Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah...
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 11 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel
bahwa salah satu jenis pajak daerah Kabupaten adalah Pajak Hotel
yang merupakan bagian dari sumber penerimaan daerah yang
sangat penting bagi pelaksanaan pemerintahan dan peningkatan
pembangunan daerah ...
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika
bahwa perkembangan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika yang semakin meningkat mempunyai arti strategis serta dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat perlu mengatur ketentuan...
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah (download)
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 3 Tahun 2010 tentang Hari Jadi Kota Tangerang...
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan perlu memiliki hari jadi yang...
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 4 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kota Tangerang...
bahwa Kota Tangerang Selatan perlu mempunyai identitas daerah yang dituangkan dalam bentuk Lambang Daerah yang Mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki makna...
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,...
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 2 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan...