All for Joomla All for Webmasters

BPK Bidik Indikasi Pidana Kasus Indover

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi akan lebih berfokus menelusuri indikasi pelanggaran pidana dalam tubuh Indover Bank. "Sekarang sedang kami cermati...

Transparansi dan Akuntabilitas Tanggung Jawab Bersama

BPK Beri Penghargaan Bagi Jurnalis Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk hanya untuk satu tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan menyerahkan hasilnya...

Kumpulan Berita Elektronik Kabar Banten Bulan September 2013

Kumpulan Berita Elektronik Kabar Banten Bulan September 2013

Kumpulan Berita Elektronik Kabar Banten Bulan Agustus 2013

Kumpulan Berita Elektronik Kabar Banten Bulan Agustus 2013

Kumpulan Berita Elektronik Kabar Banten Bulan Juli 2013

Kumpulan Berita Elektronik Kabar Banten Bulan Juli 2013

Kumpulan Berita Elektronik Radar Banten Bulan September 2013

Kumpulan Berita Elektronik Radar Banten Bulan September 2013

Kumpulan Berita Elektronik Radar Banten Bulan Agustus 2013

Kumpulan Berita Elektronik Radar Banten Bulan Agustus 2013

Kumpulan Berita Elektronik Radar Banten Bulan Juli 2013

Kumpulan Berita Elektronik Radar Banten Bulan Juli 2013

Kumpulan berita Januari 2016

Berita Januari

Wahidin Warning OPD

Temuan BPK 2016 Baru Selesai 25 Persen

Temuan BPK 2016 Baru Selesai 25 Persen

Temuan Kerugian Negara 5,5 Miliar

Pengelolaan Aset Karut Marut

Ketidakpedulian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset yang carut marut dapat terlihat dari catatan atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun lalu.

Minimalisasi Temuan BPK

Diklat dan pelatihan bertujuan untuk meminimalisir temuan oleh BPK. Dari ketidakpahaman ini banyak sekali temuan yang didapatkan oleh BPK.

BPK Soroti Pembangunan Interchange

BPK RI Perwakilan Provinsi Banten menyoroti pembangunan interchange di Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.

BPK Temukan 11 Kejanggalan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali mengemukakankejanggalan dikeuangan Pemkot Cilegon. Berbagai temuan yang ditemukan oleh tim BPK meliputi Belanja Upah Tenaga Kerja pada Kegiatan Peningkatan...

45% Temuan BPK Belum Dituntaskan

Temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sejak 2005 sampai 2016 atau 11 tahun, belum seluruhnya dituntaskan.

BPK Temukan Kelebihan Anggaran

BPK Perwakilan Banten menemukan adanya kelebihan anggaran hingga ratusan miliar di keuangan Pemkot Cilegon. Temuan tersebut merupakan akumulasi sejak Tahun Anggaran 2013 hingga Tahun Anggaran...

Pandeglang Belum Selesaikan Rekomendasi BPK

Hingga kini Pemkab Pandeglang belum 100 persen menyelesaikan rekomendasi atau catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pandeglang...

Besok, Pemkab Serahkan LKPD ke BPK

DRAF Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 telah selesai disusun dan rencananya akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Jumat (31/3)    

BPK Sorot Kegiatan Pemprov Banten

Sejumlah kegiatan di Pemprov Banten mendapatkan perhatian khusus dari BPK. Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian antara lain, hibah dan bansos.

Pemprov Tertibkan Penggunaan Aset

Administrasi perlu tertib dalam rangka menuju penilaian opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang lebih baik.

Minimalisasi Temuan BPK

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BPKP) Kota Cilegon menggelar diklat dan pelatihan Pejabat Pegawai Teknis Kegiatan (PPTK) dari masing-masing OPD di lingkungan Pemkot Cilegon....

Wahidin Halim Sowan ke Kantor BPK

Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) didampingi Kepala Inspektorat E. Kusmayadi berkunjung ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (26/5). Mereka diterima langsung oleh Kepala...

BPK Diminta Realistis Nilai Pembangunan

Sejumlah aktivis dan praktisi hukum, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk realistis melakukan audit dan penilaian terhadap hasil kinerja pembangunan yang dilakukan oleh jajaran...

BPK: Jangan Sampai Ada Temuan Baru

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten Thomas Ipoeng Andjar Wasita meminta Pemprov Banten fokus menuntaskan persoalan yang menjadi pengecualian pada Laporan Hasil...

142 Aset Masih Nol Rupiah

Persoalan aset di Pemkot Serang masih belum berakhir. Setelah pelimpahan aset tahap satu dari Pemkab Serang kepada Pemkot pada 2010, masih ada ratusan aset yang...

Pengelolaan Barang Persediaan Gunakan Aplikasi

Pengelolaan persediaan barang milik Pemprov Banten akan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan Republik Indonesia. Aplikasi tersebut untuk meminimalisir temuan...

Pemprov Tertibkan Penggunaan Aset

"Selain itu, ini dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset dalam rangka menuju penilaian opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang lebih baik," ujar Kepala...

Piutang Pajak Ganjal Raih WTP

DPRD Kota Serang mendesak Pemkot Serang untuk menagih piutang pajak daerah. Soalnya, piutang-piutang itu menjadi ganjalan bagi Pemkot untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian...

Bansos dan Aset Jadi Perhatian BPK

Persoalan bantuan sosial menjadi salah satu masalah yang mendapat perhatian khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten atas Laporan keuangan pemerintah daerah...

Jadi Temuan BPK, 194 Randis Didata Ulang

Sebanyak 194 kendaraan dinas (randis) di lingkungan Pemkab Pandeglang dicek fisik oleh pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD). Kegiatan itu dilakukan, sebagai tindak-lanjut temuan...

BPK Sorot Kegiatan Pemprov Banten

Sejumlah kegiatan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapatkan perhatian khusus dari BPK. Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian antara lain hibah dan bantuan sosial...

Tiga Kali Berturut-turut, Laporan Keuangan Pemkab Lebak Raih WTP

Untuk kali ketiga sejak tahun 2015, dibawah kinerja duet kepemimpinan Bupati Lebak Hj. Iti Octavia Jayabaya dan Wakil Bupati H. Ade Sumardi, untuk laporan...

Kerugian Pemprov 7,4 M

Pemprov Banten meraih penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD) 2016. Kendati demikian, masih ditemukan indikasi kerugian negara...

Tiga PR Pemkab dari BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Banten memberikan tiga catatan penting bagi Pemkab Pandeglang di balik opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK...

Pandeglang Raih WTP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2016 meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK...

Cilegon Kembali Raih WTP

Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Banten atas laporan keuangan...

Lebak Kembali Raih Opini WTP

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Ketua DPRD Lebak, Junaedi Ibnu Jarta menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah...

Pemprov Raih WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2016. Meski demikian,...

Pengelolaan 3 Pasar Bermasalah

Pengelolaan Pasar Rau, Pasar Kepandean, dan Pasar Lama yang jadi aset kemitraan dengan pihak ketiga menjadi temuan baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan...

Tunggakan Raskin Jadi Temuan BPK

Tunggakan beras untuk rakyat miskin (Raskin) senilai Rp 74.204.000 dari dua kecamatan di Kota Serang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Bulog Sub...

Denda Gedung Dewan Jadi Temuan BPK

Permasalahan pembangunan gedung DPRD Kota Serang di Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocokjaya belum juga usai. Setelah dua kali pemberian perpanjangan waktu (adendum) pengerjaan kepada penyedia...

Pemkot Tangsel dapat WTP

Predikat opini WTP diberikan BPK RI setelah mengaudit Laporan Keuangan Pemkot Tangsel tahun 2016.

WTP Tak Bebas Korupsi

Terdapat 15 Rekomendasi BPK untuk Pemprov.

Raih WTP, Pemprov Tetap Dievaluasi

Banggar meminta Pemprov Banten segera melakukan pendataan dan penyelesaian masalah aset daerah yang masih dikuasai pemerintah kabupaten kota atau pun oleh pihak perseorangan.

Pemprov Akhirnya WTP

Pemprov Banten akhirnya mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Tahun Anggaran 2016.

LKPD Pemkab WTP, DPRD Bangga

Diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemkab Pandeglang 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten, membuat...

WH: Keberuntungan Ada di Saya

Untuk pertama kali, Pemerintah Provinsi Banten menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan APBD TA 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI...

Kota Tangerang Raih WTP Kesepuluh Berturut-turut

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Provinsi Banten kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Rabu...

Pemkab Serang Kembali Meraih WTP

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Serang tahun 2016 dari Badan Pemeriksa...

WTP Pandeglang Masih Meninggalkan Catatan

Ada tiga catatan pokok yang harus segera diselesaikan Pemkab Pandeglang meski telah berhasil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...

Tindak Lanjut Temuan BPK dinilai Lambat

Progress pengembalian kerugian negara terkait temuan LHP BPK atas laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD) APBD Banten tahun anggaran 2016 lambat. Dari Rp7,419 miliar yang...

Sertifikasi 160 Lahan Pemprov Ditarget Rampung 2018

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Provinsi Banten menargetkan 160 bidang lahan milik pemprov tersertifikasi pada 2018. Saat ini, BPKAD terus melakukan pembenahan terkait...

Pemprov Mulai Rekonsiliasi Data Aset

Pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten melaksanakan Rekonsiliasi Belanja Modal Triwulan II Tahun Anggaran 2017 Provinsi Banten, Senin (17/7/2017). Rekonsiliasi...

Butuh Rp1 Miliar untuk Validasi Database Wajib Pajak

Selain harus memenuhi target pendapatan sebesar Rp34.789.588.340 pada tahun 2017, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Pandeglang juga harus segera menindaklanjuti tiga rekomendasi BPK terkait...

Pemprov Lakukan Rekonsiliasi Data Aset

Menindaklanjuti LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Banten Tahun Anggaran 2016, Pemprov Banten telah menyusun 14 rencana aksi tindak lanjut atas beberapa temuan....

Kualitas Laporan Keuangan Ditingkatkan

Kualitas laporan keuangan Pemprov Banten terus ditingkatkan. Ini menyusul terjadinya perubahan orgasnisasi perangkat daerah (OPD) yang butuh penyesuaian.

Dewan Apresiasi Predikat WTP

DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengapresiasi Pemerintah Kota Tangsel atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pertanggungjawaban pelaksanaan...

Pemprov Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten tak membuat...

Dinas Pelayanan Pajak Belum Tindaklanjuti Temuan BPK

Dinas Pelayanan Pajak Daerah (DP2D) Kabupaten Pandeglang belum menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal ini berkaitan dengan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan...

Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Pemprov Banten melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus melakukan perbaikan penataan aset daerah. Ini dilakukan guna mempertahankan opini wajar dengan pengecualian...

Penataan Pegawai Non PNS Molor

Sampai saat ini lima tim pendataan pegawai Non PNS belum menyelesaikan secara rinci berapa banyak pekerja honorer di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di...

Ribuan Non-ASN Didata Ulang

Begitu juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam LHP BPK tahun 2016 menyebut ada pemborosan terkait honorarium pegawai non-ASN.

Nandy: Berat Pertahankan WTP

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah (BPKAD) Banten, Nandy Mulya S mengatakan, cukup berat untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh...

Validasi Data Limpahan Aset Rampung

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, dari 14 rencana aksi (action plan) yang disusun Pemprov Banten untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan...

Puluhan Pegawai Setwan Diklat SAP Akrual

Sekretariat DPRD Provinsi Banten mengirimkan 30 peserta untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual di Pusdiklat BPK RI, Jakarta,...

Kontrak Pemeliharaan Langgar Perpres

Dokumen kontrak pemeliharaan kendaraan roda empat antara Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Banten dengan penyedia jasa dibuat setelah terbit tagihan.  

Pemeliharaan Mobil Dinas, Pemprov Utang Rp 1,6 Miliar

LHP BPK RI menemukan kelebihan pembayaran pemeliharaan kendaraan roda empat milik Pemprov Banten minimal Rp 2,8 miliar lebih.

Rp 9,6 M Dikembalikan ke Kas Daerah

Dana sebesar Rp 9,6 miliar dikembalikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Banten ke kas daerah.

Laporan Keuangan Banten Sudah On Track

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan Pemprov Banten sudah on track dalam hal pelaporan keuangan. Andika merujuk kepada diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)...

Pertahankan Opini WTP

Pemprov Banten melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk kembali...

BPK Sorot Kegiatan Pemprov Banten

Sejumlah kegiatan di Pemprov Banten mendapatkan perhatian khusus dari BPK.

Besok, Pemkab Serahkan LKPD ke BPK

Draf Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 telah selesai disusun dan rencananya akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Jumat (31/2).

Pengelolaan Keuangan Dianggap Baik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Banten memuji pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang dinilai terus melakukan perbaikan dari tahun ke tahun. Pasalnya,...

11 Laporan Keuangan SKPD Bermasalah

Setidaknya ada 11 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten yang menjadi perhatian DPRD Kota Cilegon dan melibatkan program pembangunan senilai ratusan juta...

Temuan BPK Belum Tuntas

Tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Pemkab Serang hingga kini masih belum tuntas dan masih dalam proses penyelesaian.

Tindak Lanjut Temuan Aset Belum Tuntas

Temuan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait permasalahan aset di Pemerintah Kota (Pemkot) Serang sampai sekarang belum terselesaikan.

Pembangunan Pasar Baros Dibatalkan

Proses pembangunan Pasar Baros yang berlokasi di Kampung Jahe, Desa/Kecamatan Baros, dibatalkan dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada perjanjian Built Operate and...

Pemkot Hitung Aset Lahan Puspemkot

Total aset yang belum ternilai mencapai 2.669 item.

Proyek “Interchange” Jadi Temuan BPK

Pembangunan jalan simpang susun (interchange) di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang jadi salah satu temuan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten.

Utang Rastra Capai Rp 276,7 Juta

Tunggakan tersebut kemungkinan berpengaruh pada pemeriksaan keuangan yang dilakukan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke pihak Bulog.

Pemkot Fokus Tuntaskan Temuan Aset

Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Serang agar proaktif dan bersinergi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...

10 Tahun Aset Belum Tuntas

Pengelolaan aset belum maksimal sehingga belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menjadi target Pemerintah Kota Serang.

Pemprov Belum Tuntaskan 45 Persen Temuan BPK

Pemprov Banten belum menyelesaikan 45 persen temuan Badan Pemeiksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2005 hingga 2015.

BPK Diminta Realistis Nilai Pembangunan

Sejumlah aktivis dan praktisi hukum, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk realistis melakukan audit dan penelitian terhadap hasil kinerja pembangunan yang dilakukan oleh jajaran...

BPK: Jangan Sampai Ada Temuan Baru

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten T. Ipoeng Andjar Wasita meminta Pemprov Banten fokus untuk menuntaskan persoalan yang menjadi pengecualian pada...

Data Seluruh Aset Pemprov

Pemprov Banten sedang melakukan perbaikan dari status wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

Penataan Aset OPD Baru Lamban

Penataan aset Pemprov Banten harus dilakukan secara menyeluruh. Terlebih, aset menjadi salah persoalan yang masuk pada penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini.

Dewan Bentuk Pansus Aset

Selain mempercepat penyerahan aset, pansus ini juga akan mencatat aset serta batas wilayah Kota Serang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan begitu, opini Badan Pemeriksa...

Laporan Keuangan Dikebut

Sebab, laporan tersebut harus sudah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten akhir Maret 2017.

Jadi Temuan BPK, Bantuan Herayati Dihentikan

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Muchtar Gozali mengatakan, tidak diberikannya bantuan kepada Hera lantaran bantuan mahasiswa berprestasi termasuk Hera menjadi temuan Badan...

Tertibkan Aset, Dukung Raih WTP

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten mendukung upaya Pemprov Banten meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

459 Aset Tanah Belum Sertifikat

Persoalan aset tanah pelimpahan dari Jawa Barat menjadi salah satu faktor penghambat Pemprov Banten meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK (Badan Pemeriksa...

Piutang Pajak Ganjal Raih WTP

DPRD Kota Serang mendesak Pemkot Serang untuk menagih piutang pajak daerah. Soalnya, piutang-piutang itu menjadi ganjalan bagi Pemkot untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian...

Bansos dan Aset Jadi Perhatian BPK

Persoalan bantuan sosial menjadi salah satu masalah yang mendapat perhatian khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten atas laporan keuangan pemerintah daerah...

45 Persen Temuan BPK Belum Dituntaskan

Saat ini ada sekitar Rp2,2 triliun belum dapat terselesaikan.

Jadi Temuan BPK, 194 Randis Didata Ulang

Kegiatan itu dilakukan, sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten TA 2016.

Walikota Peringatkan 4 OPD dan RSUD

Terkait Temuan BPK RI TA 2016 Yang Belum Diselesaikan

BPK Sorot Kegiatan Pemprov Banten

Sejumlah kegiatan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapatkan perhatian khusus dari BPK. Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian antara lain hibah dan bantuan sosial...

Mantan Dewan Rugikan Rp4 M

Kerugian daerah di Kabupaten Serang yang disebabkan oleh mantan anggota DPRD mencapai Rp4 miliar. Nilai tersebut merupakan piutang 45 mantan anggota Dewan periode 1999-2004...

DPRD Apresiasi Rencana Pemkot

DPRD Kota Cilegon mengapresiasi rencana Pemkot Cilegon yang akan melakukan konsultasi ke BPK dan KPK, terkait rencana proyek pekerjaan Jalan Lingkar Utara. DPRD Apresiasi Rencana...

OPD Terancam Kena Sanksi

Permasalahan aset masih menjadi sandungan bagi Pemkot Serang untuk mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI.

Ribuan Aset 3 OPD Bernilai Nol Rupiah

Sebanyak tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Serang masih memiliki ribuan aset yang bernilai Rp 0 dan Rp 1 rupiah. Hal tersebut berdasarkan...

LKPD Banten 2017 Mulai Digarap

Pemprov Banten saat ini tengah mempersialkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017.

Seluruh Kasubag Keuangan Dikumpulkan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sedang mempersiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017.

Pertahankan Opini WTP

Laporan Keuangan OPD Ditenggat 22 Januari

Pertahankan WTP Perbaiki Tata Kelola Keuangan

Pemprov Banten bertekad mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2017.

Kinerja Inspektorat Disorot

Selama ini pengawasan dan penegasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Cilegon lemah.

Pemprov Banten Ngebut

Neraca aset Pemerintah Provinsi Banten yang telah diaudit BPK RI per 31 Desember 2016 mencapai Rp 12,646 triliun.

Aset Tetap Pemprov Berkurang Rp 10,9 T

Diketahui, neraca aset per 31 Desember 2016 yang telah diaudit BPK RI, aset tetap total sebanyak Rp 12,636 triliun.

Pejabat Baru, PR Baru

Laporan keuangan semua OPD merupakan bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 yang wajib diserahkan Pemprov Banten ke Badan Pemeriksa Keuangan...

Peralihan Aset Pemprov Dipercepat

Setelah neraca itu selesai maka aset-aset hasil pengalihan wewenang tersebut sudah bisa dimasukkan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang selanjutnya akan diperiksa oleh...

Proses Peralihan Aset Pemprov Hampir Rampung

Agar neraca yang telah disusun nanti tidak bermasalah, maka sejak awal tahun ini Pemprov Banten menurut Nandy terus melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi.

OPD Diminta Gerak Cepat

Pada kesempatan tersebut ia juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh OPD atas pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK untuk laporan anggaran tahun 2016...

Aset Amburadul Selalu Jadi Temuan BPK

Pemprov Usulkan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Belanja Hibah APBD Rentan Ditumpangi

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang, Adang Darmawan mengatakan, yang menjadi catatan BPK adalah belanja hibah dan masuk dalam...

BPK Temukan Kerugian Negara APBD 2017

Gubernur Banten, Wahidin Halim mengungkapkan sejumlah temuan atas APBD 2017 sudah diselesaikan secara bertahap oleh masing-masing OPD.

Pemprov Kebut Sinkronisasi Data

Untuk meraih opini LHP BPK, pemprov terus melakukan sinkroniasasi data aset yang ada. Sekda Banten Ranta Soeharta langsung memastikan proses konsinyering dalam rangka rekonsiliasi...

Bendahara OPD Dikarantina

Persiapan LKPD 2017

Laporan Keuangan Mulai Diaudit BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten mulai Senin (12/2/2018) memeriksa laporan keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Banten tahun 2017.

Laporan Keuangan 2017 Belum Rampung

Hingga akhir Februari 2018, dokumen laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2017 belum rampung.

BPK Mulai Lakukan Pemeriksaan Keuangan Daerah 2017

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Thomas Ipoeng Andjar Wasita mengatakan, mulai kemarin pihaknya sudah masuk ke Pemprov Banten untuk melakukan pemeriksaan.

Pemkot Targetkan Raih WTP

Pemerintah Kota (Pemkot) Serang saat ini fokus menyelesaikan masalah aset untuk mengejar target wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2017.

Pemprov Pertahankan Opini WTP

Hingga awal Maret ini, Pemprov Banten melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sedang fokus merampungkan LKPD 2017, yang harus diserahkan paling lambat...

Revri Akui Pakai Rp783 Juta

Selain pemecatan secara tidak hormat oleh Gubernur, dia pun harus mengembalikan Rp783juta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke kas daerah.

LKPD 2017 Selesai Lebih Cepat

Kepala BPKAD Provinsi Banten Nandy Mulya S mengatakan, saat ini penyusunan LKPD sudah selesai. Berdasarkan jadwal yang diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan...

Pertahankan WTP dengan Simral

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap APBD Tahun Anggaran 2017 Pemprov mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ini tentu...

LKPD Banten Diklaim Selesai Lebih Cepat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten telah selesai menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2017.
Free WordPress Themes, Free Android Games