Dirut RSUD Banten Ditahan
Dirut RSUD Banten, Dwi Hesti Hendarti dijebloskan ke penjara oleh penyidik Pidsus Kejari Serang, Selasa (22/8). Bekas pejabat kota Tangsel ini terseret dalam pusaran kasus...
Dirut RSUD Ngantor di Balik Jeruji Besi
Meski sudah sepekan dijebloskan ke dalam rumah tahanan Klas II B Serang, Direktur Utama RSUD Banten, Dwi Hesti Hendarti masih tetap menjalankan tugasnya dari...
Panggil Paksa Direktur RSUD
Penyidik Kejari Serang batal memeriksa Direktur RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti. Kemarin (7/8), tersangka dugaan korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) di RSUD Banten 2016...
Direktur RSU Banten Batal Diperiksa
Setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik, Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Banten, Dwi Hesti Hendarti mendatangi kantor Kejari Serang, Jumat (11/8/2017), untuk diperiksa sebagai...
Dirut RSUD Banten Ditahan
Dirut RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti dijebloskan ke penjara oleh penyidik Pidsus Kejari Serang, Selasa (22/8). Berkas pejabat Kota Tangsel ini terseret dalam pusaran...
Kejaksaan Siap Hadapi Pra Peradilan Dirut RSUD Banten
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten siap menghadapi pra peradilan dari Dirut RSUD Banten drg Dwi Hesti Indarti, yang diduga korupsi dana Jaspel tahun 2016 lalu,...
Praperadilan Dirut RSUD Banten Kandas
Upaya Direktur RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti supaya lepas dari jerat hukum kandas. Kamis (14/9), hakim praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Serang menyatakan, permohonan Dwi...
Direktur RSUD Banten Atur Jaspel
Direktur RSUD Banten drg Dwi Hesti Hendarti menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (13/9). Dwi Hesti Hendarti terancam hukuman 20 tahun penjara...
Direktur RSUD Banten Didakwa Berlapis
Direktur RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti, terdakwa korupsi dana jasa pelayanan kesehatan tahun anggaran 2016 menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor PN Serang, Rabu...
Penetapan Tersangka Direktur RSUD Banten Digugat
Direktur RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti masih berusaha lolos dari jeratan hukum. Penetapannya sebagai tersangka dugaan korupsi dana jasa pelayanan (Jaspel) RSUD Banten 2016...
Direktur RSU Banten Terancam Dipanggil Paksa
Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Banten Dwi Hesti Hendarti terancam dipanggil paksa untuk menghadap penyidik pidana khusus (pidsus) Kejari Serang. Sebab, tersangka kasus dugaan...
Pengganti Dirut RSUD Banten Dicari
Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan calon pengganti Dwi Hesti Hendarti, direktur utama RSUD Banten yang ditahan kejaksaan. Pemprov juga tak akan memberikan bantuan hukum terhadap...
Hari Ini, Sidang Praperadilan Direktur RSU Banten
Sidang praperadilan yang diajukan Dwi Hesti Hendarti akan digelar Rabu (6/9/2017) hari ini. Sidang akan dipimpin hakim tunggal Heri Kritiyanto.
Direktur RSUD Banten Diperiksa Jumat
Penyidik Kejari Serang telah melayangkan surat panggilan kepada Direktur RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti, Senin (14/8). Tersangka dugaan korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) di...
Direktur RSU Banten Akan Dinonaktifkan
Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan akan memberhentikan Direktur RSU Banten Dwi Hesti Hendarti jika kasus hukum yang sedang menjeratnya tersebut mengganggu pelayanan di RSU....
Plt Direktur RSU Banten Berpeluang Diisi Internal
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSU Banten berpeluang diisi pejabat internal. Posisi tersebut, untuk mengisi posisi Dwi Hesti Hendarti yang ditahan di Rutan Klas II...
Plt Dirut RSU Banten Bertugas 1 September
Pemprov Banten memastikan bahwa pengganti Dirut RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti yang ditahan akibat tersandung kasus dugaan korupsi akan mulai bertugas 1 September 2017...
Direktur RSUD Didakwa Berlapis
Direktur RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti, terdakwa korupsi dana jasa pelayanan kesehatan tahun anggaran 2016 menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor PN Serang, Rabu...
Hari Ini, Sidang Praperadilan Direktur RSU Banten
Sidang praperadilan yang diajukan Dwi Hesti Hendarti akan digelar Rabu (6/9/2017) hari ini. Sidang akan dipimpin hakim tunggal Heri Kritiyanto.
Kuasa Hukum: Penetapan Tersangka tidak Sah
Penetapan tersangka Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Banten Dwi Hesti terkait kasus dugaan korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) RSU Banten tahun 2016 senilai Rp...
Direktur RSU Banten Ditahan
Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Banten Dwi Hesti Hendarti dijebloskan ke penjara oleh penyidik pidana khusus (pidsus) Kejari Serang, Selasa (22/8/2017). Tersangka kasus dugaan...
Kejari Serang Bantah Gugatan Dirut RSUD Banten
Sidang lanjutan praperadilan atas penetapan tersangka Direktur RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti digelar di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Kamis (7/9). Saat bersamaan, penuntut umum...
Penetapan Tersangka Direktur RSUD Banten Digugat
Direktur RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti masih berusaha lolos dari jeratan hukum. Penetapannya sebagai tersangka dugaan korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) RSUD Banten 2016...
Praperadilan Direktur RSU Banten Kandas
Gugatan praperadilan Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Banten, Dwi Hesti Hendarti terkait penetapannya sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) RSU...
Hitungan Dana Jaspel Tabrak Saran Inspektorat
Saran Inspektorat Provinsi Banten terkait penghitungan dana jasa pelayanan (jaspel) kesehatan ditabrak RSUD Banten. Instruksi Direktur RSUD Banten drg Dwi Hesti Hendarti untuk menambah...
Direktur RSUD Banten Atur Jaspel
Direktur RSUD Banten drg Dwi Hesti Hendarti menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (13/9). Dwi Hesti Hendarti terancam hukuman penjara atas dakwaan...
Direktur RSUD Banten Tidak Eksepsi
Direktur RSUD Banten drg Dwi Hesti Hendarti memutuskan tidak melakukan eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum Kejari Serang.
Kejaksaan Siap Hadapi Pra Peradilan Dirut RSUD Banten
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten siap menghadapi pra peradilan dari Dirut RSUD Banten drg Dwi Hesti Indarti, yang diduga korupsi dana Jaspel tahun 2016 lalu,...
Potongan Dana Jaspel tak Diberitahu ke Karyawan
Koordinator Tim Perhitungan Dana Jaspel Oman Adurochman mengaku, terdakwa kasus dugaan korupsi penyelewengan dana jasa pelayanan (jaspel) tahun 2016 senilai Rp 17,872 miliar, Dwi...
4 Direksi RSU Banten Dapat Insentif Ganda
Ketua Tim Perhitungan dan Verifikasi Dana Jasa Pelayanan (Jaspel) Rumah Sakit Umum (RSU) Banten Vita Ofniati menyebut terdakwa Direktur RSU Banten Dwi Hesti Hendarti...
Direksi RSUD Banten Terima Insentif Ganda
Direktur RSUD Banten menerima insentif ganda dari dana jasa pelayanan (jaspel) tahun 2016. Padahal, sesuai Surat Keputusan (SK) Direktur RSUD Banten, direksi RSUD Banten...
Masalah RSUD Banten Akut
RSUD Banten kembali diterpa persoalan, belum usai masalah gedung baru yang mangkrak, rumah sakit harus kehilangan tiga dokter spesialis sekaligus. Kondisi itu dikhawatirkan akan...
Gedung Baru RSUD Banten Mangkrak
Belum berfungsinya dua gedung baru di area RSUD Banten hingga di penghujung 2017 ini lantaran terkendala gagal lelang.
Masalah RSUD Banten Akut
Munculnya berbagai persoalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten dinilai masuk kategori akut.
Tiga Dokter Spesialis Mundur
Tiga dokter spesialis di RSU Banten mengundurkan diri per 1 November lalu. Ketiga dokter berstatus non-aparatur sipil negara (ASN) tersebut diduga mundur, karena ketidakjelasan...
Dokter Spesialis RSUD Mundur
Belum usai persoalan gedung baru yang mangkrak, kini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten harus kehilangan tiga dokter spesialis sekaligus.
Mantan Wadir RSUD Banten Tertekan
Sesuai surat dakwaan, RSUD Banten mengusulkan target pendapatan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2016 sebesar Rp14,3 miliar. Sementara untuk belanja jaspel kesehatan RSUD Banten sebesar...
RSUD Banten Upayakan Dokter Tambahan
Sejak mundurnya tiga dokter spesialis, pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten harus bersusah payah mencari penggantinya.
Direktur RSUD Dituntut 7 Tahun
Direktur RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti dituntut pidana penjara selama tujuh tahun dalam Sidang di Pengadilan Tipikor Serang, Selasa (2/1).
Perubahan RSUD jadi UPT Berdampak Buruk
Rencana pemerintah pusat mengubah status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT) di bawah naungan...
Direktur RSUD Banten Dituntut Tujuh Tahun
Direktur RSUD Banten drg Dwi Hesti Hendarti dituntut pidana tujuh tahun penjara di Pengadilan Tipikor Serang, Selasa (2/1).
Pemkot Gelontorkan Rp28,5 Miliar untuk RSUD
Tahun ini Pemkot Serang menggelontorkan anggaran lagi untuk mengoperasionalkan rumah sakit yang berada di Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocokjaya itu.
Mantan Dirut RSUD Banten Dituntut 7 Tahun Penjara
Mantan Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Banten drg Dwi Hesti Hendarti dituntut 7 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah serta uang pengganti Rp1,3...
Dua Lantai Gedung RS Pratama Menes Tak Diselesaikan
Kajari mengendus adanya dugaan penyimpangan anggaran
Direktur RSUD Banten Banding
Direktur RSUD Banten non-aktif Dwi Hesti Hendarti tak puas atas vonis tiga tahun dan enam bulan penjara yang diputus oleh majelis Pengadilan Tipikor Serang.
Direktur RSU Banten Ajukan Banding
Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Banten non-aktif Dwi Hesti Hendarti mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banten.
Direktur RSUD Banten Divonis Ringan
Majelis hakim berpendapat perbuatan Dwi Hesti Hendarti sudah memenuhi dakwaan.
Direktur RSU Banten Divonis 3,5 Tahun
Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Banten, Dwi Hesti Hendarti, divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Serang,...
Pegawai RSUD Kota Serang Belum Bisa Bekerja
Sebanyak 120 pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) RSUD Kota Serang hingga kini belum mulai bekerja. Sebab, RSUD Kota Serang hingga kini belum beroperasi, karena...
Kasus Jaspel RSU Banten Berlanjut ke MA
Kasus dugaan korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) Rumah Sakit Umum (RSU) Banten tahun 2016 senilai Rp 2,398 miliar dipastikan berlanjut ke Mahkamah Agung (MA).
Segera Operasionalkan RSUD
Anggota DPRD Kota Serang mendesak RSUD Kota Serang yang sudah dibangun sejak 2017 segera dioperasionalkan.
Persiapan Pejabat RSUD Lambat
Pengisian pejabat struktural RSUD Kota Serang lambat. Setelah RSUD rampung dibangun sejak tiga bulan lalu, Pemkot Serang belum juga mengoperasionalkan salah satu target RPMJD...
Nasib Pegawai RSUD Tak Jelas
Gaji Jadi Silpa
Karakter Building RSUD Banten Diaudit
Penyidikan dugaan korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) kesehatan RSUD Banten senilai Rp2,498 miliar 2016 jilid II terus bergulir.
KASN Beri Opsi Pengganti Ketua Pansel
" Inspektorat memeriksa menggunakan metode PDTT (pemeriksaan dengan tujuan tertentu). Kalau pansel menunggu hasil evaluasi saja nanti komposisinya baru kami sampaikan ke KASN," ujarnya.
Persoalan Sosial Jadi Sorotan Forpeksos Banten
Ketua PKH Banten Yusro meyakini, keberadaan Forpeksos menjadi wadah yang menguatkan penanganan sosial di Banten "Mudah-mudahan sekalian Forpeksos ini ada ditingkat kecamatan dan desa,"...
SLB Negeri Belum Direspon Gubernur
Kota Tangerang belum memiliki Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN). Padahal, SLBN dinilai penting untuk menampung dan memberikan pendidikan formal kepada anak berkebutuhan khusus.
Pemkot Resmikan Rumah Perlindungan Sosial
Kota Tangerang saat ini sudah memiliki Rumah Perlindungan Sosial (RPS), yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi para manula maupun orang terlantar yang tidak memiliki...
Pekerja Sosial Bentuk Forpeksos
Pekerja sosial di Banten membentuk Forum Pekerja Sosial (Forpeksos) Banten.
Pengajuan SLB Negeri Tak Direspons Pemprov
Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang dua bulan lalu mengajukan dibangunnya sekolah luar biasa (SLB) negeri. Namun, pengajuan itu belum mendapat respons yang jelas dari...
Penataan Pasar Kranggot Lintas OPD
"Rencananya, Pemkot Cilegon akan menganggarkan pengadaan alat itu di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019," terang Dikrie.
Perkim Kucurkan Rp 570 Juta
"Anggaran untuk renovasi alun-alun sudah kita ajukan melalui APBD Perubahan 2018. Prinsipnya, kita tinggal menunggu realisasi anggaran tersebut," kata Edi, kemarin.
Pengadaan Lahan KPT Tersendat
Pengadaan lahan untuk Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) Kota Cilegon, tersendat.
Proyek PUTR Tumpang Tindih
Proyek betonisasi dan pembangunan gorong-gorong di Kawasan Temu Putih yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cilegon dinilai tumpang tindih.
Rp36 Miliar untuk Tribun Stadion
Progres pembangunan proyek sport center Kota Cilegon telah mencapai tahap akhir.
Wakil Ketua Dewan Soroti Proyek DPUTR
Salah seorang warga Kampung Temu Putih, Jalan BBS, Abdul Hamid juga mengaku kecewa dan kesal dengan proyek pelebaran gorong-gorong. Bahkan warga sempat menghentikan pengerjaannya.
SLB Dibangun di Cilegon
Pemerintah Provinsi Banten berencana untuk membangun sekolah khusus negeri (SKHN) atau sekolah luar biasa (SLB) di Kota Cilegon.
Pembangunan Drainase di Kecamatan Cilegon Mendesak
Sementara itu, Camat Cilegon Idad Zaldad mengungkapkan, berbagai usulan yang disampaikan warga diharapkan menjadi bahan kajian bagi pemangku kebijakan.
Angka Kemiskinan Diklaim Menurun
Pemerintah Provinsi Banten memiliki komitmen dalam penanggulangan kemiskinan.
Dinsos Mutakhirkan Data RTM
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinsos Kabupaten Pandeglang, Yeni Herlina mengatakan, pemutakhiran dilakukan karena data yang ada sudah terlalu lama.
Warga Miskin Mengaku Belum Pernah Dapat Bantuan
Emad yang kini menjadi tulang punggung keluarga, hanya mendapatkan penghasilan dari jasa ngojek.
Dinsos Diminta Bekerja Optimal
Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang Tati Suwargiharti beralasan, untuk menghasilkan data warga miskin yang akurat sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah desa.
MPM Diklaim Mampu Tekan Kemiskinan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, kini menetapkan mekanisme pemutakhiran mandiri (MPM) untuk upaya perbaikan data penduduk miskin.
Pemprov Percepat Penanggulangan Kemiskinan
Setelah mengesahkan APBD 2018, saat ini Pemprov mendorong pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) dengan mekanisme pemutakhiran mandiri (MPM) tahun 2018.
Jalan Tol Yes, Pengangguran No
Dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian Polres Lebak, unjuk rasa berjalan lancar.
Tekan Pengangguran, Pemkab Minta Bantuan
Diketahui, BPS Provinsi Banten merilis pada 9 November 2017 terdapat 520 ribu jumlah pengangguran di Banten.
Ratusan Buruh Menggelar Aksi Demo
Ratusan pendemo yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan orasi di depan gerbang perusahaan.
Bupati Ajukan Revisi Perda Tenaga Kerja
Dalam revisi tersebut, di antaranya akan dibahas terkait perekrutan tenaga kerja lokal dan aturan pengawasan yang saat ini menjadi kewenangan provinsi.
TKA Tak Bayar Perpanjangan IMTA
Ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di wilayah Kabupaten Serang, tidak membayar retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) ke Dinas Penanaman Modal...
Kini, Pembuatan Kartu Kuning Online ke Pusat
Dikatakan Yusrachmaidi, pendaftaran pembuatan kartu kuning online ke pusat itu sudah dilakukan sejak tanggal 14 Oktober kemarin.
Kasasi Direktur RSUD Banten Ditolak
Kasus Korupsi Jaspel Rp2,3 Miliar
BPS: Pengangguran di Banten Tertinggi
496 Ribu Orang Menganggur
Pengangguran di Banten Capai 8,25%
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi ada pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 11,24 persen.
UMK Serang Rp 3,3 Juta
Pj Walikota Serang, Ade Aryanto menyatakan, kesepakatan UMK sudah disampaikan kepada Gubernur Banten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten.
Buruh Diimbau tak Minta Kenaikan UMK
Hal tersebut dikarenakan selain UMK yang saat ini sudah tinggi, banyak juga investor yang mulai berpaling dari Kabupaten Serang ke daerah lain.
Bappeda Klaim Angka Pengangguran Menurun
Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang, Kurnia Satiawan mengklaim setiap tahunnya angka pengangguran di Pandeglang menurun.
Buruh Minta UMK Naik 20%
Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (ASPSB) Serang, melakukan aksi unjuk rasa di depan Pemkab Serang, Kamis (8/11).
Buruh Tuntut Kenaikan UMK 20 Persen
Ribuan buruh Kabupaten Serang melakukan aksi di halaman Pemkab Serang, Kamis (8/11).
Tuntut Kenaikan UMK 20%
Sekitar 8.000 buruh dari delapan aliansi berunjuk rasa di depan kantor Bupati Serang, Kamis (8/11/2018).
UMK Pandeglang Naik 8,03 Persen
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pandeglang tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 2.542.539.
Buruh Tuntut UMK Rp4,3 Juta
Ribuan buruh dari 8 serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Serang.
2019, UMK Pandeglang Naik Rp 188.989
Naik sekitar 8,03 persen dari UMK Tahun 2018
2019, Pemkot Pastikan UMK Cilegon Naik
Pemerintah daerah kini tengah mulai melakukan pembahasan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2019.
Buruh Tuntut Kenaikan UMR 2019
Puluhan orang yang tergabung dalam komite aksi buruh Tangerang (Kabut) menyambangi Kantor Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Tangerang, kemarin.
Pencaker Mencapai Angka 4.784 Orang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang mencatat, sejak Januari - Februari 2019 total angka Pencari Kerja (Pencaker) mencapai 4.784 orang.
Proses Hibah Aset Belum Kelar
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan hingga saat ini permasalah serah terima dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan Pemerintah Kota Tangerang (Pemkot) ternyata belum rampung.
Rp 264 miliar Dana Desa Belum Dicairkan
Soalnya, Dana Desa (DD) sebesar Rp264 miliar belum bisa dicairkan, lantaran Bupati Irna Narulita belum mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang tata cara pengalokasian DD...
9 Fraksi Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Terkait LKPJ Bupati Tahun 2018
Anggaran Pembelian Randis Fantastis
Tahun 2018 Sebesar Rp 5,2 M, Tahun 2019 sebesar Rp 5,8 M
Lebak Gulirkan Dana Desa Rp 400 M
Anggaran tersebut akan disebar ke 340 desa.
OPD Diminta Gali Potensi Pajak
Untuk Menambah Pajak Hotel dan Restoran yang Diprediksi Menurun
Pajak Kendaraan Naik
Mulai kemarin (11/3), Pemprov Banten menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) dari 1,5 persen menjadi 1,75 persen.
Setahun, Raup Pendapatan Rp2,3 Triliun
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi primadona Pemprov Banten dalam mengumpulkan pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD).
Dewan Diusulkan Dapat Mobdin Baru
Lima orang pimpinan DPRD Banten periode 2019-2024 diusulkan mendapatkan mobil dinas (mobdin) baru.
Syafrudin: Bukan Permintaan Saya
Wali Kota Serang Syafrudin buka suara soal tunggangan barunya Toyota Land Cruiser Prado.
Hindari Calo, Kir Online Diberlakukan
Sukriadi, salah satu sopir mengaku kurang peduli dengan sistem apa pun yang digunakan oleh Dishub Kota Cilegon untuk menguji kir, yang terpenting adalah penumpang.
Ribuan Pengemudi Malas Uji Kir
Dinas Perhubungan Kabupaten Serang mencatat, sekira 25 persen dari 9.000 kendaraan wajib uji kir atau sekira 2.250 kendaraan tidak patuh melakukan uji kir.
Pengangguran Masih Jadi PR Pemkab
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyebutkan, jika pengangguran masih menjadi permasalahan yang sulit ditangani hingga menjelang masa akhir jabatannya.
Bankeu Tinggal Tunggu Persetujuan Gubernur
Penyusunan regulasi tentang bantuan keuangan (bankeu) untuk kabupaten/kota sudah rampung dan tinggal mendapat persetujuan Gubernur Banten Wahidin Halim.
Pandeglang: Bankeu Pemprov Masuk Kas Daerah
Setelah beberapa kali dipertanyakan, akhirnya bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Banten tahun 2019 sebesar Rp50 miliar ditransfer.
Banyak Pejabat Terseret Korupsi Proyek Konstruksi
Sejumlah pekerjaan konstruksi yang menyebabkan kerugian negara itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai 2012 sampai 2015.
Pandeglang: 286 Desa Belum Cairkan DD
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang Taufik Hidayat mengaku hingga saat ini baru 40 desa yang sudah mencairkan Dana Desa...
Pemohon Kecewa, Dishub Akui Keterbatasan
Menanggapi tutup istirahat lebih awal tersebut, Kepala Seksi Keselamatan Dishub Tangsel Hikmat Maulana, mengungkapkan, pengurangan jam ini karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan...
Terdakwa Kasus Genset Klaim Tak Salah
Ketiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan genset RSUD Banten menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Serang, kemarin.
Dewan Minta Bankeu Dievaluasi
Sekretaris BPKAD Kabupaten Serang Rudi Afandi menjelaskan, tahun ini Pemkab Serang hanya menerima Rp 60 miliar.
Rp 30 Miliar untuk PPPK
Pemkab Tangerang akan menganggarkan sekira Rp30 miliar untuk menggaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Anggaran Bansos Naik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, melalui Dinas Sosial (Dinsos) setempat mengalokasikan anggaran Bantuan Sosial (Bansos) Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 90,9 milyar.
Anggaran Jamsosratu Naik
Kali ini anggaran sebesar Rp56 miliar akan dibagikan kepada sebanyak 50 ribu keluarga miskin se-Banten dalam tiga tahap.
Pemprov Kucurkan 27 Miliar
Pada Penyaluran Bansos Jamsosratu tahap I gelombang ke-1 tersebut, Pemprov Banten menggelontorkan dana sebesar Rp 27,571 miliar untuk 27.571 Rumah Tangga Sasaran (RTS) masing-masing...
Rp87,5 Miliar untuk Keluarga Miskin
Tahun ini, Pemprov mengalokasikan anggara sebesar Rp87,5 miliar yang diperuntukkan bagi 50 ribu keluarga di delapan kabupaten kota di Banten.
Bantuan Keuangan Provinsi Sudah Diterima
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Ramadani mengatakan, Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penetapan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Banten untuk Kabupaten Pandeglang, sudah...
Serang: Pencairan Bankeu Tunggu Surat Bupati
Proses pencairan bantuan keuangan (bankeu) untuk Pemkab Serang dari Pemprov Banten saat ini masih menunggu surat permohonan Bupati Serang.
Pandeglang: Bankeu Belum Bisa Digunakan
Meski Pemprov Banten telah mentransfer Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk Kabupaten Pandeglang sebesar Rp50 miliar, tetapi hingga kemarin dana tersebut belum bisa digunakan Organisasi Perangkat...
Penyaluran Hibah Dikawal BPKP
Tahun ini, Pemprov mengalokasikan dana Rp2,3 triliun untuk hibah dan Rp105,9 miliar untuk bansos.
Penyaluran Hibah Bansos Diperketat
Hal itu sering dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 51 Tahun 2017.
Aset Pemprov Rp19,48 Triliun
Aset itu tersebar di 41 organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemprov.
Aset Senilai Rp 419 Miliar Bakal Dihapus
Pemprov Banten segera mengusulkan penghapusan aset atau barang milik daerah (BMD) dengan nilai mencapai Rp419,73 miliar.
Lebak: Pemkab Tertibkan Aset Daerah
Pemkab Lebak menjalin kerja sama dengan kantor wilayah Badan Petanahan Nasional (BPN) Banten menertibkan aset daerah.
Tangerang: Pemkab Terima 75 Sertifikat Aset dari BPN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menerima 75 sertifikat tanah yang merupakan aset daerah dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten.
BPN Target Terbitkan 58.900 Sertifikat Tanah Gratis
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Kabupaten Serang menargetkan, menerbitkan 58.900 sertifikat gratis bagi warga Kabupaten Serang pada 2019.
802 Aset Pemprov Belum Bersertifikat
Kasubid Bina Aset Milik Daerah Lukmanul Hakim mengatakan, aset yang belum bersertifikat itu tersebar di kabupaten kota.
Rp 162 M Disiapkan untuk 47 Bidang Tanah
Pemkab Tangerang membutuhkan tanah tersebut untuk melaksanakan pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan olahraga.
Serang: DPKTB Kebut Lelang Proyek
Paket pekerjaan senilai Rp 37 miliar tersebut ditargetkan selesai di tahun ini.
Kepala ULP: Lelang Lambat akibat OPD-nya
Asisten Daerah (Asda) II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Pandeglang, Indah Dinasiani menyatakan, adanya keterlambatan dikarenakan pada bulan Februari lalu terbit Peraturan...
Puluhan Ribu Kendaraan Belum Bayar Pajak
Sebanyak 35.243 kendaraan bermotor berbagai jenis di Kota Cilegon belum membayar pajak.
Pandeglang: 183 Desa Belum Cairkan DD
Kegiatan pembangunan di 326 desa di Kabupaten Pandeglang tahun ini belum bisa dilaksanakan.
Serang: Serapan Dana Desa Rendah
Sekadar diketahui, pemerintah desa menerima tiga sumber anggaran, yakni dana desa (DD) dari pemerintah pusat, serta anggaran dana desa (ADD) selain bagi hasil pajak...
Cilegon: Serapan Anggaran Rendah
Berdasarkan hasil evaluasi keseluruhan, dari total anggaran belanja sekira Rp2,038 triliun, serapan anggaran sampai akhir April lalu sekira Rp406 miliar atau sekira 19,93 persen.
Pemprov Hibahkan Rp 100 Miliar
"Pemprov sangat menyambut baik berdirinya Fakultas Kedokteran Untirta, karena Banten sangat membutuhkan tenaga medis. Dan untuk masalah kesehatan Banten masih rendah," katanya.
LKPj Walikota 2018, Pemkot Terima Banyak Rekomendasi
Pada pelayanan dasar, Pansus memberikan banyak sekali catatan dan rekomendasi diantaranya mengenai tingginya angka kematian ibu dan bayi, gizi buruk yang hingga saat ini...
RPJMD Kota Serang Diketok
Tidak hanya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, Pemkot Serang mewacanakan alun-alun tiap kecamatan menjadi prioritas programnya.
RPJMD Kota Serang Disetujui
Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa dalam RPJMD kali ini, pihaknya telah menetapkan beberapa program prioritas diantaranya pembangunan SDM dan pembangunan infrastruktur.
Kawasan Indusri Kasemen Masuk RPJMD
Wakil Walikota Serang Syafrudin membenarkan bahwa kawasan Industri Kasemen masuk dalam RPJMD, namun dirinya masih menunggu perubahan atas revisi RTRW.
Serang: Pemkab Harus Siapkan Rp95 M
Kabupaten Serang dari sektor pendidikan masih menemui persoalan fasilitas sekolah, terutama ruang kelas rusak.
Proyek PLTSa Cipeucang Dilirik Ratusan Investor
Proyek PLTsa Kota Tangsel ini termasuk dalam 12 Kota Prioritas Nasional yang tercantum dalam Perpres No. 35 tahun 2018.
Pattiro Dorong Pemkab Optimalkan CSR
"Sebetulnya bukan tidak terserap, hanya ada masalah kontrak saja. Sekarang bukan masalah rusak atau tidak, tapi kami mengedepankan coring yang sudah disiapkan. Insya Allah...
Rp 12 M untuk Tiga Puskesmas
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak tahun ini akan membangun tiga Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi sebesar Rp12 miliar.
Proyek PLTSa Cipeucang Diminati Ratusan Perusahaan
Setidaknya terdapat kurang lebih terdapat 300 peserta yang berasal dari perusahaan swasta nasional maupun asing dan BUMN di bidang pelaku industri menghadiri market sounding...
Rp 12 M untuk Bangun Tiga Puskesmas
Pembangunan Puskesmas dengan prototipe ini, menurut Sukirman akan disesuaikan dengan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) nomor 75 tahun 2014 yaitu bangunannya yang cukup besar. Sehingga...
Pengawasan Dana Desa Diperkuat
Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengatakan bahwa pengawasan dana desa menjadi isu yang sensitif, melihat besarnya dana yang diberikan kepada pemerintah desa.
Penggunaan Dana Desa Banyak Masalah
Ditegaskan Subhan, pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa merupakan agenda rutin BPKP, sama halnya yang dilakukan Inspektorat.
Lebak: Janji Pembangunan Jembatan Dipertanyakan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak Wawan Kuswanto menerangkan, pemerintah pusat melalui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berjanji untuk membangun 30...
Serang: Retribusi Metrologi Sumbang PAD Rp1,4 M
Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Serang Abdul Wahid mengatakan, kegiatan metrologi merupakan pengalihan dari Pemprov Banten pada 2017.
3.122 Ponpes Diguyur Rp62,4 Miliar
Pemprov Banten telah mengalokasikan hibah uang bidang keagamaan tahun anggaran 2018 kepada 263 lembaga, dengan nilai Rp102 miliar lebih, sebagaimana Radar Banten memberitakan.
Pemprov Mulai Bagikan Bantuan untuk Ponpes
Wahidin berharap bantuan dana itu bisa dimanfaatkan untuk operasional pesantren atau sesuai dengan kebutuhan lainnya di ponpes tersebut.
Pemprov Bangun Tiga Masjid Senilai Rp7,5 M
Ketiga masid tersebut dibangun masing-masing di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.
Serang: Pencairan Dana Desa Terhambat Birokrasi
Diduga, lambannya pencairan dana desa akibat terhambat proses birokrasi yang dinilai berbelit.
Tangerang: 2019, Dindik Bangun Tiga SMP Baru
Tiga SMPN akan dibangun di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Curug, Sepatan dan Tigaraksa.
Serang: Revitalisasi TPAS Cilowong Direncanakan 2020
Sebelumnya, Kepala DLH Kota Serang Ipiyanto menuturkan, perbaikan yang telah direncanakan tersebut, selain berupa perbaikan sarana, juga penguatan terhadap wilayah yang dijadikan TPAS.
Serang: Molor Setahun, DED Terminal Tunjung Teja Rampung
Ia menjelaskan, untuk pembangunan tahap kedua ini akan menghabiskan Rp 1,2 miliar. Anggaran tersebut untuk membangun beberapa fasilitas seperti ruang tunggu, toilet, mushola dan...
Dana Hibah KONI Kota Tangerang Turun
Kadispora Kota Tangerang Dedi Suhada mengatakan dana hibah tidak terlambat dalam perncairannya.
Desa Harus Pahami Proses Birokrasi
Pemerintah desa pun diminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang untuk bersabar dan memahami proses birokrasi.
Silpa Kabupaten Tangerang Bengkak
Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Pemkab Tangerang tahun 2018 mencapai Rp792,24 miliar.
Kejar Jalan Mulus Siapkan Rp 40 Miliar
"Anggaran kami itu sekitar Rp 80 miliar. Adapun untuk anggaran untuk konstruksi jalanan itu berada di angka Rp40 miliar," ujarnya.
Syafrudin Minta Bantuan Mendagri
Kata dia, langkah itu dilakukan karena belum ada perkembangan yang baik dalam proses pelimpahan aset.
Pengambilan Jenazah, Gratis
Dalam Perkara Dugaan Pungli
Pandeglang: Realisasi APBD 2018 Capai 97 Persen
Bupati Irna Narulita menyebutkan realisasi penggunaan APBD Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2018 mencapai 97 persen atau sebesar Rp2,362 triliun dari jumlah APBD sebesar Rp2,428...
Pengusutan Korupsi Genset Terganjal Vonis
Pengusutan perkara korupsi pengadaan genset RSUD Banten senilai Rp 2,2 miliar masih terganjal putusan Pengadilan Tipikor Serang.
Serapan Anggaran Tak Capai Target
Diketahui, persentase serapan keuangan mengacu pada besaran APBD tahun anggaran 2019 yang nilainya mencapai 12,15 triliun. Berbeda dengan realisasi fisik yang sudah mencapai 40,24...
Pencairan DD Tahap Dua Tahun 2019 Disoal
Konsultan Nasional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (KNP3MD), mempertanyakan proses pencairan Dana Desa (DD) tahap dua tahun 2019 kepada Pemkab Serang.
P3MD Minta Percepat Pencairan Dana Desa
Lantaran itu, P3MD mendesak Pemkab Serang mendorong pemerintah desa segera mengajukan pencairan dana desa.
Pemprov Banten Ajukan Perubahan RPJMD
Terbitnya regulasi mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal juga disebutkan sebagai salah satu...
Tsunami Jadi Dasar Revisi RPJMD
Ada enam dasar perubahan RPJMD, meliputi bencana tsunami sampai belum adanya kerangka pendanaan pembangunan yang bersumber dari non APBD.
Tsunami Salah Satu Alasan Ubah RPJMD Banten
Pemprov Banten mengajukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 kepada DPRD dalam rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda tersebut di Gedung DPRD...
14.000 Lulusan SMK Menganggur
Dari 82 SMK yang ada di Kabupaten Serang, ucap dia, hanya ada 27 SMK yang mendaftar sebagai BKK.
Serang: Silpa Pemkot Rp100,44 M
Realisasi APBD 2018 Pemkot Serang menyisakan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp100,44 miliar dari total anggaran sebesar Rp1,33 triliun.
Sudah Dianggarkan, Pajak Menunggak
Sebagimana diketahui pada tahun 2018 tercatat sebanyak 169 unit kendaraan yang dilelangkan.
Pandeglang: 1.207 Kendaraan Dinas Nunggak Pajak
Ribuan randis tersebut sampai sekarang belum membayar pajak dan total tunggakan pajaknya sekitar Rp 400 juta.
Perubahan RPJMD Disoal
Penjelasan perlu disampaikan agar alasan selanjutnya berupa belum adanya kerangka pendanaan pembangunan yang bersumber dari non APBD dianggap 'penumpang gelap' dalam revisi RPJMD.
Perubahan RPJMD Banten Dikritik
Akan tetapi, dari enam alasan yang dikemukakan pemprov terkait usulan revisi RPJMD, empat alasan diantaranya belum bisa dipahami.
Revisi RPJMD Banten Dipertanyakan
Pantauan Kabar Banten, seluruh fraksi DPRD Banten secara bergantian menyampaian pandangan terhadap usulan perubahan RPJMD dari Pemprov Banten.
Dana Kebencanaan Dipantau
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pandeglang Pery Hasanudin menerangkan, tindakan pengawasan tersebut penting dilakukan agar dana kebencanaan dapat dipergunakan sesuai aturan dan tidak dikorupsi.
Dana Kebencanaan Terpakai Rp750 Juta
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang Ramadani mengatakan, hingga kini dana kebencanaan untuk penanganan tsunami telah terpakai sebesar Rp750 jutaan.
Gubernur Minta Lahan untuk Korban Tsunami
Dalam sambutannya, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta agar Kementerian ATR BPN bisa membantu menyediakan lahan untuk membangun hunian tetap (huntap) bagi para korban tsunami...
Pemprov Siapkan 17,8 Hektare Hunian Tetap
Pemulihan Pascatsunami
Bantuan Tsunami Melimpah Ruah
Kali ini, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Banten memberikan bantuan 10 unit perahu bagi warga nelayan korban terdampak tsunami Selat Sunda.
Belasan Korban Tsunami Dapat Bantuan Usaha
Sebanyak 14 warga Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka yang menjadi korban bencana tsunami Selat Sunda pada Desember 2018 mendapatkan bantuan usaha senilai Rp 785.000 per...
Bupati Siap Bangun Hunian Sementara
Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar siap merealisasikan keinginan Bupati Pandeglang untuk membangun Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat yang terdampak bencana tsunami selat Sunda beberapa...
Hotel di Pandeglang Diberi Insentif Pajak
Pemkab Pandeglang memberikan insentif pajak hotel sebesar 50 persen.
Pemerintah Bantu 7,7 M untuk Huntara
Irna meyakini, Pandeglang akan kembali bangkit dari keterpurukan akibat bencana tsunami yang terjadi akhir tahun 2018 lalu.
Santunan Korban Tewas Bencana Tsunami Dikaji
Pemkab Bakal Berikan Rp 10 Juta
1.071 Huntap Ditanggung Pemprov
Rencana pembangunan 1.071 hunian tetap (huntap) untuk 1.071 kepala keluarga (KK) korban tsunami akan ditanggung Pemprov Banten.
400 Huntara Selesai Dibangun
Pemkab Pandeglang melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) membangun 400 hunian sementara (huntara) dari 824 huntara yang harus dibangun.
Pembangunan 481 Huntara Belum Selesai
Diketahui, pembangunan huntara itu masih berproses di Desa Cibenda, Kecamatan carita, sebanyak 37 unit yang harus segera dipasang Kwh listrik. Sedangkan, di Desa Citanggok...
Pembangunan Huntara Diapresiasi
Sejumlah anggota DPRD Pandeglang mengapresiasi kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang yang berhasil menyelesaikan pembangunan 300 unit hunian sementara (huntara),...
Anggaran Bencana
Kejaksaan Negeri Pandeglang belum mengetahui secara pasti total anggaran bantuan bencana alam tsunami Selat Sunda.
Penggunaan Dana Bantuan Tsunami Dinilai Tak Transparan
Hingga kini, Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, belum mendapat laporan penerimaan dan pemanfaatan dana bantuan tsunami...
OPD Diminta Gali Potensi Pajak
Sehingga, mampu menutupi PAD dari target pajak hotel dan restoran, yang diperkirakan menurun akibat belum pulihnya perekonomian di kawasan Anyer-Cinangka, pasca tsunami.
Promosi Wisata Dianggarkan Rp3 Miliar
Pemkab Pandeglang melalui Dinas Pariwisata tahun ini mengalokasikan anggaran Rp3 miliar untuk mempromosikan pariwisata yang hancur akibat tsunami.
400 Huntara Segera Dibangun
Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang segera membangun 400 unit hunian sementara (huntara) untuk...
Ratusan Rutilahu Diperbaiki
"Di tahun ini yang mendapat bantuan sebanyak, 821 unit, kalau tahun sebelumnya kecil hanya Rp3 Milyar, tahun ini ada peningkatan hampir 2 kali lipat...
Target Pajak Hotel Direncanakan Direvisi
Dari sekitar 74 objek pajak hotel yang ada di Anyer dan Cinangka, beberapa di antaranya memilih untuk tutup.
Realisasi Pajak Hotel Anjlok
Menurutnya, belum tercapainya target perhotelan dampak dari tsunami di Anyar Cinangka.
Pandeglang Bangkit, 5 Isu Strategis Ditetapkan
Kelima isu tersebut diantaranya: 1.Kualitas dan kuantitas infrastruktur, 2. Pengentasan kemiskinan 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan, 4. Menekan angka pengangguran, 5. Peningkatan perekonomian, sosial...
Pariwisata Anyer Meningkat 20 Persen
Pemkab Minta Status AGK Dicabut
Pandeglang Bangkit, 5 Isu Strategis Ditetapkan
Kelima isu tersebut diantaranya: 1.Kualitas dan kuantitas infrastruktur, 2. Pengentasan kemiskinan 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan, 4. Menekan angka pengangguran, 5. Peningkatan perekonomian, sosial...
Perubahan RPJMD Disoal
Usulan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Baten 2017-2022 yang merupakan program kerja Gubernur Banten dan wakilnya, Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy diprotes oleh...
Pansus Bedah Perubahan RPJMD
DPRD Banten membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Raperda Usul Gubernur tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022.
WH: Perubahan RPJMD untuk Tingkatkan Kinerja
Gubernur Banten Wahidin Halim mengapresiasi seluruh fraksi di DPRD Provinsi Banten atas pandangan umum yang substantif dan dukungan terhadap perubahan Perda RPJMD 2017-2022.
Reaktivitasi Jalur Kereta Api Rangkasbitung – Labuan
Reaktivasi jalur kereta api Rangkasbitung - Labuan sedang digarap serius.
Kejari Nilai Bantuan Tsunami tak Transparan
Akan tetapi, pihak kejari tidak bisa mengambil tindakan jika hanya mendapat laporan lisan saja.
Kejari Pertanyakan Bantuan Tsunami
Terkait sisa dana bantuan tsunami yang didapat oleh Pemerintah Daerah Pandeglang menjadi sorotan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang.
Penerimaan Pajak Hotel Anjlok
Diduga anjloknya penerimaan pajak hotel akibat dampak tsunami.
Tahun Ini, Ribuan RTLH Dibangun
Dibiayai APBN dan APBD Sebesar Rp35 M
Rusunawa Tak Terurus
Tunggak Tagihan Listrik Puluhan Juta Rupiah
Sisa Bantuan Tsunami Rp 1,5 Miliar
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang mencatat ada Rp 1,5 miliar sisa bantuan tsunami.
Kabupaten Serang: Realisasi Belanja Lahan Rendah
"Belanja modal tanah baru terealisasi 12,03 persen," ungkapnya.
Kabupaten Serang: Serapan Belanja Lahan 5 OPD Rendah
"Kami berupaya evaluasi terhadap OPD yang masih rendah serapannya, terutama untuk kegiatan fisik," kata Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa saat ditemui setelah sidang paripurna...
Silpa APBD Banten Disorot
Tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) ABPB Banten 2018, mendapat sorotan oleh mayoritas fraksi di DPRD Banten.
Silpa Jadi Sorotan
Fraksi-fraksi di DPRD Banten mempertanyakan tingganya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD tahun 2018 yang cukup besar, hingga mencapai Rp 1,06 triliun.
Belanja Daerah di Bawah Target
Silpa APBD 2018 Capai Rp1 Triliun
Wagub: Silpa Idealnya 6 Persen
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten membeberkan alasan tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2018.
WH Diminta Evaluasi OPD Serapan Rendah
Gubernur Banten Wahidin Halim diminta untuk mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapan anggarannya masih rendah tahun lalu.
Belanja Tak Langsung Rp8,1 Triliun
Komposisi belanja tidak langsung (BTL) pada Rancangan APBD Provinsi Banten 2020 mencapai 62,34 persen atau Rp8,12 triliun dari total belanja daerah Rp13,03...
Rp13 Triliun Dibahas Dua Bulan
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten Budi Prajogo mengaku pesimistis bila Dewan baru bisa merampungkan pembahasan APBD 2020 sesuai jadwal yang ditetapkan...
Konsinyasi Waduk Sindangheula Disahkan
Sebanyak 14 termohon ditetapkan menerima dana ganti rugi sekira Rp3,3 miliar.
Serang: 1000 Bangunan Akan Ditertibkan
Wakil Bupati (Wabup) Serang Pandji Tirtayasa, mencatat ada sebanyak 1000 bangunan di bantaran Kalimati Ciujung yang berlokasi di wilayah Kecamatan Pontang, Tirtayasa...
Serang: Kali Mati Mulai Dinormalisasi
Terkait itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Serang Hatib Nawawi mengaku, pihaknya belum menerima informasi akan dimulainya proyek...
Pemerintah Dinilai Perlu Beri Ganti Untung
Sementara, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang Ajat Sudrajat masih menunggu perintah dari balai besar.
Lebak: Eks Pemilik Lahan Masih Ditagih Pajak
Munculnya tagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan - (SPPT-PBB) kepada warga eks pemilik lahan Tol Serang-Panimbang (Serpan) menuai polemik.
Lebak: BPN Janjikan Pembayaran Lahan
Menurutnya, untuk tanah sisa bisa dibayarkan, akan tetapi harus melalui mekanisme tertentu berdasarkan kajian dan peraturan perundang-undangan.
Normalisasi Kalimati Ciujung Butuh Rp 200 M
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung dan Cidurian (BBWSC3), Tris Raditian mengatakan, saat ini proyek tersebut sudah mulai kontrak dan berjalan.
Puluhan Tanah Wakaf Terdampak Tol Serang-Panimbang
Rinciannya, Kabupaten Lebak 40 bidang, Pandeglang 21 bidang dan Kabupaten Serang 13 bidang.
Serang: Pembangunan RTLH Difokuskan ke Kasemen
Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menargetkan ratusan rumah tidak layak huni (RTLH) akan dibangun pada 2019 ini.
Serang: Masih 50 RTLH di Sangiang Butuh Rehab
Sebanyak 31 RTLH di Desa Sangiang yang sudah selesai direhab oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.
Pandeglang: Pembagian Jaspel Diduga Tidak Transparan
Sejumlah pegawai dan tenaga medis di lingkungan Puskesmas Pandeglang mengeluhkan realisasi pembagian hak jasa pelayanan (jaspel) untuk medis yang dinilai tidak transparan.
Bantuan Gempa Tak Kunjung Cair
Bantuan yang sebelumnya dijanjikan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) itu tak kunjung turun.
Korban Tsunami Diverifikasi, Penerima Bantuan Berkurang
Dari sebanyak 800 rumah yang sebelumnya didata terdampak gempa bumi, ternyata tak seluruhnya akan mendapatkan bantuan.
Rp13,3 M untuk Huntap Korban Tsunami
Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran pengadaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat Banten korban tsunami Selat Sunda sebesar Rp13,3 miliar.
Bantuan Untuk Korban Gempa Belum “Ngucur”
Camat Mandalawangi, Entus Bhakti membenarkan jika sampai sekarang (23/08/2019) bantuan dari Pemprov Banten maupun Pemerintah Pusat, yang diperuntukkan korban gempa belum "ngucur"....
Proyek Pelebaran Jalan Palka Mandek
Beberapa titik termasuk median jalan provinsi itu belum selesai dibangun sehingga dinilai membahayakan pengendara.
Pandeglang: Pemkab Dapat Hibah Rp17 Milyar
Pemerintah Kabupaten Pandeglang menerima Hibah Barang Milik Negara dari Kementerian PUPR Republik Indonesia kurang lebih Rp17 Milyar.
Pandeglang: Nelayan Minta Normalisasi Muara
Sebab, kondisi muara mulai dangkal, sehingga kapal nelayan sulit untuk bersandar di muara tersebut.
Relokasi Pasar Induk Telan Rp50 M
Perencanaan pemindahan relokasi Pasar Induk yang saat ini berada di Rau (PIR) Kota Serang akan menelan anggaran sekitar Rp50 miliar, anggaran tersebut...
Pandeglang: Pemkab Dapat Bantuan 15 Kapal Motor
Pemkab Pandeglang mendapatkan bantuan 15 kapal motor (KM) dari Pemkab Tangerang untuk para nelayan yang menjadi korban tsunami beberapa waktu lalu.
Pandeglang: Anggarkan Rp 40 M Untuk 79 Desa
Pemkab Pandeglang kembali mendapat bantuan sebesar Rp 40 miliar. Bantuan itu katanya, dikhusukan untuk 79 Desa yang tersebar di 35 Kecamatan seKabupaten...
Galian C Dianggap Meresahkan
Sejumlah masyarakat Kecamatan Bojonegara dan Pulo Ampel, meminta Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah untuk mengatasi persoalan galian C yang ada di wilayahnya.
Sanksi Tegas Penambang Gunung Santri
DPRD Kabupaten Serang mendukung sikap warga yang menolak aktivitas penambangan di wilayah Bojonegera-Puloampel.
Tolak Geotermal, Ratusan Warga Istighotsah
Ratusan warga Kecamatan Padarincang menggelar istighotsah di pintu masuk proyek geotermal, Jalan Palima-Cinangka, Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Senin (26/8).
Warga Padarincang Tetap Tolak Geothermal
Sejak 2017 lalu masyarakat Padarincang menolak adanya PLTPB di wilayahnya.
Proyek Geotermal Dilanjutkan
Pihak perusahaan PT Inti Bumi Perkasa (IBP) Energi mengklaim sudah mengantongi izin lengkap.
Rusak Proyek Geothermal Terancam Pidana
Sejauh ini, kata dia, pihaknya belum menerima adanya laporan.
Proyek Geotermal Bakal Dievaluasi Pusat
Massa diterima dengan baik oleh jajaran kementerian dan melakukan audiensi yang dikawal ketat puluhan aparat kepolisian.
PLTU Labuan Keluarkan Bau Menyengat
Sejumlah warga di lingkungan sekitar PLTU II Labuan mencium aroma kurang sedap atau menyengat.
Proyek PLTU 9-10 Dilanda Isu Kesehatan
Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Unit 9 dan 10 Suralaya, Kecamatan Pulomerak dirundung isu kesehatan.
Pemenang Lelang PLTSa Diumumkan Desember
Perkembangan terkini, pengerjaan proyek itu masih pada tahap lelang untuk mencari perusahaan yang mampu mengerjakan proyek yang dicanangkan pemerintah pusat itu.
Warga Suralaya Bantah Keluarkan Petisi
Diduga ulah oknum disusupi kepentingan tertentu
Lelang Pemenang PLTSa Diumumkan Desember
Pemerintah Kota Tangerang memastikan proyek pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) tetap berlanjut.
Pembangunan Huntap Korban Tsunami: Pembebasan Lahan tak Kunjung Rampung
Pembangunan hunian (huntap) untuk warga terdampak bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang 22 Desember lalu, belum dapat dilaksanakan.
Cilegon: Dana Santunan Korban Tsunami Cair
Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana (PSKB) pada Dinas Sosial Kota Cilegon, Tb Hkualizaman membenarkan dana santunan delapan korban tsunami warga...
Perumahan Berbasis Syariah Masih Belum Mendapat Perhatian Pemerintah
Saat disinggung prospek perumahan syariah di Tangerang, Deri menyatakan, secara umum perumahan berbasis syariah sebetulnya memiliki progres yang cukup baik di Tangerang.
Dana Kebencanaan Direncanakan Ditambah
Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Pandeglang masih melakukan perhitungan besaran anggaran yang akan dibahas dengan legislatif pertengahan November ini.
Kelebihan Pembayaran Proyek 2018 Didalami
Inspektorat Kabupaten Pandeglang saat ini tengah fokus mendalami adanya temuan kelebihan pembayaran.
Infrastruktur Masih Sering Dikorupsi
Sejak 2018 hingga 2019 tercatat sudah beberapa kasus infrastruktur ditangani aparat penegak hukum di Banten.
Pelaksana Proyek DI Cikamunding Ditahan
Pantauan Radar Banten di kantor Kejari Lebak, kemarin (10/10/2019), penyidik unit tindak pidana korupsi (tipikor) melimpahkan kasus dugaan korupsi rehabilitasi DI Cikamunding...
Pembangunan APBD Terkendala Bankeu
Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi belum bisa merinci APBD Kota Serang tahun 2020.
Lebak: APBD 2019 Terserap Rp2,8 M
Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Lebak Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp 2,8 miliar atau 63,5 persen.
Lebak: RAPBD 2020 Turun Rp 393,72 M
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak 2020 direncanakan sebesar Rp2,25 triliun.
Lebak: Defisit APBD 2020 Diprediksi Capai Rp150 M
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 diprediksi mengalami defisit mencapai Rp150 miliar.
Lebak: RAPBD 2020 Defisit Rp 150 Miliar
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 direncanakan berimbang sebesar Rp2,25 triliun.
Lebak: Defisit APBD 2020 Diperkirakan Rp150 M
Defisit salah satunya dipengaruhi kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 100 persen per Januari 2020 nanti.
Postur RAPBD Banten Masih Bisa Berubah
Perubahan tersebut disesuaikan dengan dinamika yang berkembang dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) dengan DPRD Banten.
Serang: APBD 2020 Defisit Rp217 miliar
Rancangan APBD Kabupaten Serang 2020 mengalami defisit Rp217 miliar.
RAPBD Kota Cilegon 2020 Alami Penurunan
Rancangan APBD Tahun anggaran 2020 Kota Cilegon mengalami penurunan, pada 2019 APBD Kota Cilegon mencapai Rp1,874 triliun sementara pada 2020 Rp 1,796,21...
Dewan Bongkar RAPBD Banten
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten melakukan bongkar pasang terhadap komposisi rancangan APBD 2020 yang diusulkan Gubernur Banten Wahidin Halim.
Dinas PUPR Tinggikan 19 Jembatan di Kota Tangerang
Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan pada Dinas PUPR Kota Tangerang Iwan Nursyamsu menjelaskan, seluruh jembatan mulai dikerjakan pada pertengahan September dan...
Jembatan Ciracas Habiskan Rp10,8 Miliar
Jembatan Karundang/Ciawi II diproyeksikan untuk mengurai kemacetan di jalur Lingkar Selatan Kota Serang.
Proses Pengerjaan 19 Jembatan Dipercepat
Adapun jembatan yang direvitalisasi di antaranya seperti di Jembatan Jalan H. Entong, Jembatan Taman Cibodas, Jembatan Cemara, Jembatan Teuku Umar, Jembatan Muja...
Proses Pengerjaan 19 Jembatan Dipercepat
Percepatan dilakukan agar kenyamanan masyarakat Kota Tangerang tidak terganggu.
Jembatan Cipajajar Telan Anggaran Rp637 Juta
Jembatan Cipajajar yang berada di ruas Jalan Rangkasbitung-Malingping, tepatnya di Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, kini tengah dibangun.
Eks Kadishub Banten Tersangka, Dugaan Korupsi Internet Desa
Mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Kadishubkominfo) Banten, Revri Aroes tersandung kasus dugaan korupsi. Revri ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengembangan telekomunikasi...