anggaran 2019 yang nilainya mencapai 12,15 triliun. Berbeda dengan realisasi fisik yang sudah mencapai 40,24...
Pencairan DD Tahap Dua Tahun 2019 Disoal
Konsultan Nasional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (KNP3MD), mempertanyakan proses pencairan Dana Desa (DD) tahap dua tahun 2019 kepada Pemkab Serang.
P3MD Minta Percepat Pencairan Dana Desa
Lantaran itu, P3MD mendesak Pemkab Serang mendorong pemerintah desa segera mengajukan pencairan dana desa.
14.000 Lulusan SMK Menganggur
Dari 82 SMK yang ada di Kabupaten Serang, ucap dia, hanya ada 27 SMK yang mendaftar sebagai BKK.
Serang: Silpa Pemkot Rp100,44 M
Realisasi APBD 2018 Pemkot Serang menyisakan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp100,44 miliar dari total anggaran sebesar Rp1,33 triliun.
Tangerang Selatan: Sidang Paripurna DPRD Molor 5 Jam
Agenda sidang paripurna yang membahas pertanggungjawaban pemerintah Kota Tangerang Selatan tentang Pelaksanaan APBD TA 2018, molor lima jam.
Sudah Dianggarkan, Pajak Menunggak
Sebagimana diketahui pada tahun 2018 tercatat sebanyak 169 unit kendaraan yang dilelangkan.
Pandeglang: 1.207 Kendaraan Dinas Nunggak Pajak
Ribuan randis tersebut sampai sekarang belum membayar pajak dan total tunggakan pajaknya sekitar Rp 400 juta.
Perubahan RPJMD Disoal
Penjelasan perlu disampaikan agar alasan selanjutnya berupa belum adanya kerangka pendanaan pembangunan yang bersumber dari non APBD dianggap 'penumpang gelap' dalam revisi RPJMD.
Perubahan RPJMD Banten Dikritik
Akan tetapi, dari enam alasan yang dikemukakan pemprov terkait usulan revisi RPJMD, empat alasan diantaranya belum bisa dipahami.
Revisi RPJMD Banten Dipertanyakan
Pantauan Kabar Banten, seluruh fraksi DPRD Banten secara bergantian menyampaian pandangan terhadap usulan perubahan RPJMD dari Pemprov Banten.
Terdampak Tsunami Direlokasi
Gubernur Banten Wahidin Halim akan merelokasi masyarakat yang terdampak tsunami ke tempat yang aman.
Bank Banten Kembali Bantu Korban Tsunami
Bank Banten kembali menyalurkan bantuan bagi para korban bencana tsunami.
Dana Bencana Diawasi BPKP
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten melakukan pendampingan terhadap Pemkab Pandeglang soal akuntabilitas pengelolaan keuangan penanggulangan bencana.
Dana Bencana Diawasi Kejati
Gubernur Banten Wahidin Halim menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk mengawasi pengelolaan dana tersebut agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Dinas Pariwisata Gandeng PUPR dan PHRI
Dinas Pariwisata (Dispar) Banten akan menggandeng Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk melakukan penghitungan secara real barapa kerugian yang dialami oleh pemilik...
DKP Banten Surati Menteri Susi
"Berdasarkan hasil pendataan yang baru saja kami lakukan, khusus aset DKP Banten mengalami rusak berat. Dan jika ditaksir kerugianya mencapai Rp15 miliar," katanya.
Kerugian Akibat Tsunami Baru Terdata Rp 300 Juta
Hitungan Sementara di Anyer-Cinangka
Rp 5 Miliar untuk Pulihkan Anyer-Cinangka
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menyiapkan dana tak terduga (TT) senilai Rp 5 Miliar untuk memulihkan kondisi Kawasan Pariwisata Anyer-Cinangka pascaditerjang tsunami Selat Sunda pada...
Pemprov Siapkan Rp 70 Miliar
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai mengambil alih penanganan pascabencana tsunami mulai Ahad (6/1/2019), menyusul masa tanggap darurat bencana telah berakhir, Sabtu (5/1/2019).
PMI Salurkan Donasi Rp 30 Juta
Palang Merah indonesia (PMI) Kota Tangerang memberikan donasi dan memberangkatkan tim relawan ke wilayah bencana tsunami di Pandeglang, Banten.
Pemprov Bayar Seluruh Pengobatan Korban Tsunami
Pemprov Banten telah menyelesaikan pembayaran secara penuh biaya pengobatan untuk para korban yang telah ditangani di hampir 16 rumah sakit swasta dan negeri.
PT Krakatau Posco Bantu Korban Tsunami Rp 1,4 M
PT Krakatau Posco (KP) menyerahkan bantuan kemanusiaan terhadap korban tsunami Selat Sunda sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat (AS) atau secara Rp1,4 miliar.
Huntara Korban Tsunami Mulai Dibangun
Pemkab Pandeglang Siapkan 10,7 Miliar Rupiah
Terdampak Tsunami Direlokasi
1.071 Hunian Sementara Segera Dibangun
Hanya Butuh 824 Huntara Korban Tsunami
Data kerusakan rumah akibat bencana tsunami 22 Desember 2018 lalu, di 8 Kecamatan seKabupaten Pandeglang, terus divalidasi.
BPBD Ajukan Alat Deteksi Tsunami
Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kanbupaten Lebak, Kaprawi, telah mengajukan pemasangan alat deteksi tsunami kepada bencana alam tsunami kepada BMKG.
Dana Kebencanaan Dipantau
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pandeglang Pery Hasanudin menerangkan, tindakan pengawasan tersebut penting dilakukan agar dana kebencanaan dapat dipergunakan sesuai aturan dan tidak dikorupsi.
Dana Kebencanaan Terpakai Rp750 Juta
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang Ramadani mengatakan, hingga kini dana kebencanaan untuk penanganan tsunami telah terpakai sebesar Rp750 jutaan.
Gubernur Minta Lahan untuk Korban Tsunami
Dalam sambutannya, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta agar Kementerian ATR BPN bisa membantu menyediakan lahan untuk membangun hunian tetap (huntap) bagi para korban tsunami...
Pemprov Siapkan 17,8 Hektare Hunian Tetap
Pemulihan Pascatsunami
Bantuan Tsunami Melimpah Ruah
Kali ini, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Banten memberikan bantuan 10 unit perahu bagi warga nelayan korban terdampak tsunami Selat Sunda.
Belasan Korban Tsunami Dapat Bantuan Usaha
Sebanyak 14 warga Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka yang menjadi korban bencana tsunami Selat Sunda pada Desember 2018 mendapatkan bantuan usaha senilai Rp 785.000 per...
Bupati Siap Bangun Hunian Sementara
Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar siap merealisasikan keinginan Bupati Pandeglang untuk membangun Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat yang terdampak bencana tsunami selat Sunda beberapa...
Hotel di Pandeglang Diberi Insentif Pajak
Pemkab Pandeglang memberikan insentif pajak hotel sebesar 50 persen.
Pemerintah Bantu 7,7 M untuk Huntara
Irna meyakini, Pandeglang akan kembali bangkit dari keterpurukan akibat bencana tsunami yang terjadi akhir tahun 2018 lalu.
Santunan Korban Tewas Bencana Tsunami Dikaji
Pemkab Bakal Berikan Rp 10 Juta
1.071 Huntap Ditanggung Pemprov
Rencana pembangunan 1.071 hunian tetap (huntap) untuk 1.071 kepala keluarga (KK) korban tsunami akan ditanggung Pemprov Banten.
400 Huntara Selesai Dibangun
Pemkab Pandeglang melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) membangun 400 hunian sementara (huntara) dari 824 huntara yang harus dibangun.
Pembangunan 481 Huntara Belum Selesai
Diketahui, pembangunan huntara itu masih berproses di Desa Cibenda, Kecamatan carita, sebanyak 37 unit yang harus segera dipasang Kwh listrik. Sedangkan, di Desa Citanggok...
Pembangunan Huntara Diapresiasi
Sejumlah anggota DPRD Pandeglang mengapresiasi kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang yang berhasil menyelesaikan pembangunan 300 unit hunian sementara (huntara),...
Anggaran Bencana
Kejaksaan Negeri Pandeglang belum mengetahui secara pasti total anggaran bantuan bencana alam tsunami Selat Sunda.
Penggunaan Dana Bantuan Tsunami Dinilai Tak Transparan
Hingga kini, Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, belum mendapat laporan penerimaan dan pemanfaatan dana bantuan tsunami...
OPD Diminta Gali Potensi Pajak
Sehingga, mampu menutupi PAD dari target pajak hotel dan restoran, yang diperkirakan menurun akibat belum pulihnya perekonomian di kawasan Anyer-Cinangka, pasca tsunami.
Promosi Wisata Dianggarkan Rp3 Miliar
Pemkab Pandeglang melalui Dinas Pariwisata tahun ini mengalokasikan anggaran Rp3 miliar untuk mempromosikan pariwisata yang hancur akibat tsunami.
400 Huntara Segera Dibangun
Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang segera membangun 400 unit hunian sementara (huntara) untuk...
Ratusan Rutilahu Diperbaiki
"Di tahun ini yang mendapat bantuan sebanyak, 821 unit, kalau tahun sebelumnya kecil hanya Rp3 Milyar, tahun ini ada peningkatan hampir 2 kali lipat...
Target Pajak Hotel Direncanakan Direvisi
Dari sekitar 74 objek pajak hotel yang ada di Anyer dan Cinangka, beberapa di antaranya memilih untuk tutup.
Realisasi Pajak Hotel Anjlok
Menurutnya, belum tercapainya target perhotelan dampak dari tsunami di Anyar Cinangka.
Pandeglang Bangkit, 5 Isu Strategis Ditetapkan
Kelima isu tersebut diantaranya: 1.Kualitas dan kuantitas infrastruktur, 2. Pengentasan kemiskinan 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan, 4. Menekan angka pengangguran, 5. Peningkatan perekonomian, sosial...
Pariwisata Anyer Meningkat 20 Persen
Pemkab Minta Status AGK Dicabut
Pandeglang Bangkit, 5 Isu Strategis Ditetapkan
Kelima isu tersebut diantaranya: 1.Kualitas dan kuantitas infrastruktur, 2. Pengentasan kemiskinan 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan, 4. Menekan angka pengangguran, 5. Peningkatan perekonomian, sosial...
Perubahan RPJMD Disoal
Usulan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Baten 2017-2022 yang merupakan program kerja Gubernur Banten dan wakilnya, Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy diprotes oleh...
Pansus Bedah Perubahan RPJMD
DPRD Banten membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Raperda Usul Gubernur tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022.
WH: Perubahan RPJMD untuk Tingkatkan Kinerja
Gubernur Banten Wahidin Halim mengapresiasi seluruh fraksi di DPRD Provinsi Banten atas pandangan umum yang substantif dan dukungan terhadap perubahan Perda RPJMD 2017-2022.
Reaktivitasi Jalur Kereta Api Rangkasbitung – Labuan
Reaktivasi jalur kereta api Rangkasbitung - Labuan sedang digarap serius.
Kejari Nilai Bantuan Tsunami tak Transparan
Akan tetapi, pihak kejari tidak bisa mengambil tindakan jika hanya mendapat laporan lisan saja.
Kejari Pertanyakan Bantuan Tsunami
Terkait sisa dana bantuan tsunami yang didapat oleh Pemerintah Daerah Pandeglang menjadi sorotan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang.
Penerimaan Pajak Hotel Anjlok
Diduga anjloknya penerimaan pajak hotel akibat dampak tsunami.
Tahun Ini, Ribuan RTLH Dibangun
Dibiayai APBN dan APBD Sebesar Rp35 M
Rusunawa Tak Terurus
Tunggak Tagihan Listrik Puluhan Juta Rupiah
Sisa Bantuan Tsunami Rp 1,5 Miliar
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang mencatat ada Rp 1,5 miliar sisa bantuan tsunami.
Konsinyasi Waduk Sindangheula Disahkan
Sebanyak 14 termohon ditetapkan menerima dana ganti rugi sekira Rp3,3 miliar.
Serang: 1000 Bangunan Akan Ditertibkan
Wakil Bupati (Wabup) Serang Pandji Tirtayasa, mencatat ada sebanyak 1000 bangunan di bantaran Kalimati Ciujung yang berlokasi di wilayah Kecamatan Pontang, Tirtayasa...
Serang: Kali Mati Mulai Dinormalisasi
Terkait itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Serang Hatib Nawawi mengaku, pihaknya belum menerima informasi akan dimulainya proyek...
Pemerintah Dinilai Perlu Beri Ganti Untung
Sementara, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang Ajat Sudrajat masih menunggu perintah dari balai besar.
Lebak: Eks Pemilik Lahan Masih Ditagih Pajak
Munculnya tagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan - (SPPT-PBB) kepada warga eks pemilik lahan Tol Serang-Panimbang (Serpan) menuai polemik.
Lebak: BPN Janjikan Pembayaran Lahan
Menurutnya, untuk tanah sisa bisa dibayarkan, akan tetapi harus melalui mekanisme tertentu berdasarkan kajian dan peraturan perundang-undangan.
Normalisasi Kalimati Ciujung Butuh Rp 200 M
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung dan Cidurian (BBWSC3), Tris Raditian mengatakan, saat ini proyek tersebut sudah mulai kontrak dan berjalan.
Puluhan Tanah Wakaf Terdampak Tol Serang-Panimbang
Rinciannya, Kabupaten Lebak 40 bidang, Pandeglang 21 bidang dan Kabupaten Serang 13 bidang.
Serang: Pembangunan RTLH Difokuskan ke Kasemen
Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menargetkan ratusan rumah tidak layak huni (RTLH) akan dibangun pada 2019 ini.
Serang: Masih 50 RTLH di Sangiang Butuh Rehab
Sebanyak 31 RTLH di Desa Sangiang yang sudah selesai direhab oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.
Pandeglang: Pembagian Jaspel Diduga Tidak Transparan
Sejumlah pegawai dan tenaga medis di lingkungan Puskesmas Pandeglang mengeluhkan realisasi pembagian hak jasa pelayanan (jaspel) untuk medis yang dinilai tidak transparan.
Bantuan Gempa Tak Kunjung Cair
Bantuan yang sebelumnya dijanjikan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) itu tak kunjung turun.
Korban Tsunami Diverifikasi, Penerima Bantuan Berkurang
Dari sebanyak 800 rumah yang sebelumnya didata terdampak gempa bumi, ternyata tak seluruhnya akan mendapatkan bantuan.
Rp13,3 M untuk Huntap Korban Tsunami
Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran pengadaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat Banten korban tsunami Selat Sunda sebesar Rp13,3 miliar.
Bantuan Untuk Korban Gempa Belum “Ngucur”
Camat Mandalawangi, Entus Bhakti membenarkan jika sampai sekarang (23/08/2019) bantuan dari Pemprov Banten maupun Pemerintah Pusat, yang diperuntukkan korban gempa belum "ngucur"....
Proyek Pelebaran Jalan Palka Mandek
Beberapa titik termasuk median jalan provinsi itu belum selesai dibangun sehingga dinilai membahayakan pengendara.
Pandeglang: Pemkab Dapat Hibah Rp17 Milyar
Pemerintah Kabupaten Pandeglang menerima Hibah Barang Milik Negara dari Kementerian PUPR Republik Indonesia kurang lebih Rp17 Milyar.
Pandeglang: Nelayan Minta Normalisasi Muara
Sebab, kondisi muara mulai dangkal, sehingga kapal nelayan sulit untuk bersandar di muara tersebut.
Relokasi Pasar Induk Telan Rp50 M
Perencanaan pemindahan relokasi Pasar Induk yang saat ini berada di Rau (PIR) Kota Serang akan menelan anggaran sekitar Rp50 miliar, anggaran tersebut...
Pandeglang: Pemkab Dapat Bantuan 15 Kapal Motor
Pemkab Pandeglang mendapatkan bantuan 15 kapal motor (KM) dari Pemkab Tangerang untuk para nelayan yang menjadi korban tsunami beberapa waktu lalu.
Pandeglang: Anggarkan Rp 40 M Untuk 79 Desa
Pemkab Pandeglang kembali mendapat bantuan sebesar Rp 40 miliar. Bantuan itu katanya, dikhusukan untuk 79 Desa yang tersebar di 35 Kecamatan seKabupaten...
Galian C Dianggap Meresahkan
Sejumlah masyarakat Kecamatan Bojonegara dan Pulo Ampel, meminta Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah untuk mengatasi persoalan galian C yang ada di wilayahnya.
Sanksi Tegas Penambang Gunung Santri
DPRD Kabupaten Serang mendukung sikap warga yang menolak aktivitas penambangan di wilayah Bojonegera-Puloampel.
Tolak Geotermal, Ratusan Warga Istighotsah
Ratusan warga Kecamatan Padarincang menggelar istighotsah di pintu masuk proyek geotermal, Jalan Palima-Cinangka, Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Senin (26/8).
Warga Padarincang Tetap Tolak Geothermal
Sejak 2017 lalu masyarakat Padarincang menolak adanya PLTPB di wilayahnya.
Proyek Geotermal Dilanjutkan
Pihak perusahaan PT Inti Bumi Perkasa (IBP) Energi mengklaim sudah mengantongi izin lengkap.
Rusak Proyek Geothermal Terancam Pidana
Sejauh ini, kata dia, pihaknya belum menerima adanya laporan.
Proyek Geotermal Bakal Dievaluasi Pusat
Massa diterima dengan baik oleh jajaran kementerian dan melakukan audiensi yang dikawal ketat puluhan aparat kepolisian.
PLTU Labuan Keluarkan Bau Menyengat
Sejumlah warga di lingkungan sekitar PLTU II Labuan mencium aroma kurang sedap atau menyengat.
Proyek PLTU 9-10 Dilanda Isu Kesehatan
Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Unit 9 dan 10 Suralaya, Kecamatan Pulomerak dirundung isu kesehatan.
Pemenang Lelang PLTSa Diumumkan Desember
Perkembangan terkini, pengerjaan proyek itu masih pada tahap lelang untuk mencari perusahaan yang mampu mengerjakan proyek yang dicanangkan pemerintah pusat itu.
Warga Suralaya Bantah Keluarkan Petisi
Diduga ulah oknum disusupi kepentingan tertentu
Lelang Pemenang PLTSa Diumumkan Desember
Pemerintah Kota Tangerang memastikan proyek pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) tetap berlanjut.
Cilegon: Dana Santunan Korban Tsunami Cair
Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana (PSKB) pada Dinas Sosial Kota Cilegon, Tb Hkualizaman membenarkan dana santunan delapan korban tsunami warga...
Perumahan Berbasis Syariah Masih Belum Mendapat Perhatian Pemerintah
Saat disinggung prospek perumahan syariah di Tangerang, Deri menyatakan, secara umum perumahan berbasis syariah sebetulnya memiliki progres yang cukup baik di Tangerang.
Pelaksana Proyek DI Cikamunding Ditahan
Pantauan Radar Banten di kantor Kejari Lebak, kemarin (10/10/2019), penyidik unit tindak pidana korupsi (tipikor) melimpahkan kasus dugaan korupsi rehabilitasi DI Cikamunding...