Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

 

NOMOR: 54/NK/I-XIII.2/2/2011 

NOMOR: 119/241-UM/2011

 

TENTANG

 

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN

DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

 

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu sebelas, bertempat di Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.   I Nyoman Wara                            :  Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Palka Nomor 1, Palima, Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2.   Asmudji H.W.                              :  Pejabat Bupati Pandeglang, yang berkedudukan dan berkantor di  Jalan Satria Wijaya Nomor 1, Pandeglang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

 

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

 

 

 

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

  1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK memiliki kewenangan untuk meminta dokumen yang wajib diberikan setiap orang serta mengakses data dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  2. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan;
  3. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelolaan APBD dan mempunyai tugas menyusun laporan yang merupakan pertangungjawaban APBD;

Selanjutnya, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan di bawah ini:

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Kerjasama Daerah.

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan :

  1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
    1. Data PIHAK KEDUA adalah data milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang  yang diperlukan BPK dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

 

  1. Akses Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah suatu cara atau metode untuk melihat, mengirim, mengambil, dan menggunakan Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  2. Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah suatu sistem yang terdiri dari sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi, dan prosedur yang digunakan untuk mengakses Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

 

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

 

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:

  1. sistem aplikasi komputer;
  2. infrastruktur jaringan komunikasi; dan
  3. prosedur Akses Data.

 

 

 

 

 

Pasal 4

Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang diperlukan dalam Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

  1. dokumen pelaksanaan anggaran;
  2. sistem pengelolaan keuangan daerah;
  3. sistem pengelolaan barang milik daerah;
  4. data selain huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  5. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang; dan
  6. hasil pengawasan internal.

 

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 5

Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang, kewajiban PARA PIHAK diatur sebagai berikut:

  1. PIHAK KEDUA menyediakan sistem jaringan komunikasi internal sampai dengan Gateway PIHAK PERTAMA;
  2. PIHAK PERTAMA menyediakan sistem jaringan komunikasi antara Gateway PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
  3. PIHAK KEDUA menyediakan server untuk menampung Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang agar dapat diakses oleh PIHAK PERTAMA;
  4. PIHAK PERTAMA menyediakan server untuk menampung Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang diakses dari PIHAK KEDUA; dan
  5. PIHAK PERTAMA memasang/menyediakan aplikasi miliknya atau yang berada di bawah penguasaannya, yang diperlukan agar dapat terjadi Akses Data antara PARA PIHAK.

 

Pasal 6

(1)      PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan Akses Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang secara online dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

(2)      PIHAK KEDUA menjamin keberlangsungan aplikasi dan ketersediaan data dalam Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

 

Pasal 7

Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang, PARA PIHAK melakukan kegiatan sebagai berikut:

  1. menyiapkan dan mengadakan infrastruktur pendukung Akses Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
  2. menyiapkan jenis dan format Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
  3. melakukan uji coba Akses Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang secara online;
  4. menyusun tata cara dan keamanan sarana Akses Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
  5. melakukan implementasi Akses Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
  6. melakukan pengawasan;
  7. melakukan evaluasi dan penyelesaian masalah; dan
  8. melakukan kegiatan lain dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Akses Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

 

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur dengan Petunjuk Teknis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

 

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 9

(1)      PIHAK KEDUA menjamin bahwa Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang disediakan melalui Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang merupakan data yang lengkap sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam Sistem Informasi PIHAK KEDUA.

 

(2)      PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Pandeglang digunakan hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

 

Pasal 10

(1)      Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PARA PIHAK membentuk Tim Kerja.

(2)      Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan masing-masing PIHAK.

 

BAB III

RAPAT KOORDINASI

Pasal 11

(1)      Dalam rangka evaluasi, pengembangan, dan penyelesaian masalah dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi.

(2)      PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi.

 

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran Belanja masing-masing PIHAK.

 

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

Perselisihan yang mungkin timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

 

 

 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1)      Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada hari dan tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

(2)      Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

 

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, rangkap pertama dan rangkap kedua mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 

 

 

 

PIHAK PERTAMA,

 

 

 

 

I NYOMAN WARA

 

 

PIHAK KEDUA,

 

 

 

 

ASMUDJI H.W.

BERITA TERKAITDARI PENULIS