Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan

 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

Jalan Raya Palka No. 1, Palima, Serang, Banten

 

 

News Release :

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Tangerang TA 2011 di Gedung BPK RI Provinsi Banten

 

 

Serang, (28/5)

 

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten, I Nyoman Wara S.E., Ak., menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang TA 2011 pada Senin (28/5). Penyerahan ini merupakan penyerahan kedua setelah penyerahan LHP Kabupaten Serang minggu lalu.

Tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang TA 2011 adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Namun beberapa permasalahan masih ada yang perlu segera diperbaiki. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang menemukan 12 temuan kepatuhan dan 4 temuan  Sistem Pengendalian Intern, diantaranya permasalahan mengenai pengelolaan aset tetap, pajak, belanja hibah dan bantuan sosial, pemungutan pajak parkir bandara, kelebihan pembayaran pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung pada Dinas Kesehatan dan RSUD Tangerang, keterlambatan penyetoran ke kas daerah, serta pengelolaan program Wajar Dikdas dan BOS yang tidak sesuai ketentuan. Atas beberapa permasalahan tersebut, BPK RI telah memberikan rekomendasi yang kemudian ditindaklanjuti melalui rencana aksi Kepala Daerah terkait.

Pasal 20 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan entitas yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut dapat dikenai sanksi. Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang TA 2011, DPRD Kabupaten Tangerang dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dalam rangka meminta penjelasan atas materi yang dimuat dalam hasil pemeriksaan. Upaya-upaya ini guna mewujudkan Good Governance dan Clean Government di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Banten.

 

 

 

 

 

Dikeluarkan oleh :

BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

Ka. Sub Bag. SDM, Hukum & Humas

Agnes Resi Dewi, S.H., M.H.